Tentang Faktur Pajak Pengganti, saya sudah menuliskannya di http://dudiwahyudi.com/pajak/pajak-pertambahan-nilai/faktur-pajak-pengganti.html. Dengan terbitnya PER-24/PJ/2012, mekanisme penggantian Faktur Pajak mengalami perubahan juga. Untuk itu saya coba menuliskan kembali masalah Faktur Pajak Pengganti ini dalam tulisan yang baru ini.

Faktur Pajak Pengganti diterbitkan apabila terdapat Faktur Pajak yang rusak, salah dalam pengisian, ataupun salah dalam penulisan. Atas  Faktur Pajak seperti ini, PKP tidak boleh melakukan penghapusan, pencoretan atau melakukan cara lain selain dari menerbitkan Faktur Pajak Pengganti. Pembuatan Faktur Pajak Pengganti ini dapat dilakukan atas kemaukan PKP penerbit Faktur Pajak ataupun atas permintaan PKP pembeli BKP atau penerima JKP.

Tatacara Pembuatan Faktur Pajak Pengganti

Pembuatan Faktur Pajak Pengganti sama saja dengan melakukan penerbitan Faktur Pajak biasa. Dengan kata lain, ketentuan tentang penerbitan Faktur Pajak berlaku juga bagi penerbitan Faktur Pajak pengganti, kecuali dinyatakan lain. Yang jelas, kode status untuk Faktur Pajak Pengganti adalah 1, sementara kode status untuk Faktur Pajak biasa adalah 0.

Faktur Pajak Pengganti diisi sesuai dengan keterangan yang sebenarnya atau seharusnya untuk mengkoreksi kesalahan pada Faktur Pajak yang diganti. Untuk itu, Faktur Pajak yang diganti harus dilampirkan pada Faktur Pajak Pengganti ini.

Nomor seri Faktur Pajak Pengganti menggunakan nomor seri yang sama dengan nomor seri Faktur Pajak yang diganti. Jadi, tidak boleh menggunakan nomor seri yang baru. Hanya saja, tanggal yang digunakan paada Faktur Pajak Pengganti adalah tanggal sesuai dengan tanggal pembuatan Faktur Pajak Pengganti.

Kemudian, pada Faktur Pajak Pengganti harus dibubuhi cap yang mencantumkan dua hal. Pertama, kode dan nomor seri Faktur Pajak yang diganti, dan kedua, tanggal Faktur Pajak yang diganti.

Pembetulan SPT Masa PPN

Penggantian Faktur Pajak mengakibatkan adanya keharusan untuk membetulkan SPT Masa PPN atas Faktur Pajak yang digantikan yang pernah dilaporkannya, baik bagi PKP penjual, ataupun bagi PKP pembeli.

Mengingat bahwa terdapat batas waktu pembetulan SPT seperti diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU KUP, maka penggantian Faktur Pajak hanya dapat dilakukan oleh PKP penjual apabila SPT Masa PPN dilaporkannya Faktur Pajak yang diganti masih dapat dilakukan pembetulan.

Berdasarkan ketentuan UU KUP dan PP Nomor 74 Tahun 2011, pembetulan SPT dapat dilakukan sepanjang:

  1. Belum dilakukan pemeriksaan,
  2. Belum dilakukan pemeriksaan bukti permulaan terbuka, dan
  3. Belum disampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi

Prosedur Pembetulan SPT Masa PPN

Nah, pembetulan SPT Masa PPN dilakukan dengan mencantumkan nilai atau keterangan yang sesuai setelah penggantian. Artinya, tempat Faktur Pajak yang diganti diambil alih posisinya dengan Faktur Pajak Pengganti dengan mengganti nilai atau keterangan yang benar. Namun demikian, kode dan nomor seri Faktur Pajak yang diganti tetap dicantumkan pada kolom yang memang disediakan.

Bagi pembeli BKP atau penerima JKP yang Faktur Pajaknya diganti, perlu juga melakukan pembetulan SPT Masa PPN dengan cara yang sama seperti di atas. SPT Masa PPN yang dibetulkan tentu saja SPT Masa PPN di mana Faktur Pajak yang diganti tersebut dilaporkan.

Namun perlu diingat juga, pembeli BKP atau penerima JKP, hanya dapat melakukan pembetulan SPT Masa PPN sepanjang atas SPT Masa PPN tersebut:

  1. Belum dilakukan pemeriksaan,
  2. Belum dilakukan pemeriksaan bukti permulaan terbuka, dan
  3. Belum disampaikan  Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi