Comments on: Pengkreditan Pajak Masukan Dalam UU PPN Baru

By: cecil

cecil — Fri, 12 Feb 2010 15:23:20 +0000

mas dudi, saya ada pertanyaan tolong dijawab y dalam implementasi UU PPN 2010…
1) bagaimana jika kita membeli BKP/JKP dari bukan PKP mis: membeli barang afalan jika dikaitkan dengan tanggung renteng?
2) apa yang harus dilakukan dalam menerbitkan faktur pajak jika ada transaksi penjualan dengan BUMN yang mengeluarkan dokumen (surat jalan) 1 bulan lebih (kami baru dapat menerbikan invoice & faktur pajak setelah keluar RR dari BUMN ybs)?

By: Celebrities

Celebrities — Wed, 09 Dec 2009 08:28:51 +0000

Assalamu’alaikum mas, blog saya punya peringkat yg sama dengan mas!?, boleh tukar linknya mas?, jika boleh infokan saya mas, akan segera saya pasang link mas.. terima kasih sahabatku sebelumnya..!

By: dudi

dudi — Tue, 08 Dec 2009 02:39:58 +0000

ok. silahkan mbak…

By: IKA SMILE

IKA SMILE — Fri, 04 Dec 2009 07:54:17 +0000

mas, saya izin copy catatan mas dudi ini ke Blog saya yach…

terimakasih sebelumnya

^_^

By: Purnomo

Purnomo — Tue, 01 Dec 2009 07:36:05 +0000

ass.wr
mas dudi,salut atas blognya
ini saya ada pertanyaan,mudah-mudahan mas dudi mau ngasih pencerahan.
Ini mengenai pengkreditan pajak masukan.
Berdasar pasal 9(8) huruf a UU PPN,PM tidak dapat dikreditkan untuk perolehan BKP/JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP.
ini ada kasus,berdasar penelitian AR,WP seharusnya mendaftar sebagai PKP pada tahun 2007 (sekarang tahun 2009.Apabila WP dikukuhkan PKP secara jabatan sejak tahun 2007,apakah PM yang diperoleh tahun 2007 tersebut dapat dikreditkan.Misalnya WP melaporkan SPT PPN Masa 2007 di tahun 2009 ini.
sekian dulu mas,makasih tanggapannya
GBU

wass wr, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya tidak ada masalah mau dikukuhkan secara sukarela atau secara jabatan tidak ada bedanya. Sepanjang Pajak masukan tersebut dibayar sebelum dikukuhkan, maka pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Sebaliknya, kalau sudah dkukuhkan maka pajak masukan setelah dikukuhkan dapat dikreditkan. Dalam kasus ini saya tidak jelas, apakah WP dikukuhkan secara jabatan itu itu pada tahun 2007 atau 2009. Jika dikukuhkan tahun 2009 secara jabatan, maka PPN yang tidak dipungut sebelum tahun 2009 bisa ditagih ditambah sanksinya. Adapun semua PPN masukannya tidak berarti apa-apa selain dibiayakan tentunya.