Mulai 1 April 2013 nanti, seluruh Pengusaha Kena Pajak harus menggunakan nomor seri Faktur Pajak yang akan diberikan oleh Ditjen Pajak setelah PKP mengajukan permohonan nomor seri Faktur Pajak. Nah, sebelum PKP dapat mengajukan permintaan nomor seri Faktur Pajak, pada bulan Maret ini PKP harus mendapatkan dulu kode aktivasi dan password.

Ya, untuk dapat memperoleh nomor seri Faktur Pajak, Pengusaha Kena Pajak pertama kali harus mendapatkan terlebih dahulu kode aktivasi dan password. Setelah itu baru Pengusaha Kena Pajak dapat memohon untuk memperoleh nomor seri Faktur Pajak. Berikut ini adalah prosedur untuk permohonan dan pemberian kode aktivasi dan password.[1]

Pertama kali PKP harus mengajukan surat permohonan Kode Aktivasi dan Password ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan.  Surat permohonan Kode Aktivasi dan Password tersebut harus diisi dengan lengkap dan disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan.

Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Kode Aktivasi dan Password ke PKP dalam hal PKP memenuhi syarat sebagai berikut :

  1. PKP telah dilakukan Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP terdaftar berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2012 dan perubahannya dan laporan hasil registrasi ulang/verifikasi menyatakan PKP tetap dikukuhkan; atau
  2. PKP telah dilakukan verifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012.

Dalam hal PKP memenuhi syarat di atas,  maka Kantor Pelayanan Pajak akan melakukan hal sebagai berikut:

  1. menerbitkan surat pemberitahuan Kode Aktivasi yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dan dikirim melalui pos dalam amplop tertutup ke alamat PKP; dan
  2. mengirimkan Password melalui surat elektronik (email) ke alamat email PKP yang dicantumkan dalam surat permohonan Kode Aktivasi dan Password.

Surat pemberitahuan Kode Aktivasi dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang peruntukannya masing-masing lembar ke-1 disampaikan kepada PKP dan lembar ke-2 untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak.

Dalam hal PKP tidak memenuhi syarat, maka Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat pemberitahuan penolakan Kode Aktivasi dan Password dalam 2 (dua) rangkap yang peruntukannya masing-masing lembar ke-1 disampaikan kepada PKP dan lembar ke-2 untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak.

Dalam hal surat pemberitahuan Kode Aktivasi dan surat pemberitahuan penolakan tidak diterima oleh PKP dan kembali pos (kempos), Kantor Pelayanan Pajak akan memberitahukan informasi tersebut melalui surat elektronik (email) ke alamat email PKP yang dicantumkan dalam surat permohonan Kode Aktivasi dan Password. PKP yang tidak memenuhi syarat dan PKP yang Surat Pemberitahuan atau Surat Penolakannya kembali pos, dapat mengajukan kembali surat permohonan Kode Aktivasi dan Password ke Kantor Pelayanan Pajak setelah memenuhi syarat  dan/atau telah menyampaikan surat pemberitahuan perubahan alamat ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan prosedur pemberitahuan perubahan alamat.

Dalam hal PKP tidak menerima Password karena kesalahan penulisan alamat email pada Surat Permohonan Kode Aktivasi dan Password, PKP harus mengajukan permohonan update email.

Surat pemberitahuan Kode Aktivasi yang hilang dapat dimintakan kembali ke Kantor Pelayanan Pajak dengan melampirkan fotokopi surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan bukti penerimaan surat dari Kantor Pelayanan Pajak atas surat permohonan Kode Aktivasi dan Password.

Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat pemberitahuan Kode Aktivasi atau surat pemberitahuan penolakan Kode Aktivasi dan Password dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima.

Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan Kode Aktivasi dicetak, DJP dapat melakukan aktivasi kembali (re-aktivasi) atas Kode Aktivasi yang telah dimiliki oleh PKP melalui surat pemberitahuan Kode Aktivasi yang dikirim melalui pos ke alamat PKP yang bersangkutan.

Dalam hal PKP pindah tempat kegiatan usaha yang wilayah kerjanya berada di luar wilayah Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan sebelumnya, maka PKP yang bersangkutan harus mengajukan permohonan Kode Aktivasi dan Password ke Kantor Pelayanan Pajak yang membawahi tempat kegiatan usaha PKP yang baru dengan menunjukkan asli pemberitahuan Kode Aktivasi dari Kantor Pelayanan Pajak sebelumnya.[2]

Nah, demikianlah prosedur untuk mendapatkan kode aktivasi dan password dalam rangka penomoran Faktur Pajak yang baru yang akan berlaku tanggal 1 April 2013 mendatang



[1] Pasal 8 PER-24/PJ/2012

[2] Pasal 11 ayat (1) PER-24/PJ/2012