Sesuai dengan ketentuan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 24/PJ/2012, mulai 1 April sebenarnya sudah harus diterapkan sistem penomoran Faktur Pajak yang baru. Sistem ini mengharuskan Pengusaha Kena Pajak secara periodik meminta nomor seri Faktur Pajak kepada pihak Kantor Pelayanan Pajak. Namun demikian, ternyata nampaknya sistem ini tidak dapat diterapkan serentak karena belum semua PKP mendapatkan pemberitahuan nomor seri Faktur Pajak, walaupun sudah memasuki bulan April 2013.

Di lain pihak, kalau ketentuan ini dipaksakan diterapkan walaupun belum siap 100%,  tentu saja hal ini akan menyulitkan Pengusaha Kena Pajak karena transaksi akan berjalan terus dan kewajiban menerbitkan faktur pajak tetap harus dilaksanakan. Kalau tidak, sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP sudah siap memanti.

Nah, mengingat hal inilah nampaknya Dirjen Pajak mengeluarkan peraturan teranyarnya yang meralat ketentuan sebelumnya. Ya, baru-baru ini tepatnya tanggal 27 Maret 2013, dikeluarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-08/PJ/2013 untuk mengatur kembali tentang penggunaan nomor seri faktur pajak.

Nah, pada initinya, PKP yang belum mendapatkan pemberitahuan nomor seri faktur pajak yang baru, masih dapat menerapkan ketentuan penomoran faktur pajak yang lama (berdasarkan PER-13/PJ/2010 dan perubahannya). Penomoran dilakukan dengan melanjutkan nomor seri sebelumnya. Ketentuan ini hanya bisa dilakukan sampai dengan 31 Mei 2013. Dengan kata lain, mulai 1 Juni 2013, seluruh PKP sudah menerapkan ketentuan nomor seri faktur pajak yang baru.

Sementara itu, PKP yang sudah mendapatkan pemberitahuan nomor seri, sudah wajib menggunakan nomor seri faktur pajak yang baru.

Berikut ini contoh-contoh seperti dicantumkan dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-15/PJ/2013:

Contoh 1:

PKP A telah memperoleh surat pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak dariKPPtempat PKP A dikukuhkan pada tanggal 27 Maret 2013, maka untuk penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan sejak tanggal 1 April 2013 PKP A wajib membuat Faktur Pajak dengan menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan olehKPPtempat PKP A dikukuhkan sesuai ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012.

Contoh 2:

PKP B pada tanggal 2 April 2013 melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, namun belum memperoleh surat pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak dari KPP tempat PKP B dikukuhkan, maka atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut PKP B wajib membuat Faktur Pajak dengan menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sesuai ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-65/PJ/2010.

Contoh 3:

Selanjutnya, PKP B pada tanggal 15 Mei 2013 memperoleh surat pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak dari KPP tempat PKP B dikukuhkan, maka atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan sejak tanggal 15 Mei 2013 PKP B wajib membuat Faktur Pajak dengan menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak yang diperoleh dari KPP sesuai ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012.