Serbagaimana kita ketahui bahwa UU Nomor 42 Tahun 2009 mulai berlaku 1 April 2010. Ketentuan tentang faktur pajak termasuk salah satu hal yang diubah. Dalam UU Nomor 42 Tahun 2009 ini, ketentuan faktur pajak masih diatur dalam Pasal 13. Namun demikian, terdapat beberapa perubahan yang dilakukan oleh UU Nomor 42 Tahun 2009 dalam Pasal 13 ini.

Pertama, Pasal 13 ayat (1) menambahkan penyerahan yang harus dibuatkan faktur pajak, yaitu penyerahan ekspor jasa kena pajak, ekspor BKP tidak berwujud dan penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sebagaimana diatur dalam Pasal 16D UU PPN.

Kedua, munculnya ayat baru Pasal 13 ayat (1a) dan ayat (2a) yang mengatur tentang saat pembuatan faktur pajak. Ketentuan tentang hal ini tidak diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2000 tetapi diatur dalam peraturan pelaksanaan.

Ketiga penghapusan Pasal 13 ayat (3) yang mengatur tentang saat pembuatan faktur pajak dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dilakukan penyerahan. Ketentuan ini dihapus karena memang sudah diatur dalam Pasal 13 ayat (1a).

Keempat, dihapusnya Pasal 13 ayat (4) tentang peraturan pelaksanaan faktur pajak yang kewenangannya ada pada Direktur Jenderal Pajak dan diganti dengan munculnya Pasal 13 ayat (8) yang memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk mengatur ketentuan pelaksanaan tentang faktur pajak ini.

Kelima, ketentuan tentang faktur pajak sederhana dalam Pasal 13 ayat (7) ditiadakan. Terakhir, munculnya ketentuan baru Pasal 13 ayat (9) tentang faktur pajak yang harus memenuhi persyaratan formal dan material.

Peraturan Pelaksanaan

Sebagai peraturan pelaksanaan dari Pasal 13 tentang faktur pajak ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.04/2010. Berdasarkan ketentuan ini diterbitkan pula Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 13/PJ/2010 tanggal 24 Maret 2010 tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.

Dengan terbitnya ketentuan pelaksanaan ini, peraturan pelaksanaan tentang faktur pajak sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi, yaitu :

  • Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-524/PJ./2000 tentang Syarat-Syarat Faktur Pajak Sederhana sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-97/PJ./2005
  • Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-159/PJ./2006 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar,

Objek PPN Yang Harus Dibuatkan Faktur Pajak

Penyerahan yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang harus dibuatkan faktur pajak oleh PKP adalah :

  1. penyerahan Barang Kena Pajak dalam daerah pabean,
  2. ekspor BKP berwujud,
  3. penyerahan aktiva eks Pasal 16D UU PPN,
  4. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean
  5. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau
  6. ekspor Jasa Kena Pajak.

Saat Pembuatan Faktur Pajak

Faktur pajak harus dibuat pada saat :

  • saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;
  • saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
  • saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
  • saat Pengusaha Kena Pajak rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
  • faktur Pajak gabungan harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

Informasi Minimal Yang Harus Dimuat Dalam Faktur Pajak

Informasi minimal yang harus dimuat dalam faktur pajak adalah sebagai berikut :

  1. nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
  2. nama, alamat, dan NPWP pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
  3. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
  4. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
  5. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
  6. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
  7. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Ketentuan Lain Tentang Faktur Pajak

Untuk mengetahui ketentuan lain tentang faktur pajak, silahkan download peraturan pelaksanaan tentang faktur pajak ini yaitu Peraraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.03/2010 dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 13/PJ/2010.

Download Peraturan Pelaksanaan PPN Tentang Faktur Pajak