Untuk lebih memahami PPh Pasal 23, silahkan klik tulisan terbaru saya tentang PPh Pasal 23 :
- Ruang Lingkup PPh Pasal 23
- PPh Pasal 23 Dengan Tarif 15% Dari Jumlah Bruto
- PPh Pasal 23 Dengan Tarif 2%
- Jumlah Bruto Sebagai Dasar Pengenaan PPh Pasal 23
- Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 23
- Tatacara Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23
Salah satu perubahan besar yang dilakukan oleh Undang-undang Pajak Penghasilan yang baru saja disetujui oleh rapat paripurna DPR adalah masalah Pajak Penghasilan Pasal 23. Kenapa saya sebut perubahan besar? Karena sistem pentarifan PPh Pasal 23 yang selama ini menggunakan perkiraan penghasilan neto (sehingga kemudian ada istilah tarif efektif) akan diganti dengan penerapan tarif langsung kepada penghasilan bruto. Berikut ini saya coba saya sarikan perubahan-perubahan pada PPh Pasal 23 yang akan berlaku pada tahun 2009 nanti.
Pemotong dan Yang Dipotong PPh Pasal 23
Dalam masalah pemotong pajak ini, nampaknya tidak ada perubahan berarti yaitu tetap badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Wajib Pajak Orang Pribadi dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pemotong PPh Pasal 23. Ketentuan inipun tak mengalami perubahan.
Fihak yang dipotong PPh Pasal 23 pun tidak mengalami perubahan yaitu Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Namun demikian kita harus mengaitkan siapa yang dipotong ini dengan objeknya, apakah penghasilan yang diterima/diperolehnya tersebut objek pemotongan PPh Pasal 23 atau bukan.
Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 23
Perubahan pada penghasilan sebagai objek pemotongan PPh Pasal 23 adalah dihapuskannya Pasal 23 ayat (1) huruf b yaitu pengenaan PPh Pasal 23 yang bersifat final sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi. Jenis penghasilan lainnya tetap yaitu, dividen, bunga royalti, hadiah dan penghargaan selain yang sudah dipotong PPh Pasal 21, sewa, imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan dan “jasa lain” selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Penentuan “jasa lain” dalam UU PPh yang baru diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, sementara dalam ketentuan lama, penentuannya dilakukan oleh Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
Jenis-jenis penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pemotongan PPh Pasal 23, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (4) adalah sebagai berikut :
-
penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank (tidak berubah)
-
sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi (tidak berubah)
-
dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c) (ketentuan baru dalam frasa berwarna biru)
-
bunga obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf j (ketentuan ini dihapus sesuai dengan perubahan di Pasal 4 ayat (3) Undang-undang PPh)
-
bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i (tidak berubah)
-
sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya (tidak berubah)
-
bunga simpanan yang tidak melebihi batas yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya (ketentuan ini dihapus sehingga pengenaan PPh nya kembali pada ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a, atau akan dikenakan PPh Final tersendiri berdasar Pasal 4 ayat(2)?)
-
penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (ketentuan ini sama sekali baru, nampaknya untuk memberikan keadilan antara bank dan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya mirip dengan bank).
Tarif PPh Pasal 23
Dalam ketentuan lama, struktur tarif PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut :
- Tarif 15% x Penghasilan Bruto dan bersifat tidak final dikenakan terhadap penghasilan berupa dividen, bunga, royalti dan hadiah dan penghargaan selain yang sudah dipotong PPh Pasal 21.
- Tarif 15% x Penghasilan Bruto dan bersifat final dikenakan kepada bunga simpanan yang dibayarkan koperasi yang jumlahnya melebihi Rp240.000,- sebulan.
- 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; dan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. Ketentuan mengenai jenis penghasilan dan besarnya perkiraan penghasilan neto diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-70/PJ/2007. Silahkan klik Daftar Tarif PPh Pasal 23 untuk mengetahuinya.
Dalam ketentuan baru Undang-undang Pajak Penghasilan, struktur tarifnya adalah sebagai berikut :
-
Tarif 15% x Penghasilan Bruto dan bersifat tidak final dikenakan terhadap penghasilan berupa dividen, bunga, royalti dan hadiah, penghargaan dan bonus selain yang sudah dipotong PPh Pasal 21.
-
Dihapus
-
sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
-
sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai  Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
-
imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
-
Dari paragraf di atas bisa kita simpulkan bahwa pada point 1 tidak mengalami perubahan berarti. Pada point 2, PPh Pasal 23 Final atas bunga simpanan koperasi dihapuskan. Ketentuan mengenai bunga koperasi nampaknya akan masuk pada point 1 di mana dikenakan PPh Pasal 23 tidak final sebesar 15% dari penghasilan bruto tanpa ada pembatasan jumlah bunga yang selama ini kita kenal.
Kalau kita cermati pada point 3, sebenarnya tak ada perubahan dari jenis penghasilannya. Yang berubah adalah tarifnya!. Selama ini PPh Pasal 23 ini dikenakan tarif 15% ini dari Perkiraan Penghasilan Neto. Besarnya perkiraan penghasilan neto ini ditetapkan oleh Keputusan/Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Tahun 2009 nanti kita nampaknya harus mengucapkan selamat tinggal pada kata “perkiraan penghasilan neto” ini. Ya, mulai tahun 2009 nanti tarif PPh Pasal 23 hanya satu saja yaitu 2% dari penghasilan bruto. Lumayan kan, kita tak perlu lagi pusing dengan jenis-jenis jasa dan tarifnya yang banyak itu 
. Kita tinggal menunggu jenis “jasa lain” yang akan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang selama ini penentuan jenis “jasa lain” ini menjadi hak Direktur Jenderal Pajak.
Tarif Lebih Tinggi Bagi Wajib Pajak Tak Ber-NPWP
Berdasarkan Pasal 23 ayat (1a) Undang-undang Pajak Penghasilan yang baru, Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 dan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka besarnya tarif pemotongan PPh Pasal 23 adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif PPh Pasal 23 umumnya. Saya menafsirkan ketentuan ini sebagai berikut. Jika bagi Wajib Pajak yang berNPWP dikenakan tarif 15%, maka bagi yang tidak berNWP akan dikenakan tarif 30%. Begitu juga jika Wajib Pajak berNPWP dikenakan tarif 2% maka bagi yang tidak berNWP menjadi 4%. Ada yang punya penafsiran lain? Silahkan.
Update 21 Januari 2009 :
Telah terbit Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur jenis jasa lain yang
dikenakan PPh Pasal 23  dengan tarif 2% dari penghasilan bruto.
Peraturan Menteri Keuangan tersebut adalah Nomor 244/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008
Untuk mengetahui jenis jasa lain yang dikenakan PPh Pasal 23, silahkan klik tulisan berikut :
Jenis Jasa Lain Yang Dikenakan PPh Pasal 23
Update 6 Agustus 2009 :
Bentuk SPT Masa PPh Pasal 23 telah ditetapkan dengan terbitnya PER-43/PJ/2009. Silahkan klik tulisan saya tentang hal ini di sini : SPT Masa PPh Pasal 22, 23 dan 4 ayat (2) baru.
Incoming search terms:
- tarif pph pasal 23 (537)
- pajak penghasilan pasal 23 (424)
- pasal 23 (288)
- contoh soal pph pasal 23 (280)
- PPh Psl 23 (194)
- pajak pasal 23 (179)
- PPh 23 terbaru (179)
- tarif pajak pph 23 (173)
- tarif pph pasal 23 baru tahun 2009 (170)
- tarif pph 23 (162)
Pak, mohon penjelasannya….
Apa perbedaan antara jasa catering dan rumah makan?
Pajak apa saja yang dikenakan?
Terima kasih
pak saya mau tanya, pajak jasa konsultan perencana Penggantian Transformator dan jasa konsultan perencana dan Pengawas Penggantian Suku Cadang Sistem Tata udara masuk PPh pasal berapa dan berapa persentasenya?
terima kasih
pak saya mau tanya, pajak jasa konsultan penyusunan dokumen UKL dan UPL (AMDAL) masuk PPh pasal berapa dan berapa persentasenya
Assalamualaikum..Pa dudi mau tanya:
Kalau pembelian makan minum (nasi kotak/dus)di bawah 1 juta di rumah makan (padang atau yg lain nya tanpa adanya kalimat catering) apakah di kenakan Pph 23 ?
trims.
Pak Dudi.
PPh pasal 23 tentang makan dan minum, apakah benar sebesar 2% saja, tanpa PPN?
Adakah batasan nominal pungutan pajak tersebut ? (maksudnya, misalnya biaya makan minum rapat tidak lebih dari 1 jt, apakah juga kena pajak sebesar 2 %). terima kasih.
pak, mhn penjelasan. untuk biaya makan dan minum rapat sebesar 500 rb, apak kena pph pasal 23 sebesar 2 persen ? trus, bila nilainya sebesar 2 juta apakah memakai PPN juga atau hanya PPH pasal 23. terima kasih.
Pak Dudi
Mau Nanya nIch, Perusahan Jika ada Pinjaman Uang Hongkong, Nah Berapa Rate/Kurs Bunga Pinjaman Pajak nya tersebut ya pak.
Pak, misalkan DPP sebuah kontrak jasa sewa adalah 3juta. Yang saya tanyakan nilai include PPhnya brp jika subjek pajaknya tidak ber NPWP??
Soalnya saya kok di beri tau katanya 3jtX100:96 (krn tdk pny NPWP tarif 4%)tp menurut saya 3jtX104:100 yg benar yg mana pak??
Terima kasih banyak sebelumnya.
Apakah PPN/pph dikenakan untuk kegiatan penelitian pada instansi pemerintah yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah lainnya
maaf pa, saya bekerja di istansi pemerintah saya mau tanya pak, tentang perhitungan tarif pajak? :
1. Untuk sewa ruangan dan sekalian penyediaan konsumsi di hotel tidak di kenakan pajak lagi pa?, sebab dari hotel tsb telah dikenakan pajak tolong penjelasannya pa.
2.Untuk pembelian diatas 1 juta apakah dikenakan pajak dan saya minta daftar besaran yang dikenakan pph
3. seandanya kita beli nasi bungkus dari warung makan apa dikenakan tarif pajak juga pa?, atau tidak, sebab di kota kami pada warung makan sudah ditulis dari pemkot yg bunyinya makan maupun bungkus dikenakan tarif pajak 10 %
sekian terimakasih dan mhn jawaban secepatnya
4. Untuk gaji sebesar 1.500.000,- apakah dikenakan PPH
Assalamualaikum….
Mohon bantuannya,…..
1. Apakah Biaya Sewa, dikenakan juga PPN selain Pph.23….
2. Lalu Sewa apa saja yang terkena PPN…
Terima kasih sebelumnya…..
maaf pa, saya bekerja di istansi pemerintah saya mau tanya pak, tentang perhitungan tarif pajak? :
1. Untuk sewa ruangan dan sekalian penyediaan konsumsi di hotel tidak di kenakan pajak lagi pa?, sebab dari hotel tsb telah dikenakan pajak tolong penjelasannya pa.
2. berapa % dikenakan dari seoang PNS Gol.IV dan III yg mendapat honor mengajar maupun panitia pada suatu kegiatan
3. seandanya kita beli nasi bungkus dari warung makan apa dikenakan tarif pajak juga pa?, atau tidak, sebab di kota kami pada warung makan sudah ditulis dari pemkot yg bunyinya makan maupun bungkus dikenakan tarif pajak 10 %
4. Bagaimana cara menghitung pajak PPH 23 dr belanja makan & minum cetring mohon bantuannya terima kasih
1. setau saya tidak dikenakan pph 23,hanya dikenakan PPN saja.
2. menurut per pres no 80 tahun 2010, gol IV ber-npwp dikenakan tarif 15% dan gol III ber-npwp 5% (pemotongan bersifat final). jika tdk memiliki npwp dikenakan tarif 20% lebih tinggi dari pada tarif yang ber-npwp (secara sederhana, gol IV menjadi 18%, dan gol III 5%.
3. Pajak 10%, bisa dikatakan pajak pembangunan (klasifikasi masuk ke dalam pajak daerah). karena yg mengelola pemda setempat,maka tidak lagi dipungut PPN oleh bendahara pemerintah.
4. jika bertransaksi dengan perusahaan rekanan (selain Hotel)atas belanja makan dan minum, maka dipungut PPN dan PPh 23.
Ass. Pak Dudi, saya mau tanya, untuk pph 23 belanja makan minum ( catering )tarifnya kan 2%, untuk perhitungannya dari jumlah bruto atau dicari dulu DPP nya,yang kedua untuk jasa dekorasi apakah dipungut pph dan ppn. Mohon penjelasan dan trimakasih.
Assalamualaikum. Tolong pak dikirimkan daftar jasa-jasa apa saja yang kena PPh 23 dan Jasa – jasa yang tida kena PPh 23 untuk tahun 2010 (peraturan yang terbaru).
Makasih
Rezky
pak, mhn penjelasan. untuk biaya makan dan minum rapat sebesar 500 rb, apak kena pph pasal 23 sebesar 2 persen ? trus, bila nilainya sebesar 2 juta apakah memakai PPN juga atau hanya PPH pasal 23. terima kasih.
mhn penjelasan. PPh pasal 23 tentang makan dan minum, apakah benar sebesar 2% saja, tanpa PPn ? adakah batasan nominal pungutan pajak tersebut ? maksudnya, misalnya biaya makan minum rapat sebesar 500 rb, apak juga kena pajak sebesar 2 %. mksh.
apakah setiap pembelian ATK (alat tulis kantor), foto copy, cetak foto, penjilidan, spanduk, cartridge, tinta, toner printer dikenakan PPN..???
mau tanya kalo scan hasil ujian ( LJK ),apakah kena PPh? PPh pasal brp dan bgm perhitungannya?tx
qo ga ada subyek pph pasal 23 sih,.
Selamat Pagi Pak Dudi, mooon bantuannya,sya bekerja di instansi pemerintahan, saya mau tanya, apakah penyediaan Sewa akomodasi dr pihak ke tiga (rekanan) tidak di kenakan pajak lagi, sebab dari penginapan tsb telah di kenakan pajak, mohon bantuannya
Yang terhormat,
saya mau tanya Pak, tentang perhitungan tarif Pajak?
Apakah benar atw tidak, yg saya buat Pak!
Contohnya ttg Sewa Kendaraan, Jasa Internet,Jasa Publikasi, Perbaikan/Pemeliharaan: saya Potong PPN 10 % dan PPh 23 sebesar 2 % atau jumlah Sewa dibagi 11 hasil’nya dikalikan 20% jd dpt PPN dan PPh psl 23. Pertanyaan saya, Apakah itu Betul Pak?
2. Untuk Jasa Pengujian Sampel dikenakan PPh psl Brp?
3. Utk Sewa Kamar di Hotel / Pameran di Kenakan Tarif Brp?
TERIMA KASIH BANYAK YA PAK!
tolong jelaskan Tata cara perhitungan untuk Sewa Hotel/Pameran? Terima kash ya Pak?
Saya mau tanya :
1. Bagaimana membedakan pekerjaan yang dikenakan Jasa Pph 23 yang bersifat Final dan Tidak Final dan berapakah tarif pajaknya masing-masing?
2. Untuk Jasa Konsultan Pengawas / Perencana termasuk Pph Pasal 4 Ayat 2 atau Pph pasal 23, Saya sedikit bingung membedakan dua jenis pasal tersebut, dan termasuk Pph Final atau Tidak Final terhadap jasa Konsultan tersebut?
3. Kode MAP penyetoran nya berapakah untuk Jasa Konsultan Pengawas / Perencana tersebut? dapatkah dikreditkan dalam SPT Tahunan?
Saya Tunggu jawabannya
Terimakasih
Bagaimana cara menghitung pajak pph 23 dr belanja makanan dan minuman (ketering)…???
Mohon penegasan pak Dudi; atas penjualan kamar dan biaya pertemuan (kamar,makan/minum,biaya pemakaian ruangan meeting) kepada instansi pemerintah sepertinya tidak ada dalam kategori jasa lainnya sehingga tidak dikenakan pph 23 sebesar 2%xbruto, karena yang ada dalam daftar hanya jasa catering(jasa ini agak berbeda dengan hotel). tks
beda jasa konstruksi di pasal 23 sm di pasal 4 ayat (2) ap?
terima kasih,
Pph ps 23 ttg jasa kontruksi di kenakan berapa ?
Berapa sebenarnya untuk pajak PPh 23 tentang Jasa Konsultan
Selamat pagi Pak Dudi, mohon dibantu
Setelah pemberlakukan PPh final pasal 4(2) ini, apakah laba usaha pekerjaan konstruksi setelah diterima oleh masing2 anggota perusahaan Joint Operation sesuai bagian masing2, masih harus dikenalkan lagi PPh badan pasal 17, walaupun PPh 23 ini sudah tidak bisa lagi dipindahbukukan ke perusahaan masing2 anggota JO sebagai kredit pajak seperti sebelum diberlakukannya PPh final pasal 4 ini, jika benar apakah ini tidak semakin memberatkan.
Terimakasih
kalau Jasa Perencanaan & Pengawasan dgn kualifikasi Pengusaha Menengah, diterapkan tarif PPh 23 nya berapa pak? terima kasih.
Untuk jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi, apabila memiliki kualifikasi usaha, baik kecil, menengah atau besar, dikenakan pph final 4%. Jika tidak memiliki kualifikasi usaha dikenakan tarif 6%.
pak saya mau tanya :
1. berapa tarif pajak yg harus saya potong utk produser musik yang titip edar CD & kaset di perusahaan saya? dalam hal ini biaya produksi cetak ditanggung perusahaan saya.
2. berapa tarif pajak yg harus saya potong jika para produser itu titip edar ring back tone?
3. berapa tarif pajak yg harus saya potong jika perusahaan saya meminta kepada pihak lain untuk membuat video klip?
terima kasih sebelumnya.
Salam kenal pak,
Saya bekerja di perusahaan jasa inspeksi teknik. Berapa tarif PPh 23 tahun 2009 atas jasa yang kami lakukan? Selama ini saya dikenakan sebesar 2%. MOhon bantuannya pak. Terima kasih
Betul, atas jasa seperti itu dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 2% dari bruto berdasarkan Per Menkeu Nomor 244/PMK.03/2008
Pak, apakah semua yang sudah dikenakan pajak daerah seperti sewa ruang di hotel tidak lagi dikenakan pajak final? terima kasih.
yang jelas untuk hotel yang sudah dikenakan pajak daerah tidak dikenakan pph final dan juga tidak dikenakan ppn
# Abdu
September 3rd, 2009 at 7:22 am
mas tolong info mengenai masalah2 contoh jasa kontruksi mana yang masuk psl 23 mn tg masuk psl 4 ayat 2
@ abdu :
setahu saya mulai tahun 2009 ini..smua jasa konstruksi dimasukkan ke Pasal 4(2) smuanya (final)dengan tarif (efektif) yang sama dengan undang-undang lama. kecuali, untuk pelaksana jasa konstruksi yang dilaksanakan bukan oleh penyedia jasa yang memiliki klasifikasi usaha KECIL, maka dikenakan tarif 3%.
bukan begitu pak Dudi..?
semoga membantu..
Terima kasih mas sudah membantu menjawab….
saya melakukan pembayaran jasa perantara untuk PPh pasal 23 berapa % harus saya potong mas, 4,5 % atau 2 % .selama ini saya potong 4,5 %. apakah saya salah bagaimana cara perbaikan nya
Mulai tahun 2009, tarif PPh Pasal 23 seperti ini adalah 2%…
mas tolong info mengenai masalah2 contoh jasa kontruksi mana yang masuk psl 23 mn tg masuk psl 4 ayat 2
salam kenal pak Dudi,
saya awam di bidang perpajakan, bagaimana meghitung PPh 25, 21, 23 seorang distributor MLM sesuai peraturan terbaru? kalau bisa tolong diberi contoh kasusnya ya pak Dudi
terima kasih
Aslmkm Pak. Salam kenal.
Saya berlangganan tinta printer pada perusahaan X. disetiap transaksinya dikenakan PPN sebesar 10%. apakah sudah benar? apakah ada peraturan pajak yang menerangkan bahwa transaksi yang dikenakan PPN 10% adalah transaksi yang bernilai sekurang-kurangnya Rp1.000.000,00.
Terima Kasih.
Ya, jika penjual tinta adalah PKP maka ia akan mengenakan PPN 10% kepada pembelinya. Pengecualian tidak dipungut PPN 1.000.000 adalah dalam kasus pemungutan PPN oleh pemungut PPN. Dalam kasus biasa hal tidak ada pengecualian ini.
Aslmkm. Mohon di donlowd SPT Massa PPh ps 23 yang terbaru yang mengacu pada Tarif Baru.
SPT Masa PPh Pasal 23 yang baru sesuai dengan ketentuan baru belum ada. Sementara masih menggunakan yang lama.
Pak… perlakuan untuk WP yang tidak punya NPWP apakah sudah baku di semua KPP bahwa tarifnya jadi naik 100%? itu mulai kapan berlakunya pak? sedangkan penerapan di E-SPT PPh masa bagaimana? apakah sudah diantisipasi?
Ya, tarif 100% lebih tinggi sudah berlaku mulai tahun 2009 ini di semua KPP. e-SPT Masa PPh Pasa 21 yang baru sudah mengaokomadasi ketentuan ini. Kalau untuk PPh Pasal 23 dan 22 kayaknya memang belum terakomodasi di e-SPT karena bentuk formulirnyapun belum ada yang baru.
Untuk sewa tangker storage minyak mentah berarti 4,5% dari tarif? jawaban dapat dikirim ke msyuono@yahoo.com.. terima kasih mas..
sekarang tidak ada tarif 4,5%, yang ada adalah tarif 2% dari bruto
Yang terhormat Pak Dudi,
Saya awam dalam hal pajak, untuk itu mohon kiranya Bapak mau mengajari/memberitahukan cara2 pemotongan pajak untuk pekerjaan sebagai berikut :
Nilai Kontrak/SPK pekerjaan Akomodasi dan Konsumsi Rp 80.000.000
Kode rekening Akomodasi Rp 60.000.000
Kode rekening Konsumsi Rp 20.000.000
pertanyaannya:
1. Berapa PPN yang harus dipungut dari Kontrak tsb (Rp 80.000.000)
2. Berapa PPh 23 yang harus dipungut dari :
2.a Akomodasi yang Rp 60.000.000
2.b Konsumsi yang Rp 20.000.000
3. Mohon diberitahu cara/rumus menghitungnya
Terima kasih, mudah-mudahan kebaikan Bapak mendapat ridlo dari Alloh SWT, Amin
Pak Dudi, saya masih bingung dgn PPh 23 dan PPh 21.
perusahaan saya berupa Usaha Dagang dengan NPWP pribadi bergerak di bidang jasa sablon/penyablonan kaos, botol, dll. apakah dikenakan PPh 23 atau PPh 21? dikenakan tarif berapa % Pak? dan usaha ini masih hutang kepada bank yang akan terlunasi 5 tahun lagi. apakah terbebas dari bayar pajak berdasarkan pasal 23 ayat (4) point 1 diatas?
terima kasih.
The article is ver good. Write please more
pak saya mau tanya, gimana perlakuan pph pasal 23 atas jasa angkutan TBS???apakah dikenakan PPh Pasal 23????kalau iya, dikenakan tarif berapa.terima kasih pak.
kalau yang dimaksud adalah sewa kendaraan untuk mengangkut TBS maka pph pasal 23 yang dikenakan adalah 2% dari bruto
pak aku ingin tanya, penghasilan atas jasa pengangkutan BBM apakah dikenakan pph 23 sebesar 2%? bagaimana cara penghitungannya di bukti pemotongan?
terimakasih…Pak
kalau yang dimaksud adalah sewa kendaraan untuk mengangkut BBM, memang dikenakan pph pasal 23 2% dari bruto. Di bukti potong yang penting dicantumkan jumlah bruto dan nilai pph 23 yang dipotongnya
pak aku ingin tanya, jika penghasilan atas jasa penelitian kesehatan dikenakan pph 23 atau tidak? dan jika iya apakah menggunakan tarif yang baru yaitu sebesar 2 %?
terimakasih…
jasa penelitian tidak termasuk jenis jasa lain yang dikenakan pph 23 berdasarkan Permenkeu nomor 244/PMK.03/2008 sehingga atas jasa ini tidak dikenakan pemotongan pph pasal 23
Salam kenal pak. Mau nanya nich pak. Perusahaan tempat saya kerja memakai jasa tenaga kerja dari koperasi, Waktu penagihan ke perusahaan tagihannya sudah termasuk PPh 21 dan Fee koperasi (10% dari jumlah gaji + PPh 21). Apakah perhitungan PPh 23nya 2% dari fee koperasi (seolah2 fee koperasi hanya 8%) atau gimana dan yang wajib membayarkan dan melaporkan pajaknya perusahaan/koperasi pak?
Thx b4
Rgds
Mimin
PPh pasal 23 dikenakan hanya terhadap jasanya saja (fee) sebesar 2%. Yang berkewajiban memotong dan melaporkan pph pasal 21 karyawan adalah fihak yang membayarkan gaji ke karyawan tsb.
Pak Dudi,
Punya daftar lengkap jenis jasa yang dikenakan pph 23 ga ya?
Kalau jasa pengangkutan via darat dan laut dikenakan pph ga?
Thanks ya
daftar lengkapnya ada di peraturan menteri keuangan nomor 244/PMK.03/2008 yang bisa di download di link di atas atau di halaman download.
Pak Dudi,
Kalau untuk jasa broker asuransi apakah di kenakan tarif 2%? karena tidak diatur khusus dalam PMK244. Mohon informasinya. Terimakasih.
kalau broker atau agen asuransi tidak dipotong pph pasal 23 tapi pph pasal 21