Penghasilan dokter pada dasarnya dapat dibagi dua yaitu penghasilan yang bersumber dari praktek dokter yang dilakukan sendiri dan penghasilan yang diperoleh dari rumah sakit. Pelunasan Pajak Penghasilan atas kedua jenis sumber penghasilan ini berbeda. Untuk pelunasan jenis penghasilan yang pertama dilakukan melalui mekanisme cicilan PPh Pasal 25 tiap bulan. Sementara penghasilan yang diperoleh dari rumah sakit dikenakan PPh Pasal 21. Kedua jenis pelunasan ini hakikatnya adalah pembayaran di muka atas Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan. Dengan kata lain, PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 21 yang dibayar merupakan kredit pajak tahun berjalan.

Penghasilan dari praktek dokter

Penghasilan ini hakikatnya adalah penghasilan berupa pekerjaan bebas. Dengan demikian pelunasannya dilakukan melalui mekanisme angsuran PPh Pasal 25. Dasar perhitungannya adalah Pajak Penghasilan terutang tahun sebelumnya dibagi 12. Namun demikian PPh Pasal 25 ini sifatnya hanya pembayaran di muka, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan terutang sebenarnya dilakukan di SPT Tahunan. Dengan demikian, masih ada kemungkinan penambahan PPh yang harus dibayar di akhir tahun atau mungkin juga ada kelebihan pembayaran pajak.

Penghasilan dari rumah sakit Pada umumnya, tenaga dokter di rumah sakit dibagi menjadi 5 jenis yaitu,

  1. Dokter yang menjabat sebagai pengurus atau pimpinan rumah sakit,
  2. Dokter yang berstatus sebagai pegawai tetap atau tenaga honorer di rumah sakit,
  3. Dokter tetap, yaitu dokter yang mempunyai jadwal praktek tetap (hari dan jam praktek ), namun bukan sebagai pegawai rumah sakit,
  4. Dokter tamu, yaitu dokter yang merawat atau menitipkan pasiennya untuk dirawat di rumah sakit,
  5. Dokter yang menyewa ruangan di rumah sakit sebagai tempat prakteknya

Penghasilan dokter yang diterima dari rumah sakit dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 sebagai berikut :

  1. Atas penghasilan dokter dari keuangan rumah sakit yang diterima oleh dokter yang menjabat pengurus, pimpinan rumah sakit, pegawai tetap maupun tenaga honorer di rumah sakit berupa gaji, tunjangan, honorarium dan imbalan lainnya dikenakan PPh Pasal 21 sesuai dengan perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap atau pegawai tetap sesuai buku petunjuk pemotongan PPh Pasal 21/26 (lihat KEP-545/PJ/2000 Jo PER-15/PJ/2006). Tarif yang dikenakan adalah tarif Pasal 17 atas Penghasilan Kena Pajak. Penghasilan Kena Pajak ini adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

  2. Penghasilan yang berasal dari pasien yang diterima oleh semua jenis dokter dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 15% x 50% x imbalan jasa dokter atau sama dengan 7,5% dari jasa dokter (lihat KEP-545/PJ/2000 Jo PER-15/PJ/2006)

Sumber : KEP-545/PJ/2000 Jo PER-15/PJ/2006 SE – 51/PJ.43/1995