Pada tanggal 26 Desember 2012 diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.011/2012 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010. Peraturan ini adalah ketentuan teknis pemungutan PPh Pasal 22 yang mengatur siapa saja yang menjadi pemungut PPh Pasal 22, besarnya tarif pemungutan PPh Pasal 22, dan apa saja yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22.

Perubahan mendasar yang dibawa oleh Peraturan Menteri Keuangan yang akan berlaku setelah 60 hari sejak tanggal 26 Desember 2012 ini adalah sebagai berikut.

Penunjukkan BUMN Tertentu Sebagai Pemungut PPh Pasal 22

Seperti ketentuan PPN yang menunjuk kembali BUMN sebagai pemungut PPN, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.011/2012 ini juga menunjuk kembali BUMN tertentu sebagai pemungut PPn Pasal 22 sebagaimana pernah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010.

BUMN yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 adalah:

  1. PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Hutama Karya (Persero), PT Krakatau Steel (Persero); dan
  2. Bank-bank BUMN.

BUMN tersebut di atas wajib memungut PPh Pasal 22 berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya. Dengan demikian, ketika BUMN tersebut membeli barang, BUMN tersebut wajib melakukan pemungutan PPh Pasal 22 kepada pemasoknya dengan tarif 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN.

Penunjukkan ATPM dan APM Sebagai Pemungut PPh Pasal 22

Kalau BUMN sebelumnya pernah ditunjuk sebagai Pemungut PPh Pasal 22, maka Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) dan Agen Pemegang Merek (APM), baru kali ini ditunjuk PPh Pasal 22 (sebenarnya sebelum ini juga sudah ditunjuk, tetapi hanya oleh Peraturan Dirjen Pajak). Dengan demikian, dalam industri otomotif, selain badan usaha industri otomotif sendiri yang sebelumnya memang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22, juga ditambah ATPM dan APM kendaraan bermotor.

Besarnya tarif pemungutan PPh Pasal 22 ATPM dan APM ini adalah 0,45% dari DPP PPN. Tarif ini sama dengan tarif pemungutan PPh Pasal 22 penjualan kendaraan bermotor oleh badan usaha industri otomotif. Ketentuan ini berlaku juga bagi importir umum kendaraan bermotor yang wajib melakukan pemungutan PPh Pasal 22 ketika melakukan penjualan kendaraan bermotor.