BLOG PAJAK INDONESIA

bagaimana dengan asset2 yg belum dilaporkan sampai dengan spt 2007, apakah termasuk dalam sunset politik ini, lalu asset2 tersebut apakah dikenakan pajak? ataukah cukup pajak dari jual beli asset.thx

@Kartini dan Fery
Sunset Policy ini tidak ada hubungan langsung dengan masalah asset. Point utamanya adalah : Jika Wajib Pajak membetulkan SPT Tahunan untuk tahun pajak sebelum tahun pajak 2007 dan ternyata berdasarkan SPT tersebut ada kurang bayar, maka atas jumlah yang kurang bayar tersebut tidak dikenakan sanksi berupa bunga Pasal 8 ayat (2) UU KUP.

@donald56
Silahkan mas, asalkan menyertakan juga sumbernya. O, ya. Tulisan saya yang baru tentang Sunset Policy ini ada di sini http://dudiwahyudi.com/?p=138

apakah SPT yang alan dibetulkan harus menggunakan form SPT yang berlaku pada tahun itu….
bolehkah menggunakan form yang berlaku pada tahun 2008?
mohon penjelasannya…terimakasih

Saya bekerja dr thn 2000-2005 sbg karyawan swasta. Waktu itu tidak ada kwjban memiliki NPWP krn satu pemberi kerja dan perusahaan saya yg membayar PPh21 juga tdk pernah memberikan lampiran SPT 1721-A3 kpd saya. Sejak akhir thn 2005 saya meneruskan pendidikan di luar negeri jadi saya tidak punya penghasilan tetap sama sekali kecuali dari kerja part-time untuk biaya kuliah dan hidup. Apakah saya perlu memiliki NPWP saat ini? dan apakah Sunset Policy ini relevan untuk saya? Trims sebelumnnya.

Sy ada Surat Tagihan untuk membayar PPH23 atas transaksi Biaya Sewa…pdhl Sy tidak pernah memotong PPH23 kepada para Supplier atas Sewa..Jk sy menggunakan fasilitas Sunset Policy,apakah tagihan atas PPH23 yang tidak pernah sy potong trsebut bisa dihapuskan?

@Nanda
Sayang sekali, skema sunset policy tidak termasuk dalam kasus seperti itu

@tyas
Aspek pajak orang Indonesia yang bekerja di LN harus merujuk pada perjanjian perpajakan antara Indonesia dan negara tersebut. Hal yang diatur dalam perjanjian perpajakan adalah masalah “penduduk” yaitu orang tersebut tidak boleh menjadi penduduk di dua negara untuk tujuan pajak. Biasanya, dalam kasus tersebut orang yang bekerja di LN akan menjadi Wajib Pajak negara tersebut sehingga dia tidak wajib berNPWP dan menyampaikan SPT di Indonesia. Tetapi jika di negara tsb dia tidak memiliki tax number, dalam arti bukan wajib pajak negara tersebut, maka dia harus menjadi wajib pajak Indonesia dan berNPWP Indonesia serta menyampaikan SPT di Indonesia. Pajak yang dipotong di negara tenmpat kerjanya bisa dikreditkan melalui mkenaisme PPh Pasal 24.

Koq saya belum ngerti tentang sunset policy n peraturan pajak yang baru. Bukankah penghasilan kita telah langsung dipotong pajaknya melalui kantor, sedang investasi kita pajaknya juga telah dibayar melalui STNK untuk mobil, PBB untuk tanah dan bangunan, laporan pajak perbulan untuk perusahaan, barang/makanan/minuman yang kita beli sudah termasuk bayar pajak dst. Bagaimana penjelasannya?atau untuk maksud lainnya……… Tks

@Chandra
Kewajiban membayar Pajak Penghasilan itu ketika penghasilan kita sudah melebihi PTKP dalam satu tahun. Jika mas/pak Chandra baru memiliki NPWP tahun ini dan ternyata untuk tahun-tahun sebelumnya ternyata penghasilannya sudah melebihi PTKP, maka untuk tahun-tahun tersebut juga harus disampaikan SPTnya. Jika tahun sebelum tahun 2008 tersebut ada kekurangan bayar pajak penghasilan, maka atas kekurangan tersebut tidak dikenakan sanksi bunga. Inilah sebenarnya esensi dari sunset policy ini.

Kalau orang sudah bekerja di suatu instansi sejak tahun 1997, dan selama itu pajak dibayar kantor, apakah orang ini juga harus melaporkan SPT dari tahun 1980 sampai dengan tahun 2007? Kalau ya, oh alangkah repotnya, orang harus meminta kantor bongkar-bongkar bukti setoran pajak sebanyak itu.

saya punya perusahaan, tapi saya tidak pernah melakukan pelaporan bulanan maupun spt tahunan. . . dan sekarang banyak banget dendanya, apakah sunset policy jg untuk penghapusan denda itu. trims

aku dah kerja bbrp tahun dan pastinya selalu perusahaanku yg motongin pajak.trus blkgn kan kita disuru minta NPWP pribadi.gimana tuh caranya?krn aku hanya punya SPT bbrp thn trakir dan aku kerja di kota yg beda dg tmpt lahir/ktp aku.di jkt aku kan kos, jadi ga punya ktp jkt.aku ingin ngurus di jkt aja biar gmpg.tolong solusinya gmn cara aku urus npwp tsb.terimakasih banget utk jawabannya.ditunggu

@Irene
Sekarang pendaftaran NPWP bisa dilakukan secara kolektif oleh perusahaan mbak Irene. Syaratnya cuma ngumpulin fotocopy KTP saja. Nanti memang akan terdaftar di KPP sesuai dengan alamat KPP. Kalau ternyata KPP nya di daerah. Penyampaiannya bisa kok lewat pos tercatat.

Kalo misalnya harus nambah bayar PPh gara2 pindah kerja tetep harus dibayar ya mas?

hehehe tetep ya… ternyata kalau pindah kerja banyak yg harus dipertimbangkan… yo wiz, mumpung belum menyampaikan SPT tahunan 2007 (gara2 kaget harus bayar lagi) berarti harus berkunjung ke kantor pajak… sayang ada sunset policy nggak dimanfaatkan. Makasih ya mas.

tlg dipikirkan perubahan policy disemua, kasian org2 jujur(yg ga jujur ga ikut)di pajak yg cape kerja biar pajak gede tp di pake sama anggaran tahunan yg rawan pemborosan

Saya karyawati disebuah perusahaan swasta. Saya sudah punya NPWP. Q1 tahun 2008, saya mengurus laporan wajib pajak sebelum bulan Maret 2008 berakhir, ke kantor pajak Batu Tulis – Jakarta Pusat. Pada bulan Mei Ibu Vita (mdh2n namanya betul), menghubungi saya via handphone mengatakan bahwa saya terlambat mengurus laporan dan akan dikenakan denda. Setelah saya klarifikasi, ternyata laporan saya telah dikembalikan ke alamat kantor (yang mana sampai saat ini saya tidak pernah menerima pengembalian dokumen laporan tersebut), dengan alasan ada ketidakcocokkan yang saya laporkan dengan yang dibayarkan oleh perusahaan saya. Yang mana, perusahaan membayarkan wajib lapor saya sebagai karyawan single, sementara saya membuat laporan dengan menanggung 2 orang anak, karena suami saya tidak bekerja diinstansi manapun. Asumsi saya, perusahaan saya membayar lebih dari yang seharusnya. Yang ingin saya tanyakan:
Jika memang laporan pajak saya dipermasalahkan, sehingga menyebabkan saya harus bayar denda tahun ini karena dianggap terlambat melapor sebelum Maret 2008 (kenyataannya tidak telat), saya mohon saran, apa yang harus saya lakukan?
1. Merubah laporan diperusahaan dari Single menjadi menanggung 2 anak, yang mana akan mengurangi biaya yang harus diberikan perusahaan kepada Dept Pajak, atau
2. Ada saran lain, dengan menggunakan Sunset Policy?

Berkaitan dengan adanya sunset policy saya ada beberapa contoh kasus yang menjadi pertanyaan bagi orang yang awam soal pajak.
1. Jika ada Tuan A adalah pedagang yg baru mendaftar NPWP tahun 2008 karena
ada sunset policy. Tuan A mulai usaha dari tahun 2005. Pertanyaannya mulai
dari tahun berapa SPT harus dilaporkan?
2. Jika Tuan B sekarang sudah tidak bekerja (sejak thn 2004) dan selama ini
hidup dari bunga deposito tapi juga memiliki banyak harta berupa rumah
dan tanah dengan tahun perolehan yang beragam. Sebagai contoh Tuan B
memiliki deposito sebesar Rp. 10 miliar, rumah yg diperoleh thn 1980
senilai 100 juta, rumah yang diperoleh thn 1998 senilai 600jt dan tanah
yg diperoleh 2001 senilai 350jt. Kemudian mulai tahun 2008 Tuan B baru
hendak membuat NPWP. Berapa pajak yang harus dibayarkan oleh tuan B
berkaitan dengan pembuatan NPWP baru tersebut?
(asumsinya : semua transaksi ada bukti pencairan deposito)
3. Tuan C seorang pedagang yg telah memiliki NPWP sejak tahun 2002. Selama
ini telah melaporkan semua omzet dengan sebaik – baiknya pada setiap SPT
tiap tahun tapi ada harta berupa tanah yg diperoleh tahun 2001 senilai
75jt rupiah yang tidak dilaporkan pada SPT selama ini. Tanah tersebut
dibeli dari hasil sumbangan yang beliau terima sewaktu acara
pernikahannya tahun 2000. Pertanyaannya : Apa yang harus dilakukan oleh
tuan C untuk melengkapi SPT-nya? Apakah ada sangsi atau pokok pajak yg
harus dibayar oleh Tuan C?
4. Tuan D memiliki NPWP dari tahun 2002 dan bekerja sebagai karyawan swasta
yang PPh21 sudah dipotong oleh perusahaan tempat dia bekerja sejak tahun
2002. Tuan D memiliki rumah yang diperoleh tahun 2000 dari hasil
pencairan deposito yg belum dimasukkan ke SPT tahunan selama ini. Apa
tindakan Tuan D jika ingin memanfaatkan fasilitas Sunset Policy tahun
2008?

Saya mohon penjelasan dari contoh – contoh kasus di atas karena menurut kami yang awam soal pajak, kebijakan Sunset Policy yang diberikan oleh Pemerintah tidak disertai penjelasan yang detail dan lengkap sehingga bisa menimbulkan kecurigaan bahwa ini dijadikan semacam umpan dan perangkap bagi WN yg selama ini tidak membayar pajak sebagaimana mestinya.
Terima kasih sebelumnya.

Pak Dudi..Byk sekali yg saya harus baca, jadi bingung. Sy TKI di ArabSaudi. Pertanyaan sy, apakah saya perlu buat NPWP? walaupun saya tidak wajib bayar pajak. yg kedua kalau perlu NPWP itu perlu dibuat, bagaimana caranya sedangkan saya di Arab Saudi.

Terima kasih dan mohon maaf
Sumantri

@sumantri
Masalah anda adalah masalah yang sering diperdebatkan dalam diskusi2 perpajakan. Kalau mengacu kepada UU Pajak Penghasilan, sepanjang tidak meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya maka Anda masih dianggap sebagai Wajib Pajak dan tentu harus punya NPWP kecuali negara tenpat Anda tinggal memiliki tax treaty dengan Indonesia. Nah, setahu saya Arab Saudi tidak mengenakan Pajak Penghasilan seperti di Indonesia dan nampaknya di sana tidak dikenal Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
Nah, jadi titik yang dipermaslahkan di sini adalah pada definisi “meninggalkan Indonesia selama-lamanya”. Istilah ini tidak begitu tegas pengertiannya sehingga menimbulkan peneafsiran yang berbeda.
Nah, pemerintah sendiri, nampaknya membiarkan masalah ini mengambang sehingga orang yang bekerja di LN sepertinya “tidak terkena pajak”.
Nah, saya tidak dalam posisi menyarankan Anda berNPWP atau tidak. Namun jika anda mau ber NPWP silahkan saja mendaftarkan diri di KPP tempat tinggal Anda di Indonesia. Konsekuensinya Anda memiliki kewajiban-kewajiban pelaporan pajak dan pembayaran pajak.
Demikian, sekedar pendapat.

Pak Dudi

Saya pernah dikirimkan npwp oleh ktr pjk sejak th2005 tetapi tidak pernah saya lapor krn tidak ngerti.
Kemudian saya juga punya rumah dan mobil pemberian orang tua yang atas nama saya.
Jadi apa yang harus saya lakukan untuk membereskan masalah pelaporan pajak ini ?
Thank you.

Saran saya sih segera saja datang ke kantor pajaknya, minta penjelasan tentang kewajiban pajaknya. Di kantor pajak Anda pasti punya orang yang ditunjuk khusus untuk melayani anda. Tanyakan juga tentang cara-cara perhitungan pajaknya. Kepemilikan mobil dan rumah tidak menjadi dasar untuk menghitung pajak tapi lebih pada penghasilan Anda yang diterima dalam satu tahun.

Hi Mas dudi,

saya sudah mencoba mencerna semua pertanyaan rekan2 semua. tp saya masih blm bener2 paham. Pertanyaan saya : Saya blm punya npwp, pekerjaan saya sifatnya broker. Jadi penghasilan tidak menentu. Tapi tahun lalu penghasilan saya lumayan sehingga bisa cicil beli rumah.masih berjalan sampai sekarang. Nah,untuk tahun ini agak seret. klu saya mau buat npwp sekarang, padahal penghasilan saya tidak diatas ptkp bgm ya mas?
trus klu buat, pengaruhnya dengan penghasilan tahun2 lalu bgm ?
mohon pencerahan.

Kalau sekarang penghasilan masih di bawah PTKP, enggak usah buat NPWP. Tunggu saja sampai penghasilan di atas PTKP. Nanti mulai lapor SPT nya untuk tahun di mana Anda buat NPWP.

Memang secara nyata tidak akan nambah asset sy sendiri, tp di laporan akan menambah jumlah harta kekayaan saya, dan thn 2002 memang beli rumah, akhir skr jg di tanya dr mana penghasilan dan apa sudah kena pajak dan masalah ini di korek terus, mgkn ujung2 D kali !!!!

Pajak penghasilan itu jelas perhitungannya. Begini, jika memang kita bisa membuktikan bahwa kita benar, tidak usah takut. Jika ternyata ada oknum pegawai pajak, seperti AR, yang memang bermaksud tidak baik, misalnya memeras, Anda bisa mengadukan hal ini ke Kantor Pusat DJP (lewat e-mail saja). Orang tersebut nantinya bisa dihukum tuh.

pak th 2007 ini saya dibuatkan npwp oleh perusahaan saya. saya juga sdh melaporkan spt tahunan th 2007. bebrp mg lalu saya mendapat surat dari kantor pajak yg isinya himbauan utk melakukan pembetulan SPT th 2006 dan tahun-tahun sebelumnya dan ada surat konfirmasi utk ikut sunset policy . saya mulai bekerja mulai th 2005. th 2005-2006 spt saya sdh dilaporkan nebeng sama nPWp persh tmpt saya bekerja. terus saya nelpon ke AR saya ternyata setelh dicek didatabasenya ada mbl th 2002 yg saya peroleh dari nenek saya yg blm saya laporkan pada sPT tahunan th 2007 dan mbl tsb atas nama saya. dan AR tsb menganggap bhw saya pd th 2002 sdh punya pengshln shg bisa beli mbl padahal th 2002 saya masih kuliah dan blm bekerja.
yg ingin saya tanyakan:
1. apakah saya hrs ikut sunset policy gara-gara kepemilikan mbl tsb?
2. apakah mbl yg saya peroleh tsb termasuk dlm katergori hibah/hadiah /warisan?
(nenek saya sdh meninggal di th 2005 beli mblnya th 2002)
3. saya msh bingung mengenai pengertian hibah/hadiah/warisan mohon dijelaskan
4. apakah hibah/hadiah/warisan tsb dikenakan pajak? kalau dikenakan pajak berapa jmlnya?
5 apakah hibah/hadiah/warisan hrs ada bukti tertulis spt surat?
6. apakah saya hrs melakukan pembetulan pada spt tahunan saya th 2007 gara-gara kepemilikan mbl tsb?
thank’s
Silahkan merujuk ke Pasal 4 ayat (3) huruf 2 UU PPh. Di sana dijelaskan bahwa hibah yang bukan objek pajak adalah hibah dari keluarga sedarah dalam keturunan lurus satu derajat. Ini berarti bahwa hibah yang bukan objek apajak adalah hibah dari orang tua atau anak. Jadi, hibah dari nenak Anda memang termasuk objek pajak. Dengan demikian, memang sebaiknya Anda mengikuti sunset policy dengan konsekuensi Anda membayar PPh atas penghasilan yang belum dilaporkan tersebut.

Mas Dudi,
ada ralat,yang tanah itu, maksudnya tanah perusahaan tapi dibeli atas nama A.

Thanks

Mas Dudi,

1. mohon penjelasannya, bagi yang baru akan membuat NPWP pada tahun 2008 ini, dengan memanfaatkan sunset policy, dan belum pernah membayar pajak, padahal telah bekerja sejak 10 atau 20 tahun yang lalu, apakah betul, sesuai keterangan orang pajak hanya cukup membayar SPT tahun saat terdaftarnya dia tuk memiliki NPWP?

2. Kalaupun harus tetap mengurusi semua pajak terhutang? objektif pemerintah atas sunset policy jelas kan kurang tercapai maksimal, tuk menstimulus rakyat tuk sadar akan wajib pajak, karena sunset policy bukan merupakan pemutihan?

3. Jikalau dengan kondisi no 1, adakah peraturan / UU yang meringankan wajib pajak akan sejumlah pajak terhutang? Bagaimana prosedurnya/ persyaratannya?

4. Sesuai penjelasan mas Dudi, Sunset policy dapat diaplikasikan bagi 5 tahun pajak terhutang sebelumnya, artinya, apakah berlaku bagi SPT sejak tahun 2004? Maaf kalau keliru.

Terima kasih banyak
Yonita

Memang sebenarnya dengan UU KUP baru ditegaskan bahwa kewajiban pajak itu dimulai ketika saat adanya kewajiban pajak objektif dan subjektif. Dalam ketentuan lain pemerintah bisa menagih pajak dalam 5 tahun ke belakang. Pada prakteknya memang membuat SPT itu mulai tahun memiliki NPWP. Jadi, silahkan saja untuk melaporkan SPT tahun pajak 2008 saja. Atau jika ingin memanfaatkan sunset policy laporkan juga lima tahun sebelumnya jika memang dirasakan masih ada pajak yang kurang bayar 5 tahun sebelumnya. Apa alasan ikut sunset policy? Karena kantor pajak masih bisa menetapkan pajak 5 tahun sebelumnya dan tentu saja ditambah sanksi. Kalau ikut sunset, tidak akan dikenakan sunset. Jadi, ikut sunset atau tidak hanya pilihan saja. Kalau mau aman, ya ikut sunset. Kalu tidak ada sunset, masih ada kemungkinan kita harus bayar sanksi.

[...] Sunset Policy [...]

terima kasih ya mas dudi, rasanya saya sudah mengerti banget dgn penjelasan mas dudi, thanks ya mas. tapi mas saya mau nanya lagi ni tetang perlakuan pajak atas joint operation, gpp ya mas ?

begini mas,

misalnya PT.A adalah project owner, memberikan projectnya untuk dikerjakan kepada PT.B,PT.C,PT.D (dibentuk suatu joint operation dengan nama PT.BCD yang berbentuk JO administrative, mempunyai NPWP & PKP).Tetapi karena mempertimbangkan sesuatu hal PT.C & PT.D mengerjakan pekerjaan bagian mereka bersama sama dengan membentuk suatu JO administratif lagi dengan nama PT.CD(NPWP/PKP).

1. Pertanyaan saya adalah Bagaimana perlakuan pajak atas JO
PT.CD
2. Selama ini penagihan kepada JO PT.BCD adalah atas nama JO
PT.CD, dengan ketentuan apabila ada sisa baru dibagikan
kepada PT.C dan PT.D, sementara penagihan kepada PT.A atas
nama JO PT.BCD, bagaimana dengan perlakuan PPh atas PT.C
dan PT.D yang sesuai dengan SE-44/PJ./1994.
3. Bagaimana pula perlakuan PPN atas JO PT.CD dengan PT.C dan
PT.D

sebelumnya terimakasih ya mas, mas dudi telah banyak membantu saya, dan saya mohon jawaban nya ya mas. Thanks berat ya mas, salam pajak mas, semoga jaya selalu

Pada prinsipnya, perlakuan JO tidak terutang PPh. Kewajiban dia adalah kewajiban PPN sehingga atas pekerjaan yang dilakukan oleh JO, JO wajib memungut PPN dan menerbitkan faktur pajak standar. Kemudian, project owner harus memotong pph pasal 23 atau pph final atas nama masing-masing angota JO sesuai dengan perpanjian.

Mas Dudi, numpang nanya nih,

Saya punya NPWP pribadi sejak tahun 2006, waktu itu saya mendaftarkan secara sukarela, karena waktu itu saya ada kepentingan untuk ambil kredit KPR di bank, laporan SPT tahunan saya selalu lapor, dan saya lapor nihil, nah yang saya tanyakan apakah tidak apa-apa kalo saya punya NPWP sejak tahun 2006 dan memulai lapor SPT sejak tahun tersebut dengan laporan nihil?. Kemudian pada tahun 2007 saya membeli kendaraan dengan cara kredit sedangkan atas namanya belum saya balik nama, tetapi kreditnya atas nama saya. Sekedar informasi, gaji saya 3 jt-an, sedangkan cicilan mobil dan rumah sekitar 4jt-an, ada pendapatan lain lain diluar gaji pokok. Istri saya bekerja di perusahaan kopi swasta yang brandnya cukup dikenal, dan istri saya tetap dikenakan biaya PPH padahal dia sudah mendaftarkan menggunakan NPWP saya, apakah memang seperti itu mas dudi peraturannya?. Untuk informasi, NPWP pada saat saya mendaftarkan diri masih statusnya single. Mohon pencerahannya mas, apakah istri saya perlu punya NPWP sendiri tahun ini?.
Terima kasih banyak sebelumnya atas bantuannya mas.

Mas Yongki, sepanjang Anda bisa mempertanggungjawabkan penghasilan sebagai sumber membeli rumah atau kendaraan, maka tidak ada masalah dengan pajak penghasilan. Dalam kasus Anda, yang mencicil mobil 4 juta sebulan. Nah, jika penghasilan Anda dan istri misalnya Rp6 juta sebulan, rasanya masih masuk akal kan?.
Istri di tempat kerjanya memang akan dipotong pph pasal 21 baik punya NPWP atau tidak. Istri Anda tidak perlu NPWP karena NPWP itu untuk satu keluarga saja.

sy ingin bertanya ttg bbrp hal :
1. misal sy memanfaatkan sunset policy utk SPT th 2006 saja, apakah utk tahun2 sblm nya jg nda kena periksa? atau khusus 2006 saja?
2. sy mohon penjelasan ttg UU PPH terbaru yg berlaku th 2009, ada pernyataan : Bagi WP org pribadi pengusaha tertentu, besarnya angsuran PPH Ps 25 diturunkan dr 2% mjd 0,75% dr peredaran bruto. maksudnya apa ya? khususnya ttg “pengusaha tertentu”.
Terima kasih…..

Sepanjang masih ada penghasilan yang belum dilaporkan, kemungkinan diperiksa itu masih ada.
Orang pribadi pengusaha tertentu itu adalah orang yang memiliki outlet-outlet atau toko-toko yang menjual barang-barang tertentu di beberapa tempat. Nah, dia harus membyarar pph pasal 25 yang besarnya 0,75% per bulan dari omzetnya.

Mas Dudi yang baik,

Terimakasih banyak atas semua infonya, tetapi, bilamana ada seorang karyawan lokal yang bekerja di sebuah badan perwakilan negara asing yang tentunya tidak menjadi subjek pajak, maka, kalau karyawan tsb ingin memanfaatkan sunset policy dan melaporkan spt tahunannya (pajak , maka,

1. Dokumen apa sajakah yang harus dilampirkan tuk melaporkan SPT (pajak orang pribadi)? apakah betul form 1721-A1 atau 1721-A2/ PPH21/29?

2. Bagaimana dengan karyawan lokal yang bekerja untuk badan perwakilan asing yang yang tidak menjadi subjek Pajak? dokumen apa saja yang harus dilampirkan, sehingga SPT tidak akan dikembalikan oleh kantor pajak?

Terima kasih
Yonita

Biasanya badan perwakilan asing bukan pemotong PPh Pasal 21 juga sehingga tidak ada bukti potong pph pasal 21 1721 A1 atau A2. Nah, untuk melaporkan daam SPT, dalam kasus ini, menurut saya cukup fotocopy slip gaji saja. Mungkin juga petugas pajaknya minta dasar hukum badan perwakilan tsb bukan subjek pajak.

Mas Budi,

Saya seorang pensiunan dan tentu saja mendapatkan dana pensiun.Jumlahnya cukup lumayan. Apakah saya masih perlu memdapatkan NPWP? info yang saya dapat bahwa tanpa NPWP kita tidak mungkin membeli/menjual rumah/mobil. Padahal salama ini saya sudah membayar pph yang cukup besar.

Pak Jos, kewajiban NPWP itu hanya dikaitkan dengan PTKP. Jika penghasilan pak Jos dari pensiunan dalam setahun masih melebihi PTKP, maka pak Jos tetap wajib ber NPWP. Namun demikian, kepemilikan NPWP tidak otomastis akan menamnah pembayaran pajak. Mengapa? karena uang pensiun itu sudah dipotong PPh Pasal 21. Lain halnya kalau pak Jos punya penghasilan lain, mungkin pak Jos akan menambah pembayaran pajaknya

Yth. Mas Dudi,

Membaca artikel di atas, saya melihat bagian PPh 21 telah dicoret.
Yang ingin saya tanyakan, jika pembetulan PPh Badan melalui sunset policy ada terkait dengan penghasilan karyawan (PPh 21),
maka apakah PPh 21 tidak perlu dibetulkan, karena sunset policy tidak blh utk memeriksa jenis pajak yg lain.

Terima kasih,
Vega

Betul sunset policy ini tidak menyentuh SPT Tahunan PPh Pasal 21. Jika pembetulan SPT PPh badan menyangkut biaya karyawan, sesuai ketentuan, data ini tidak bisa digunakan untuk memeriksa jenis pajak lain, atau dalam hal ini SPT PPh Pasal 21.

Dear mas Dudi,

Mau tanya gimana sunset policy dgn kasus sbb :
SPT suami dari tahun ke tahun tidak ada perubahan harta.
tahun 2007 beli ruko untuk anaknya yg usianya diatas 18th dan sekarang telah bekerja (si anak belum punya NPWP)
Bagaimana cari ikut sunset padahal uangnya tidak mencukupi untuk beli ruko, harta si istri belum pernah masuk ke laporan SPT suami.
Pertanyaannya :
1. Apakah si anak harus buat NPWP
2. Form apa yang harus dipakai untuk pembetulan SPT
3. Bagaimana cara memasukkan harta istrinya, apakah cukup dgn koreksi form SPT ?
4. Berapa tahun kebelakang SPT harus dikoreksi ?
Terima kasih mas atas jawabannya.

wassalam
Donita

Anak wajib berNPWP jika umurnya sudah 18 tahun dan mempunyai penghasilan di atas PTKP.
Pembetulan SPT menggunakan SPT Tahunan biasa juga. Cuma, di bagian induknya diberi tulisan “PEMBETULAN”.
Memasukkan harta istri cukup di lampiran SPT Tahunan bagian daftar harta dan kewajiban.
Tidak ada aturan jelas tentang berapa tahun ke belakang pembetulan SPT terkait sunset policy ini.

Mas Dudi,

Saya ingin menanyakan tentang WP OP Pengusaha Tertentu.
Dalam Ps. 25 ayat 9 UU PPh yang lama memuat:
Pajak yang telah dibayar sendiri dalam tahun berjalan oleh Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali apabila Wajib Pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh penghasilan lain yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final menurut Undang-undang ini. (UU No 10 Tahun 1994)

Sedangkan di UU PPh yang baru ayat ini dihapus.
Apakah berarti WP OP Pengusaha Tertentu tetap dikenai tarif umum?

Untuk WP OP Pengusaha tertentu UU PPh baru mengaturnya dalam Pasal 25 ayat (7). Tarifnya menjadi 0,75% dan sifat pengenaannya menjadi umum. Dengan kata lain memang akan dikenakan tarif umum di SPT Tahunan.

halo mas,

numpang nanya kl ada asset berupa tanah atau rumah yang blm dilapor, itu kalo dilaporkan dlm promo sunset policy ini, pajak apa aja yang akan dikenakan dan brp percent?

Thanks

Sekali lagi, bahwa pph itu tidak dikenakan terhadap harta (tanah atau rumah atau deposito dsb) tapi terhadap penghasilan dalam satu tahun. Nah, jika misalnya tahun 2006 ada penghasilan yang belum dilaporkan sehingga ada pajak yang kurang bayar, maka baru hal ini disebut sunset policy. Mengenai tarif pajak, silahkan baca-baca postingan saya tentang tarif pajak.

mas dudi, saya belum punya NPWP. Tapi saya bekerja sebagai Agen Teh. Dari Penghasilan yang saya terima (berupa Bonus / komisi dari perusahaan teh tsb) sudah dipotong pajak penghasilan. Apakah penghasilan yang saya terima ini perlu juga dilaporkan (membuat NPWP)? terima kasih

Jika memang penghasilan Anda dalam satu tahun sudah melebihi PTKP, maka Anda wajib ber NPWP. Pemotongan pajak oleh perusahaan teh tersebut hanya pembayaran di muka saja. Perhitungan PPh terutang dalam satu tahun dilakukan dalam SPT Tahunan.

mas dudi… Istri saya sudah punya npwp yang sudah diurus dari kantornya. Apakah saya sebagai suami, bisa ikut NPWP istri? karena, berdasarkan penjelasan sebelumnya, NPWP cukup satu saja dalam satu keluarga. TErima kasih atas penjelasannya…..

Ya, NPWP itu cukup satu saja dalam satu keluarga, tetapi harus atas nama suami.

dear mas Dudi,

makasih ya atas jawabannya

Sama-sama mbak

Hallo Mas Dudi…
Mas, saya mau tanya nih… Suami saya WNA dengan KITAS atas sponsor istri. Yang saya dengar WNA dengan KITAs harus juga bayar Fiskal. Nah suami saya tidak bekerja di Indonesia dan tidak boleh bekerja di indo karena sponsor dari saya. saya bekerja dan punya NPWP. apa suami saya harus buat NPWP atau ikut NPWP istri ( yang saya tahu istri bisa ikut suami)????? mohon jawabannya mas…
Thanks…

NPWP itu sebenarnya untuk Wajib Pajak Dalam Negeri. WNA Asing akan menjadi Wajib Pajak Dalam Negeri jika berada di Indonesia lebih dari 183 hari hari dalam satu tahun. Nah, kalau suami Anda memang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari, buat saja NPWP karena suami tidak ikut NPWP istri. Jika suami Anda memang tidak berada di Indonesia, maka ia tak perlu NPWP, dan juga tak perlu membyar fiskal.

Asl. salam kenal mas aku punya perusahaan Pengiriman barang kalo menurut peraturan untuk ekspedisi pengiriman Pajak yang di tetapkan berapa %/ bulan atau / tahun. Mohon jawaban segera ya soale sejak 2007 ketika cv. sudah dpt npwp kt blm pernah bayar pajak kira2 gimana ya,bingung mo mulai darimana. tolong di jawab segera ya, klo bisa ke email ku hd.cargo@yahoo.co.id. Thanks

Mbak Santi, pajak penghasilan terhadap perusahaan mbak Santi yang berbentuk CV ini dikenakan terhadap laba. Jadi besarnya pajak penghasilan akan tergantung kepada besarnya laba perusahaan. Jika perusahaan masih rugi maka tentu saja tidak kena pajak. Untuk teknis perhitungannya mbak Santi bisa bertanya kepada AR perusahaan Ibu atau bisa juga menggunakan jasa konsultan pajak.

Mas dudi..terimakasih udah jawab pertanyaan saya…
Suami saya mendapat KITAs tinggal di indo selama 1 tahun. karena saya yang menjadi sponsor maka suami saya tidak boleh bekerja di indonesia. apakah perlu juga punya NPWP dan dimana saya harus mendaftarkan NPWP untuk WNA. Terima kasih..

halo mas dudi….
sy mau bertanya ttg jual-beli rumah second, begini sy ingin membeli rumah second lwt KPR bank, dalam jual-beli itu apakah dikenakan pajak? klo iya termasuk pajak apa namanya? brp besar pajaknya? klo sy ingin memasukkan ke SPT, brp nilai yg hrs sy masukkan? (hrg rumah dijual sktr 500 juta oleh penjual)
mohon penjelasannya ……..klo bisa tlg disertai dg contoh perhitungannya baik dari sisi saya sbg pembeli maupun dr sisi penjual nya…….
Terima kasih banyak atas jawabannya………….

halo mas dudi, numpang tanya, apakah bagi WP yg tidak punya NPWP jika memiliki deposito, maka pajak bunga depositonya akan 2X lipat lebih besar (40%)?? mohon jawabannnya, kabar ini saya dengar dari sebagian orang. terima kasih.

Yang diancam dengan tarif lebih tinggi jika tidak punya NPWP adalah pemotongan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23. Pemotongan PPh bunga deposito adalah pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2). Jadi menurut saya tidak benar informasi seperti itu.

Pak Dudi,
Saya belum punya npwp selama ini, sebelumnya saya kerja kantoran 8 tahunan. Tapi 4 tahun yg lalu saya coba usaha sendiri kecil2an tapi mandek dan 3 tahun terakhir ini saya tidak punya penghasilan alias nganggur dan hanya hidup hemat dari hasil tabungan/deposito saya yg makin menipis.
Menurut bapak apakah saya harus punya npwp juga memanfaatkan sunset policy ini? dan apa yang harus saya laporkan di SPT saya?

Wah, agak sulit menjawabnya mbak Dewi. Sunset policy ini terkait dengan hitung-hitungan pajak soalnya. Apabila memang ada pajak yang kurang baru bisa dibilang sunset policy. Kalau memang tidak ada kurang bayar pajak, taj perlu sunset policy
Terimakasih Pak.

Mas Dudi,
saya mau minta keterangan mengenai sunset policy.
Saya sudah ada NPWP, di SPT 2007 sudah daftar harta sebesar 700 juta. Kalau di Sunset dengan nilai 1M, ada selisih 300 juta.
Apakah selisih 300 juta ini dikenakan pajak ?
Jika iya , tolong bagaimana menghitungnya mas Dudi.
Terus apakah ORI dan Reksa dana juga harus dilaporkan ?

Terimakasih dan dirunggu penjelsannya.
Salam.

Tidak serta merta selisih harta tsb dikenakan pajak karena yang dikenakan pajak itu adalah penghasilan pada tahun diterimanya penghasilan tsb

mas dudi saya mau nanya, kalau mahasiswa belum kerja jadi tidak ada penghasilan gimana bisa punya NPWP? kan NPWP untuk orang yang sudah berpenghasilan. Sedangkan kalau mau jalan2 ke LN jadi kena fiskal dong. gimana penjelasan yang bener ya mas. Trims buat jawabannya.

untuk jalan-jalan ke LN, NPWP hanya sebagai syarat saja kok. Silahkan daftar NPWP. Gratis kok, dan cepat. Mengenai pelaporan SPT, karena Anda tidak punya penghasilan, Anda dikecualikan untuk menyampaikan SPT Tahunan.

mas dudy, kalo mau pembetulan spt badan 2007, masuk kategori sunset policy gak ya? terima kasih

Kalau sudah punya NPWP sebelum tahun 2008, pembetulan tahun 2007 tidak termasuk sunset policy tapi pembetulan biasa

Yth Mas Dudi.
Saya mau sedikit bertanya ,
saya karyawan kantor swasta mempunyai NPWP tahun 2004 dan istri punya usaha sendiri dan punya NPWP status Pengusaha Kena Pajak kode belakang 001 mulai tahun 2005. Dalam SPT Tahunan telah saya laporkan Penghasilan/ gaji saya( sesuai lampiran 1721 A1 dari perusahaan )+ laba usaha istri serta harta a.n saya dan istri. Yang jadi permasalahan adalah :

a. ada satu bangunan yang lupa saya masukkan yang
mana bangunan tersebut dihibahkan oleh Kakak Istri saya
kepada adiknya (istri saya ). Atas hibah tersebut
terdapat Akte Hibah dari Notaris, akan tetapi tidak
tercantum nilainya dan tidak ada BPHTB yang di bayar.
b. Ada tanah kosong 2 tumbuk yang kami beli sewaktu kami
baru menikah sekitar tahun 1997, dan harganya hanya 4
juta juga lupa di masukkan dalam SPT Tahunan.

Pertanyaan saya :

1. Apakah saya harus ikut sunset Policy di tahun 2006 ?
2. Jika harus ikut dan saya tambahkan bangunan hibah
tersebut di lampiran harta , saya harus masukkan
penghasilan dari mana supaya kurang bayar ? padahal
bangunan tersebut memang di hibahkan dan tidak kami
bayar dan kami tidak punya penghasilan lain lagi selain
yang telah kami laporkan di SPT Tahunan.
3. Jika tidak ikut Sunset Policy , bagaimana cara saya
memasukkan bangunan dan tanah tersebut ?

Mengingat waktu sudah sangat dekat , mohon sedikit waktu Bapak untuk penjelasan pertanyaan saya tersebut. Terima kasih.

Kalau pak Yudi memang sudah melaporkan penghasilan dengan benar, pak Yudi tak perlu ikut sunset policy. Adapaun harta yang belum sempat dilaporkan di SPT, silahkan ditambahkan saja di SPT dengan cara melakukan pemebtulan SPT. Melakukan pembetulan SPT itu sama saja dengan menyampaikan SPT biasa dengan data yang saudah ditambahkan dengan menuliskan kata “PEMBETULAN” dalam formulir SPT nya.

pak… mau nanya neh… saya blum punya npwp.. gimana cara buat npwp nya dunk ? sedangkan saya cuma staf kantoran biasa .. apakh bisa daftar npwp secara online ? karena ga memungkinkan bagi saya untuk pegi ke kantor kpp … ohya… saya berada di kota medan..

makasih atas info nya pak..

Daftar NPWP sebenarnya mudah, datang ke KPP, isi formulir, sediakan fotocopy KTP. Dalam sehari NPWP sudah jadi. Bisa juga daftar secara online, tapi tidak otomatis langsung dapat NPWP saat itu. Anda perlu mengirimkan print out surat terdaftar online ke KPP nya dalam jangka waktu 30 hari.
Cara lain yang cukup mudah adalah dengan pendaftaran melalui perusahaan Anda secara kolektif. Anda hanya menyerahkan fotocopy KTP ke perusahaan, dan fihak perusahaan yang akan mendaftarkannya secara kolektif.

dear mas Dudi,
maaf mas mau tanya lagi kalau sunsetpolicy itukan ada penghasilan yang pajakny abelum dibayar.
bagaimana kalau selama ini lapor pajak pakai 1770S karena hanya menerima 1 penghasilan (pegawai saja) padahal mau ikut sunset policy dan ada yg kurang bayar, terus tambahan penghasilannya dimasukkan ke kolom mana mas ?
Kalau tidak salah untuk 1770S tidak ada penghasilan lain2 ya
sedangkan kalau saya tanya ke KPP harus menggunakan formulir yang sama 1770S.
Kalau saya pakai formulir 1770 bisa nggak ya mas ?
makasih sebelumnya.

Di formulir 1770S juga ada tempat untuk melaporkan penghasilan lain kok, tepatnya di lampiran I bagian A, penghasilan neto dalam negeri lainnya.

mas dudi … menyambung pertanyaan merina mengenai mahasiswa yg akan bepergian ke LN dan blom memiliki pekerjaan dan apabila stelah dia memiliki NPWP menurut mas Dudi dia tdk perlu menyampaikan SPT ? Apa smua wajib pajak pribadi yg tdk memiliki pekerjaan tdk perlu menyampaikan SPT ? .. bukan nya semua wajib pajak yg telah memiliki NPWP diharuskan menyampaikan SPT ?

thanks mas …

Dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.03/2007 tgl 28 Desember 2007 tentang Wajib Pajak Penghasilan tertentu yang dikecualikan menyampaikan SPT.

Mas Dudi,
Saya agak bingung mengenai pengenaan tarif pajak atas harta kekayaan.
Om saya mempunyai 3 rumah, 2 diantaranya milik keluarga namun kepemilikan atas nama om saya, krn ada sunset policy ini diharuskan untuk mendaftar npwp sehingga om saya jg otomatis mendaftarkan 3 bangunan tsb sebgai harta milik pribadi.
dan sya mendapatkan kabar kalau om saya diharuskan mambayar pajak yg terhutang atas bangunan selama th 1999-2006 yang belum pernah dibayarkan (hanya membayar Pbb setiap th-nya) senilai 20 juta untuk 3 bangunan tersebut.

Yang ingin saya tanyakan :
1. apakah benar tarif pajak yg dikenakan sebagai kewajiban yg harus dibayarkan untuk bangunan tsb mencapai nilai 20 juta untuk 3 bangunan??
2. apabila kepemilikan bangunan tersebut pada th 2009 mendatang akan dibaliknama (hibah) ke saudara lain akan mengalami kesulitan (dikenakan denda) apabila pada tahun ini tidak didaftarkan sebelum 31 des ini??

Sebelumnya saya ucapkan terimakasih.

Mas Dudi,
Istri saya adalah seorang karyawan yang sudah memiliki NPWP. Sementara saya seorang wiraswatawan yang bergerak di bidang investasi pasar modal. Jika saya membuat NPWP, apakah NPWP istri perlu dicabut dan jika perlu apakah prosesnya susah.
Satu lagi Mas, Karena pajak atas penjualan saham telah dipotong final oleh lembaga sekuritas pada waktu transaksi, apakah pemotongan ini perlu disampaikan pada waktu pengisian SPT

Dear Mas Dudi,

Saya karyawan swasta sudah bekerja lebih dr 3thn tapi sampai skrg masih belum punya NPWP dan baru beberapa bulan ini saya sudah menikah dengan suami saya yang juga belum punya NPWP.
Suami dulu hanya buka usaha kecil2an seperti toko kelontong.
saat ini dia ingin membuat NPWP.
Pertanyaannya :
1. Apakah kami (saya dan suami) hrs ikut sunset?
2. Apakah saya juga perlu membuat NPWP ataukah hanya suami saya saja?
3. Kebetulan kami belum mengerti tentang kewajiban dan hak dari NPWP yang akan kami miliki nanti apakah ada link khusus yang bisa menjelaskan manfaat serta kewajiban NPWP?

Terima kasih sebelumnya.
Lindsay

Ikut atau tidak sunset policy tergantung pada Anda berdua. Kalau memang merasa tidak punya penghasilan yang besar yang belum dikenakan pajak, saya kira tidak perlu ikut sunset.
NPWP cukup atas nama suami saja. Istri ikut suami.
Rujukan utama bisa di http://www.pajak.go.id, atau bisa juga searching di internet. Banyak blog/situs yang menyediakan informasi perpajakan.

Mas Dudi
Saya berusia 64tahun pensiunan pns dan terima pensiunan dari pt. taspen, mohon penjelasan apakah dana pensiun tersebut telah dipotong pajak penghasilan final? Di kolom pemotongan selalu ada potongan pajak. Saya selalu bingung apakah penghasilan ini harus dimasukkan kedalam spt tahunan dan harus dikenakan pph ps 21. Selain pensiunan ini saya masih ada penghasilan lain yang telah dikenakan pemotongan pajak penghasilan pph ps 21 (form 1721-A1)yang dilaporkan pada spt tahunan. Terima kasih sebesar-besarnya atas perhatian Mas Dudi.

Yth Mas Dudi
Bila pegawai negri sipil kan sudah dipotong pajaknya, tetapi bila pegawai negri sipil itu seorang dokter dan mempunyai praktek swasta, maka hasil praktik itu yang dilaporkan dan bila praktiknya itu baru menghasilkan sekitar 3- 4 tahun yang lalu, bagaimana dilaporkan dan bagaimana dengan praktik2 terdahulu yang belum ada pasiennya sekitar 10 tahun yang lalu , apa perlu ikut sunset policy,tk

Yang dilaporkan dan ikut senset policy tentu saja yang ada penghasilannya saja sehingga ada kurang bayarnya.

mas aku mau tanya…aku blm bikin NPWP nih…aku baru mau bikin NPWP diatas tgl 5 januari krn skrg kan pasti lg libur kantor pajaknya…skrg aku lg kerja dklinik umum yang tidak terlalu besar,,yg aku tanyakan,kalau aku ttap bikin NPWP penghasilan yg harus aku laporkan bgmn?krn slama ini tdk pernah ada slip gaji dan penghasilan jg tdk tetap dan blm byk,bdasarkan jumlah org yg dtg berobat kklinik…apakah tetap kena sunset policy??aku ttp harus bikin NPWP ya??apa sih bedanya kl br bikin ditahun ini dan dtahun 2009 nanti…trimakasih mas,sori kl njelimet ptanyaannya krn aku masih bingung sh sbenernya

Kalau bikin NPWP tahun ini ada hak untuk ikut sunset policy saja. Kalau penghasilan Anda masih kecil, kurang begitu relevan ikut sunset policy, apalagi kalau penghasilan Anda masih di bawah PTKP.

Pak mau tanya,
saya tidak punya NPWP dan rencana mau daftar tahun 2008 ini, tahun 2001 dan 2002 beli tanah & rumah di desa sebesar 50juta dibiayai oleh orang tua. Selain itu aset saya adalah mobil pemberian orang tua juga. Usaha saya sekarang ini adalah toko (pengasilan tidak tetap). Apa perlu saya ikut sunset policy atau tidak?

dear mas Dudy,
ada kantor teman saya, perusahaan tempat dia kerja sudah PKP 3th tetapi tidak pernah lapor pajak sama sekali, apakah mereka bisa ikut sunset policy ?
tentu bukan PPN dan PPh Psl.21, tetapi PPh Badan, terus caranya bagaimana apakah SPT Tahunan Badan jika dibuat harus ditulis Pembeulan berdasarkan Pasal 37A UU KUP ? mengingat SPT Tahunan sebelumnya kan belum pernah dibuat ?
makasih mas atas jawabannya

Oom Dudi terhormat,
Tahun 1997 saya menyimpan uang di bank dalam bentuk deposito US$ (kurs saat itu sekitar Rp. 2.700 per US$).
Tahun 1998 deposito saya cairkan dalam bentuk rupiah (kurs sekitar Rp. 9.000,- per US$).
Mohon petuah, apakah dari hal di atas ada aspek penghasilan yg perlu di-sunset-kan?
Thanks banyak oom, atas petuah-nya.

Pak Dudi yth,

Mau tanya nih. Saya kan udah berhenti kerja,sejak beberapa tahun lalu dan sekarang sedang buka usaha kecil-kecilan. Istri bekerja dan sudah punya NPWP, dan penghasilannya sudah dipotong pajak oleh perusahaannya.

Beberapa waktu yl di tempat usaha saya, dapat surat pemberitahuan utk bikin NPWP. Penghasilan dari usaha sebenarnya masih dibawah PTKP (utk K/0 yg sebesar Rp 15.840.000,- + Rp 1.320.000,- per tahun).

Pertanyaan saya :

1. Apakah saya perlu membuat NPWP ? Karena kalau saya baca peraturannya kok agak membingungkan. Ada yang bilang kalau membuka usaha maka maksimal 1 bulan setelah usaha dibuka harus daftar NPWP. Sementara ada yang bilang kalau daftar NPWP setelah persyaratan obyektif juga terpenuhi, yaitu punya penghasilan diatas PTKP.

2. Kalau sudah buat NPWP apakah perlu memasukkan SPT tahunan ? Kalau perlu, nanti penghasilan setelah dikurangi PTKP malah jadi negatif sehingga pajaknya nihil. Apa nggak masalah ?

3. Perhitungan PTKP di atas apakah sudah benar pak ? Saya belum punya anak.

4. Sekiranya nanti perlu memasukkan SPT, apakah di SPT saya perlu dimasukkan juga harta atas nama istri yang sudah dilaporkan di SPTnya ?

Terimakasih bantuannya pak..

Pak Yudi, pada th 2001 saya membeli rumah dan belum dilaporkan pada spt-nya, sedangkan uang pembelian rumah tersebut diperoleh dari pencairan deposito thn 2000, yang saya mau tanyakan:
1. Pada pembetulan SPT thn 2001 nanti, di daftar asset selain rumah tersebut akan dilaporkan, bagaimana untuk deposito sisa pembelian rumah tersebut? apakah jumlah
yang dilaporkan adalah jumlah deposito sebelum pembelian rumah atau sisa dari pembelian rumah tersebut?
Mohon pencerahannya..terima kasih atas bantuannya.

Pak Dudy, saya mau nanya2 nih, saya sudah punya NPWP Pribadi sejak 2003, waktu itu saya mengurus NPWP karena saya membuka usaha kecil2an dan saya rutin membayar pajak sampai 2005, sejak 2006 usaha saya tutup karena merugi. sejak itu saya tidak pernah membayar pajak lagi. Saya pernah membuat keterangan kalau saya tidak memiliki usaha lagi. Saya sekarang bekerja pada perusahaan swasta dan gaji saya tidak mencukupi. Apa yang Laporkan? dan bagaimana cara membuat laporan Nihil? krn saya belum sanggup untuk membayar pajak.

pak dudi….. lagi sibuk terus ya ?? kok pertanyaan-pertanyaan dari pengunjung blok sejak tanggal 29 des 08 tidak pernah dijawab? padahal jawaban pak dudi adalah pencerahan bagi yang kurang melek pajak, khususnya saya.

Pak Dudi Yth,
Maaf,mungkin pertanyaan saya agak sedikit menyimpang.Saya ingin tanya mengenai PPh21.Untuk janda dengan dua orang anak perhitungan PPh21-nya apakah bisa menggunakan PTKP dengan status K2 ?Mohon pencerahannya.Terima kasih.
Salam,
Sumardi

Bisa pak. Yang hanya dapat PTKP dirinya sendiri adalah karyawati yang statusnya kawin (punya suami). Kalau janda statusnya adalah tidak kawin. Jadi tanggungan bisa dimasukkan.

mau tanya agak panjang nih pak, boleh ya pak…
kronologisnya seperti berikut:
di bulan desember 2008 perusahaan mewajibkan saya mendaftar sunset policy secara kolektif oleh perusahaan. di akhir 2008 saya keluar, dan pindah kerja ke perusahaan baru. nah di perusahaan baru saya diminta NPWP sedangkan saya tanya di perusahaan lama, belum ada jawaban… akhirnya saya didaftarkan tanpa npwp dan gaji januari 2009 sudah kena potong pajak

yang saya ingin tanyakan,
(1) jadi gimana cara cari tahu nasib npwp saya pak? apakah memang harus menunggu jawaban dari perusahaan lama, atau saya bisa telp kring pajak untuk menanyakan npwp saya atau ada cara lain (tapi selain datang langsung ke kantor pajak, karena saya susah untuk izin keluar di kantor baru)?

(2) seandainya bulan maret saya sudah mendapatkan npwp, apakah nantinya gaji bulan maret saya masih dipotong seperti bulan januari/februari atau bagaimana?

terima kasih.

Pak Dudy,

Saya mempunyai rumah dengan AJB a/n saya, tapi PBB masih a/n pemilik lama. Pertanyaan saya:
- Dasar kepemilikan harta dalam form lampiran harta kekayaan di SPT itu apakah sesuai AJB atau PBB ?
- Apakah saya perlu ikut sunset policy, mengingat kepemilikan rumah pada th 2003, saya karyawan swasta sejak 2002 dan baru punya NPWP Des’08, pph21 saya tahun2 sebelumnya sudah dibayarkan oleh perusahaan (berdasarkan bukti pemotongan pph21).

Mohon petunjuknya.
Terima kasih sebelumnya.

pak saya mau tanya nih
kalau saya tidak punya NPWP karena tidak bekerja apakah kalau saya ingin keluar negri saya harus bayar fiskal sebesar 2,5 juta?
bagaimana kalau saya keluar negri seperti malaysia atau singapura yang sudah lama dibebaskan fiskalnya, apa jika tidak ada NPWP juga wajib membayar fiskal?
terima kasih sebelumnya

Pak Dudi Yth.

Saya mohon saran dari Pak Dudi,

Saya baru punya NPWP tahun 2009. Umur 33 thn. Sudah bekerja selama hampir 9 tahun, tapi penghasilan tahun 1-8 masih dibawah PTKP.

2008 punya rumah senilai 225 juta yang dibeli dari uang pemberian ibu. Sertifikat atas nama saya sendiri. Awal 2009 ibu saya meninggal dunia. Ibu juga meninggalkan warisan emas kurang lebih 1.5kg.

s/d 2008 juga punya uang tunai Rp. 98 juta hasil akumulasi dari tahun2 sblumnya (dari gaji, sumbangan perkawinan dan uang saku ortu).

Penghasilan pada thn 2008 sedikit di atas PTKP.

Pertanyaan saya:
1.Apakah saya perlu/ sebaiknya ikut sunset policy dgn melaporkan harta yg saya miliki?
2.Bila melaporkan harta saya, apakah ada kemungkinan untuk diperiksa/ dicurigai yang bukan2, soalnya bagaimana saya harus membuktikan bahwa rumah 225 juta itu memang benar2 dibeli dari uang ibu saya?

Terima kasih.

Pak Dudi, mohon pencerahannya dong….

Saya punya npwp yang dibuat oleh perusahaan akan tetapi,krn ada kesalahan dimana alamat di kartu npwp,bukan sesuai alamat ktp saya (jakarta), tetapi alamat perusahaan( kota serang).

yang menjadi pertanyaan saya adalah :
1. apakah boleh sy melaporkan spt di kpp sesuai alamat domisili saya?? tidak perlu lapor ke kpp di kota Serang.
2.apakah saya harus membuat npwp baru lagi di kpp domisili saya dengan membatalkan npwp lama saya yang alamatnya tidak sesuai alamat di ktp, atau hanya pindah alamat saja? jadi NPWP TETAP.

tolong pak, soalnya batas waktu pelaporan sudah di depan mata.
terima kasih banyak sebelumnya.

Willy

Kalau bisa dikirim langsung saja ke alamat email saya. Terimaksih banyak

Pak Dudi Yth,
Pak, saya manajer lepas di perusahaan asuransi dan adik saya pelaku/member di perusahaan MLM. Thn lalu kami saat sunset policy memasukkan norma dalam pengisiannya. Dengan pertimbangan:
Penghasilan kami bruto karena harus mengeluarkan biaya dengan uang sendiri untuk mendapatkan penghasilan tersebut seperti entertain, sewa gedung, pegawai, training dan pelatihan, transportasi, dll.
Pertanyaan kami:
1. Mengapa AR kami menolak penggunaan norma padahal ketentuannya tidak ada? Menurut seminar dan konsultan pajak kami, tidak apa pakai norma karena memang bukan pegawai.
2. Dgn PER31/PJ/2009 pemotongannya menjadi final oleh perusahaan dan dipotong langsung oleh perusahaan. Bukankah menjadi tidak adil untuk kami krn kami dianggap berpenghasilan neto padahal kami bukan karyawan di perusahaan tsb?
Thks Pak Dudi
Paul
Mewakili 300,000 pelaku bisnis di industri asuransi
Mewakili 3 juta pelaku bisnis di industri MLM

[...] Pajak di mata rakyat? Sayang sekali ya, padahal Dirjen Pajak saya pikir sudah berbaik hati dengan sunset policy-nya, yang menghapuskan sangsi pajak kepada wajib pajak tertentu (diatur dalam UU No. 28 Tahun [...]

Yth p Dudi,
Ibu sy menjual tanahx di kampung dan memberikan hasilnya ke saya. Dalam isian pajak masuk kategori apa ya pak? WarisaN, hibah atau apa ya?

Makasih sebelumnya pak
Salam hormat
Bayu