JAKARTA (Bisnis.com): Dewan Perwakilan Rakyat memberikan batas waktu satu minggu kepada masyarakat untuk memberikan masukan (Daftar Inventaris Masalah) terkait akan dimulainya pembahasan RUU Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM).

“Jangan sampai setelah diketok yang satu, ada lagi yang teriak, satu lagi ada yang nyanyi,” kata Ketua Panitia Kerja RUU PPN dan PPnBM Vera Febyanthy di Jakarta, hari ini.

Dia meminta semua asosiasi atau pihak yang berkepentingan untuk memberikan masukan, apapun bentuknya, kepada DPR sebelum pembahasan dimulai. “Kami ingin tahu sejauh mana mereka mendapatkan kesulitan atau berkaitan dengan peningkatan harga jual,” tuturnya.

Pimpinan pansus RUU PPN PPnBM Melchias Markus Mekeng mengatakan sebelum pelaksanaan kegiatan rapat pembahasan, pansus akan melakukan rangkaian kegiatan menghimpun masukan-masukan dari masyarakat a.l. praktisi, dan pelaku usaha dengan mengadakan rapat dengar pendapat umum (RDPU).

Melchias menuturkan pokok-pokok perubahan yang akan dilakukan dalam pembahasan itu meliputi penghapusan PPn atas barang kena pajak (BKP) dalam rangka penggabungan usaha (merger) sepanjang pihak-pihak yang melakukan penggabungan usaha adalah pengusaha kena pajak.

Menurut dia, penghapusan bertujuan untuk mendorong penggabungan usaha guna memperbaiki kinerja perusahaan dan membantu cash flow perusahaan. Selain itu, paparnya, tidak hanya ekspor BKP tapi juga ekspor jasa kena pajak (JKP) di luar daerah pabean akan dikenakan pajak 0%, barang hasil pertanian yang diambil langsung dari sumbernya akan diubah menjadi bukan BKP, jasa keuangan apapun yang dilakukan oleh siapapun akan dipertegas sebagai kegiatan tidak dikenakan PPN.(yn)