Comments on: Pemungut PPN

By: Teguh Santosa

Teguh Santosa — Wed, 13 Jan 2010 04:49:26 +0000

Apakah dengan demikian, selain Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN), seperti BUMN, Perusahaan Kontrak Karya Migas dan Tambang tidak lagi menjadi pemungut PPN?

By: ridwan

ridwan — Mon, 22 Jun 2009 03:11:27 +0000

Pagi Pak Dudi, mau tanya dunk…
untuk faktur PPN, apakah memang betul masa berlaku untuk pengkreditannya (bagi pembeli) adalah selama 3 bulan? (misal faktur tanggal 21 Januari, dapat dikreditkan paling lambat pada periode pelaporan Aprl). Jika salah/benar, peraturan perundangan nomor berapa yang mengatur hal ini?
Thx sebelumnya.
Ridwann.

By: eni

eni — Thu, 28 May 2009 01:54:55 +0000

Pagi P’ dudi, mengenai SPTPPN, sy mau tanya untuk pelaporan SPTPPN keluaran tenyata ada selisih Rp 5,-, dari Jumlah yang tertulis di Faktur Pajak Standart, hal tersebut karena konversi USD ke IDR dan pembulatan nilai desimal, yg sy tanyakan : Apakah perlu di buatkan SSP untuk pembayaran Rp.5,-
dan dilakukan pembetulkan pelaporan SPTPPN ?

By: rijal

rijal — Wed, 03 Dec 2008 07:53:50 +0000

menyambung pertanyaannya mas bismo, brarti mekanisme pengenaan PPN seperti pembeli biasa ya? artinya sekolah gak perlu memungut PPh 22 dan PPN (krn memang bukan pemungut). Padahl dr sosialisasi yg pernah ada sekolah swasta tetap diminta menyetor PPh 22 dan PPN. Minta penjelasan

By: Novia

Novia — Thu, 21 Aug 2008 01:17:15 +0000

Baru2 ini perusahaan kami ada transaksi jasa dengan KBRI di LN yang meminta Faktur Pajak Standar. KBRI tsb tidak memiliki NPWP, dan memberikan contoh FPS dan SSP dari perusahaan lain yang pernah melakukan transaksi dengan mereka. NPWP di FPS dikosongkan dengan No Faktur 020.000.07.00000001
Apakah perlakuan ini sudah benar atau tidak?
Mohon sharing-nya klo ada rekans yang pernah berpengalaman mengenai masalah ini.
Soalnya klo memang harus begitu, berarti pengisian eSPT nya juga agak2 bermasalah.

By: bismo

bismo — Wed, 13 Aug 2008 06:48:43 +0000

Terima kasih banyak atas informasinya.

By: dudi

dudi — Tue, 12 Aug 2008 09:23:40 +0000

@bismo
Saya merujuk kepada Surat Edaran Nomor 02/PJ./2006 tanggal 1 Pebruari 2006 di mana di SE tersebut ditegaskan bahwa untuk sekolah swasta, bendaharanya bukan pemungut PPh Pasal 22 dan PPN. Namun demikian, apabila terdapat objek PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 23, bendaharawan sekolah swasta harus memotongnya sesuai dengan ketentuan sehingga bendaharawan sekolah swasta harus memiliki NPWP.

@Deden
Terima kasih info dan masukannya. Saya tunggu masukan lainnya untuk menyempurnakan informasi tentang pajak di blog ini

By: deden

deden — Tue, 12 Aug 2008 09:08:28 +0000

Maaf, Mas Dudi, Termasuk pula pihak yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN adalah Kontraktor yang terikat dalam kontrak perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Republik Indonesia di bidang pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi (11/PMK.03/2005 tanggal 31 Januari 2005.
Terima kasih

By: bismo

bismo — Tue, 12 Aug 2008 08:05:48 +0000

Kami adalah sekolah swasta yang mendapat bantuan/subsidi dari pemerintah untuk pengadaan fasilitas pembelajaran. Apakah kami wajib memungut pajak (PPN dan PPh) atas pembelanjaan bantuan pemerintah ini? Berdasarkan peraturan/Undang-undang PPN/Kepmenkeu yang memungut pajak itu apabila sebagai Bendaharawan Pemerintah atau KPKN, sedangkan kami adalah bendaharawan sekolah swasta. Apakah peraturan/undang-undang/kepmenkeu ini bisa dijadikan dasar/pegangan apabila ada pemeriksaan dari bawasda mengenai dasar kami tidak memungut pajak? terima kasih.