PPN yang terutang dan harus dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) ketika melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) ataupun Jasa Kena Pajak (JKP) adalahsebesar tarif PPN dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang meliputi Harga Jual atau Penggantian. Dalam hal impor, PPN terutang adalah tarif PPN dikalikan Nilai Impor. Dalam hal ekspor, PPN terutang adalah tarif PPN dikalikan Nilai Ekspor.

Apabila BKP di atas juga merupakan BKP yang tergolong mewah, maka selain dipungut PPN, juga ditambah dengan PPnBM. Jumlah PPnBM terutang adalah sebesar tarif PPnBM dikalikan DPP seperti DPP atas PPN di atas.

Dengan demikian, maka:

PPN = Tarif PPN x DPP

PPnBM = Tarif PPnBM x DPP

Misalkan Pengusaha Kena Pajak PT ABC menjual BKP yang tergolong mewah kepada PT XYZ dengan harga jual Rp 100 Juta. Tarif PPnBM atas BKP yang tergolong mewah tersebut adalah 20%. PT ABC harus memungut PPN sebesar Rp 10 Juta (10% x Rp100 Juta), dan PPnBM Rp 20 Juta (20% x Rp 20 Juta). Artinya, PT XYZ selaku pembeli akan membayar total Rp 130 Juta yang terdiri dari harga jual Rp100 Juta, PPN Rp 10 Juta, dan PPnBM Rp20 Juta.

Permasalahan Kontrak

Seringkali jual beli seperti yang dilakukan oleh PT ABC dan PT XYZ tersebut di atas dituangkan dalam bentuk kontrak jual beli. Nah, menurut ketentuan perpajakan[1], kontrak penyerahan BKP atau JKP harus memuat paling sedikit:

  1. Nilai kontrak,
  2. Dasar Pengenaan Pajak, dan
  3. Besarnya Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.

Dalam nilai kontrak harus dinyatakan dengan tegas apakah sudah termasuk atau belum untuk memberikan kejelasan tentang pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM. Dalam hal nilai kontrak atau perjanjian tertulis sudah termasuk PPN atau PPN dan PPnBM, dalam kontrak atau perjanjian tertulis wajib disebutkan nilai kontrak atau perjanjian tertulis tersebut termasuk PPN atau PPN dan PPnBM.[2] Jika tidak demikian, maka nilai kontrak yang tercantum dalam kontrak atau perjanjian tertulis tersebut dianggap sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP).[3]

Contoh:
Apabila dalam pembuatan kontrak atau perjanjian tertulis bahwa dalam nilai kontrak sebesar Rp130.000.000,00 secara tegas dinyatakan sudah termasuk PPN (sebesar 10%) dan PPnBM (sebesar 20%), penghitungan PPN dan PPnBM adalah sebagai berikut:

PPN = (10/130)xRp130.000.000,00 = Rp10.000.000,00

PPnBM = (20/130)xRp130.000.000,00 = Rp20.000.000,00

Jika dalam kontrak atau perjanjian tertulis tidak dinyatakan dengan tegas bahwa PPN dan PPnBM termasuk dalam nilai kontrak, besarnya DPP untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai adalah sebesar Rp130.000.000,00. Sehingga penghitungan PPN dan PPnBM adalah sebagai berikut:

PPN = 10% x Rp130.000.000,00 = Rp13.000.000,00

PPnBM = 20% x Rp130.000.000,00 = Rp26.000.000,00

Harga Termasuk PPN dan PPnBM

Apabila dalam jumlah yang harus dibayar oleh pembeli BKP atau penerima JKP sudah termasuk PPN atau juga PPN dan PPnBM, maka cara menghitung PPN dan PPnbM terutang tidak dengan mengenakan tarif PPN/PPnBM langsung dari pembayaran karena dalam pembayaran tesebut sudah termasuk PPN/PPnBM, padahal dalam DPP PPN ataupun PPnBM tidak termasuk PPN dan PPnBM. Jadi, cara menghitung PPN dan PPnBM dalam kosndisi seperti ini adalah:[4]

PPN = (10/110) x harga atau pembayaran BKP  (bukan BKP mewah)

PPN = (10/110) x harga atau pembayaran JKP

Jika atas penyerahan BKP terutang juga PPnBM dan tarif PPnBM adalah t%, maka PPN dan PPnBM yang terutang adalah:

PPN = (10/110+t) x harga atau pembayaran BKP 

PPnBM = (t/110+t) x harga atau pembayaran BKP 

 Penutup

Dalam menghitung PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang, maka harus diperhatikan apakah dalam harga atau pembayaran sudah termasuk PPN/PPnBM atau belum. Kalau belum, maka PPN/PPnBM yang terutang adalah tarif dikalikan harga atau pembayaran. Jika sudah, maka menggunakan perhitungan seperti di atas.

Untuk itu, dalam kontrak mesti ditegaskan tentang PPN/PPnBM ini. Kalau tidak tegas dinyatakan dalam kontrak bahwa dalam  nilai kontrak sudah termasuk PPN ataupun PPnBM, pajak terutang adalah tarif dikalikan nilai kontrak.



[1] Pasal 10 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2012

[2] Pasal 10 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012

[3] Pasal 10 ayat (3) PP Nomor 1 Tahun 2012

[4] Pasal 11 ayat (1) dan (2) PP Nomor 1 Tahun 2012