Bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak disesuaikan dengan kepentingan Pengusaha Kena Pajak dan dalam hal diperlukan dapat ditambahkan keterangan lain selain keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN 1984.[1]

Jadi, tidak ada bentuk dan ukuran standar Faktur Pajak. Yang penting adalah informasi yang disyaratkan termuat dalam Faktur Pajak tersebut. Namun demikian, Direktur Jenderal Pajak memberikan contoh Faktur Pajak yang dapat digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak. Contoh Faktur Pajak ini terdapat pada Lampiran IA dan Lampiran IB Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2010.

Pengadaan Faktur Pajak dilakukan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak.[2]  Faktur Pajak paling sedikit dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang peruntukannya masing-masing sebagai berikut :

  1. Lembar ke-1, disampaikan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.
  2. Lembar ke-2, untuk arsip Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak.[3]

Dalam hal Faktur Pajak dibuat lebih dari dua rangkap, maka harus dinyatakan secara jelas peruntukannya dalam lembar Faktur Pajak yang bersangkutan.[4]



[1] Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2012

[2] Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2012

[3] Pasal 4 ayat (2) Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-13/PJ/2010

[4] Pasal 4 ayat (3) Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-13/PJ/2010