Comments on: Pemungut PPN

By: URL

URL — Thu, 10 May 2012 12:51:44 +0000

… [Trackback]…

[...] Read More here: dudiwahyudi.com/pajak/pajak-pertambahan-nilai/pemungut-ppn.html [...]…

By: donie

donie — Mon, 23 Apr 2012 02:08:49 +0000

@chasha:
1. jika harga include PPN gunakan yang 10/110, jika exclude PPN langsung x 10%…
2. Pembelian buku dikenakan PPN jika diatas 1 juta, kecuali atas pengadaan buku pelajaran PPN nya dibebaskan.. untuk PPh pasal 22 tetap dikenakan kecuali jika pembelian dibawah 2 juta atau jika dana berasal dari DANA BOS..PPh pasal 22 tidak dipungut..

By: chasha

chasha — Tue, 17 Apr 2012 08:10:47 +0000

Pak Saya mo nanya klaw bndaharawan pemerintah menggunakan dana Bos :
1) Cara Memungut PPN nya 10/110 x hrga pembelian Atw 10% x harga Pembelian.
2) Klaw Pembelian buku itu tmasuk PPN atw PPh Pasal 22 Skalian Cara Penghitungan nya.
Trimakasih

By: muksin

muksin — Sat, 03 Mar 2012 01:58:34 +0000

dear pak dudi…
saya baru ditugasin ngurus pajak perusahaan tempat bekerja saya.
minta tolong pak dudi infonya. UU pajak, PP dll, yg terbaru ( Thn 2011 atau 2012 )untuk Pph 21,25/29 badan / orang pribadi dan PPN pak.

Thanks bantuannya pak

By: Wied

Wied — Fri, 08 Apr 2011 02:37:33 +0000

Pak Dudi,
Bagaimana kalau ada sebuah Developer yang lupa/tdk sadar seharusnya mungut PPN tapi tidak memungut, dan kemudian (sekian tahun kemudian) setelah ditagih KPP baru mau memungut PPN 10% kepada konsumennya.
Apakah dibenarkan tindakan developer memungut PPN setelah beberapa tahun penyerahan rumah dilakukan? Apa seharusnya tindakan konsumen yang diperlakukan seperti ini?

Terima kasih atas penjelasannya.

Wied

By: Teguh Santosa

Teguh Santosa — Wed, 13 Jan 2010 04:49:26 +0000

Apakah dengan demikian, selain Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN), seperti BUMN, Perusahaan Kontrak Karya Migas dan Tambang tidak lagi menjadi pemungut PPN?

By: ridwan

ridwan — Mon, 22 Jun 2009 03:11:27 +0000

Pagi Pak Dudi, mau tanya dunk…
untuk faktur PPN, apakah memang betul masa berlaku untuk pengkreditannya (bagi pembeli) adalah selama 3 bulan? (misal faktur tanggal 21 Januari, dapat dikreditkan paling lambat pada periode pelaporan Aprl). Jika salah/benar, peraturan perundangan nomor berapa yang mengatur hal ini?
Thx sebelumnya.
Ridwann.

By: eni

eni — Thu, 28 May 2009 01:54:55 +0000

Pagi P’ dudi, mengenai SPTPPN, sy mau tanya untuk pelaporan SPTPPN keluaran tenyata ada selisih Rp 5,-, dari Jumlah yang tertulis di Faktur Pajak Standart, hal tersebut karena konversi USD ke IDR dan pembulatan nilai desimal, yg sy tanyakan : Apakah perlu di buatkan SSP untuk pembayaran Rp.5,-
dan dilakukan pembetulkan pelaporan SPTPPN ?

By: rijal

rijal — Wed, 03 Dec 2008 07:53:50 +0000

menyambung pertanyaannya mas bismo, brarti mekanisme pengenaan PPN seperti pembeli biasa ya? artinya sekolah gak perlu memungut PPh 22 dan PPN (krn memang bukan pemungut). Padahl dr sosialisasi yg pernah ada sekolah swasta tetap diminta menyetor PPh 22 dan PPN. Minta penjelasan

By: Novia

Novia — Thu, 21 Aug 2008 01:17:15 +0000

Baru2 ini perusahaan kami ada transaksi jasa dengan KBRI di LN yang meminta Faktur Pajak Standar. KBRI tsb tidak memiliki NPWP, dan memberikan contoh FPS dan SSP dari perusahaan lain yang pernah melakukan transaksi dengan mereka. NPWP di FPS dikosongkan dengan No Faktur 020.000.07.00000001
Apakah perlakuan ini sudah benar atau tidak?
Mohon sharing-nya klo ada rekans yang pernah berpengalaman mengenai masalah ini.
Soalnya klo memang harus begitu, berarti pengisian eSPT nya juga agak2 bermasalah.