Salah satu jenis jasa yang dikecualikan sebagai Jasa Kena Pajak adalah jasa angkutan umum.[1] Jasa angkutan umum yang tidak dikenai PPN ini meliputi jasa angkutan umum di darat, jasa angkutan umum di air, dan jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.

Penegasan tentang jasa angkutan umum di darat dan di air ini dilakukan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2012 tanggal 29 Mei 2012 yang mulai berlaku pada tanggal yang sama.

Jasa Angkutan Umum di Jalan

Jasa angkutan umum di darat terdiri dari jasa angkutan umum di jalan dan jasa angkutan kereta api.[2] Jasa angkutan umum di jalan merupakan kegiatan pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan Angkutan Umum di ruang lalu lintas jalan, dengan dipungut bayaran.[3]

Pengertian angkutan umum sendiri adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang yang disediakan untuk umum dengan dipungut bayaran baik dalam trayek atau tidak dalam trayek, dengan menggunakan tanda nomor kendaraan dengan dasar kuning dan tulisan hitam.[4]

Dengan demikian, batas jasa angkutan umum di jalan yang dikenai PPN dan yang tidak dikenai PPN adalah dari tanda nomor kendaraannya. Apabila tanda nomor kendaraan dengan dasar kuning dan tulisan hitam, maka jasa angkutan umum di jalan yang menggunakan tanda nomor kendaraan tersebut tidak dikenai PPN. Sebaliknya, apabila jasa angkutan umum di jalan tidak menggunakan tanda nomor kendaraan dengan dasar kuning dan tulisan hitam, maka jasa angkutan umum tersebut dkenai PPN.

Untuk jasa angkutan umum di jalan, tidak ada pengecualian apakah jasa angkutan ini dilakukan melalui penyewaan kendaraan angkutan umum atau tidak. Dengan demikian, sepanjang menggunakan tanda nomor kendaraan dengan dasar kuning dan tulisan hitam, atas jasa angkutan umum melalui penyewaan kendaraan angkutan umum tetap tidak dikenai PPN.

Jasa Angkutan Umum Kereta Api

Termasuk dalam jasa angkutan umum di darat yang tidak dikenai PPN adalah jasa angkutan umum kereta api. Jasa angkutan umum Kereta Api merupakan kegiatan pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kereta Api, dengan dipungut bayaran.[5]

Pengertian kereta api sendiri adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.[6]

Namun demikian, untuk jasa angkutan umum kereta api ini terdapat pengecualian yaitu jasa angkutan menggunakan Kereta Api yang disewa atau yang dicarter.[7] Atas jasa angkutan kereta api seperti ini tetap dikenakan PPN.

Jasa Angkutan Umum di Air

Seperti juga jasa angkutan umum di darat, jasa angkutan umum di air juga tidak dikenakan PPN. Jasa angkutan umum di air yang tidak dikenai PPN ini meliputi tiga jenis yaitu jasa angkutan umum di laut, jasa angkutan umum di sungai dan danau, dan jasa angkutan umum penyebrangan.[8] Untuk jasa angkutan umum di air yang menggunakan kapal yang disewa atau dicarter, tetap dikenai PPN.[9]

Adapaun pengertian masing-masing jenis jasa angkutan umum di air adalah sebagai berikut.[10] Jasa angkutan umum di laut merupakan kegiatan pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kapal, dalam 1 (satu) perjalanan atau lebih dari 1 (satu) perjalanan, dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain, dengan dipungut bayaran.

Jasa angkutan umum di sungai dan danau merupakan kegiatan pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kapal, yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, atau terusan, dengan dipungut bayaran.

Jasa angkutan umum penyeberangan merupakan kegiatan pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kapal, yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur Kereta Api yang dipisahkan oleh perairan, dengan dipungut bayaran.

Ketiga jenis jasa pengangkutan di air tersebut sama sama menggunakan kapal. Pengertian kapal sendiri adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.[11]

Kesimpulan

Untuk jasa angkutan umum di jalan, jasa tersebut tidak dikenai PPN sepanjang menggunakan tanda nomor kendaraan dengan dasar kuning dan tulisan hitam. Jasa angkutan umum kereta api tidak dikenai PPN kecuali menggunakan kereta api yang disewa atau dicharter. Demikian juga dengan jasa angkutan umum di air, jasa ini tidak dikenai PPN kecuali menggunakan kapal yang disewa atau dicarter.



[1] Pasal 4A ayat (3) huruf j UU PPN 1984

[2] Pasal 3 ayat (1) PMK 80/PMK.03/2012

[3] Pasal 3 ayat (2) PMK 80/PMK.03/2012

[4] Pasal 1 angka 1 PMK 80/PMK.03/2012

[5] Pasal 3 ayat (3) PMK 80/PMK.03/2012

[6] Pasal 1 angka 2 PMK 80/PMK.03/2012

[7] Pasal 3 ayat (4) PMK 80/PMK.03/2012

[8] Pasal 4 ayat (1) PMK 80/PMK.03/2012

[9] Pasal 5 PMK 80/PMK.03/2012

[10] Pasal 4 ayat (2), (3) dan (4) PMK 80/PMK.03/2012

[11] Pasal 1 angka 3 PMK 80/PMK.03/2012