Atas penyerahan Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Sangat Sederhana (RSS) mendapatkan fasilitas berupa PPN dibebaskan. Dengan demikian, pengembang sebagai penjual RS dan RSS tidak menambahkan unsur PPN terhadap harga jual yang dilakukannya kepada pembeli RS dan RSS. Dengan kata lain, pembeli RS dan RSS tidak perlu membayar PPN atas pembelian rumah jenis tersebut.

Pembebasan PPN ini didasarkan pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003. Sementara batasan dari RS dan RSS ini diatur dengan Keputusan atau Peraturan Menteri Keuangan.

Batasan RS dan RSS

Seperti apakah Rumah Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana ini? Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur batasan RS dan RSS yang terakhir adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.011/2012.

Berdasarkan ketentuan ini, batasan Rumah Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana adalah rumah yang perolehannya secara tunai ataupun dibiayai melalui fasilitas kredit bersubsidi maupun tidak bersubsidi, atau melalui pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, yang memenuhi ketentuan:

  1. luas bangunan tidak melebihi 36 m2
  2. harga jual tidak melebihi jumlah tertentu, dan
  3. merupakan rumah pertama yang dimiliki, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak dimiliki.

Adapaun batas harga jual pada point 2 di atas adalah:

  1. Rp88.000.000,00 yang meliputi wilayah Sumatera, Jawa, dan Sulawesi, tidak termasuk Batam, Bintan, Karimun, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
  2. Rp95.000.000,00 yang meliputi wilayah Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat;
  3. Rp145.000.000,00 yang meliputi wilayah Papua dan Papua Barat;
  4. Rp95.000.000,00  yang meliputi wilayah akarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bali, Batam, Bintan dan Karimun;

Dengan demikian, batasan harga jual RS dan RSS bisa berbeda-beda tergantung daerahnya.

Tatacara

Tatacara pembebasan PPN untuk Barang Kena Pajak Tertentu, termasuk Barang Kena Pajak berupa RS dan RSS diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 370/KMK.03/2003 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu

Pembeli RS dan RSS yang mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan tidak perlu memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak. Jadi, pembebasan PPN dilakukan secara langsung tanpa perlu mensyaratkan SKB.

Pengembang yang melakukan penyerahan RS dan RSS tetap menerbitkan Faktur Pajak atas penyerahan RS dan RSS yang PPN nya dibebaskan.  Dalam Faktur Pajak dibubuhkan cap “PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 146 TAHUN 2000 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PP NOMOR 38 TAHUN 2003″.