Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009, kita mengenal adanya ketentuan tentang pengembalian (retur) Barang Kena Pajak. Dokumen berupa Nota Retur digunakan untuk mengkoreksi Pajak Keluaran bagi PKP penjual atau Pajak Masukan bagi PKP pembeli. Dengan kata lain, PPN dalam Nota Retur merupakan dokumen pengurang dari PPN dalam Faktur Pajak yang telah diterbitkan sebelumnya.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 kemudian menerapkan konsep tersebut bagi Jasa Kena Pajak. Artinya, PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak, dapat dikurangi dengan penerbitan dokumen seperti Nota Retur dalam penyerahan Barang Kena Pajak.

Ketentuan tentang hal ini diatur dalam Pasal 5A ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa PPN atas penyerahan Jasa Kena Pajak yang dibatalkan, baik seluruhnya maupun sebagian, dapat dikurangkan dari PPN yang terutang dalam Masa Pajak terjadinya pembatalan tersebut. Perhatikan bahwa dalam konteks Barang Kena Pajak, istilah yang digunakan adalah pengembalian (retur) Barang Kena Pajak, maka dalam konteks Jasa Kena Pajak, istilahnya adalah pembatalan Jasa Kena Pajak.

Dalam penjelasan Pasal 5A ayat (2) tersebut ditegaskan bahwa Yang dimaksud dengan “Jasa Kena Pajak yang dibatalkan” adalah pembatalan seluruhnya atau sebagian hak atau fasilitas atau kemudahan oleh pihak penerima Jasa Kena Pajak.

Kemudian ditegaskan pula bahwa atas terjadinya pembatalan penyerahan Jasa Kena Pajak tersebut mengakibatkan pengurangan Pajak Keluaran bagi PKP yang menyerahkan Jasa Kena Pajak. Bagi penerima Jasa Kena Pajak, pembatalan tersebut akan menyebabkan pengurangan Pajak Masukan jika PPN nya telah dikreditkan. Pembatalan tersebut dapat pula menyebabkan pengurangan biaya atau harta, jika PPNnya tidak dikreditkan. Bagi penerima jasa yang bukan PKP, pembatalan ini dapat mengurangi harta atau biaya.

Ketentuan operasional dari pembatalan penyerahan Jasa Kena Pajak ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Barang Kena Pajak Yang Dikembalikan Dan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Kena Pajak Yang Dibatalkan.

Nota Pembatalan

Padanan dari Nota Retur dalam pembatalan penyerahan Jasa Kena Pajak adalah Nota Pembatalan. Ya, dalam hal terjadi pembatalan penyerahan Jasa Kena Pajak, Penerima Jasa harus membuat dan menyampaikan nota pembatalan kepada PKP Pemberi Jasa Kena Pajak.

Nota pembatalan harus dibuat pada saat pembatalan penyerahan Jasa Kena Pajak dan paling sedikit harus mencantumkan informasi berikut ini.

  1. nomor nota pembatalan;
  2. nomor, kode seri dan tanggal Faktur Pajak dari Jasa Kena Pajak yang dibatalkan;
  3. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak Penerima Jasa;
  4. nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak Pemberi Jasa Kena Pajak;
  5. jenis jasa dan jumlah penggantian Jasa Kena Pajak yang dibatalkan;
  6. Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak yang dibatalkan;
  7. tanggal pembuatan nota pembatalan; dan
  8. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani nota pembatalan.

Bentuk dan ukuran nota pembatalan dibuat sesuai dengan kebutuhan administrasi Pembeli. Adapun contoh bentuk dan ukuran nota pembatalan dapat mengacu kepada contoh nota pembatalan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2010.

Nota pembatalan dibuat paling sedikit dalam rangkap 2 (dua) di mana lembar ke-1 untuk Pengusaha Kena Pajak Pemberi Jasa Kena Pajak, dan lembar ke-2 untuk arsip Penerima Jasa. Dalam hal Penerima Jasa bukan Pengusaha Kena Pajak, nota pembatalan dibuat paling sedikit dalam rangkap 3, dan lembar ke-3 harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Penerima Jasa terdaftar.

Pembatalan Jasa Kena Pajak dianggap tidak terjadi dalam hal:

  1. nota pembatalan tidak selengkapnya mencantumkan keterangan yang disyaratkan;
  2. nota pembatalan tidak dibuat pada saat Jasa Kena Pajak dibatalkan; atau
  3. nota pembatalan tidak disampaikan kepada KPP dalam hal penerima jasa bukan PKP.

Saat Pengurangan

Pengurangan Pajak Keluaran atau Pajak Keluaran dan PPnBM oleh PKP Pemberi Jasa Kena Pajak dilakukan dalam Masa Pajak saat terjadinya Pembatalan Jasa Kena Pajak. Sementara itu pengurangan Pajak Masukan, pengurangan harta, atau pengurangan biaya, oleh Penerima Jasa dilakukan dalam Masa Pajak saat terjadinya pembatalan Jasa Kena Pajak.