BLOG PAJAK INDONESIA

Salam kenal pak,

Apa benar sudah tidak ada lagi SPT Tahunan PPh 21. Kalau memang demikian, menurut bapak kemungkinan seperti apa yang akan kami hadapi sebagai wajib pajak?

Apakah kami harus tetap membuat bukti potong 21 pegawai tetap? apakah kami juga harus melakukan penghitungan kembali di akhir tahun?

Bagaimana kalau terjadi kurang bayar? apakah kami masukkan saja di SPT Masa Desember? apakah ini berisiko?

Satu lagi pak, saya telah mencari aturan PER-24/PJ/2008 yang bapak tulis di atas, tapi tidak bisa menemukan. bila bapak berkenan bisakah saya memperoleh copy-nya.

thanx buat tanggapan bapak.

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR 24/PJ/2008

TENTANG

SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
DAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2008 tentang Bentuk dan
Isi Surat Pemberitahuan serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan dan Penyampaian Surat
Pemberitahuan perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Surat Pemberitahuan Tahunan
Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi
beserta Petunjuk Pengisiannya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4740);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3985);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan
serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN
WAJIB PAJAK BADAN DAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA.

Pasal 1

Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (Formulir 1771 dan
Lampirannya) dan Formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan bagi
Wajib Pajak yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (Formulir
1771/$ dan Lampirannya) beserta Petunjuk Pengisiannya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ia
dan Lampiran Ib Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 2

(1) Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi
(Formulir 1770 dan Lampirannya) bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan :
a. dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau Norma Penghitungan
Penghasilan Neto;
b. dari satu atau lebih pemberi kerja;
c. yang dikenakan PPh Final dan/atau Bersifat Final; dan/atau
d. penghasilan lain.
beserta Petunjuk Pengisiannya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIa; dan
(2) Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi
Sederhana (Formulir 1770 S dan Lampirannya) bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan :
a. dari usaha atau lebih pemberi kerja;
b. dari dalam negeri lainnya; dan/atau
c. yang dikenakan PPh Final dan/atau Bersifat Final.
beserta Petunjuk Pengisiannya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIb Peraturan Direktur
Jenderal Pajak ini.

Pasal 3

(1) Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi
Sangat Sederhana (Formulir 1770 SS) bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan hanya dari satu
pemberi kerja dengan jumlah penghasilan bruto dari pekerjaan tidak lebih dari Rp 48.000.000,00
(empat puluh delapan juta rupiah) setahun dan tidak mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan
bunga bank dan/atau bunga koperasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan
Direktur Jenderal Pajak ini.
(2) Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dengan menggunakan Formulir
1770 SS maka Formulir 1721-A1 dan/atau Formulir 1721-A2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sangat Sederhana (Formulir 1770 SS).

Pasal 4

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan untuk pengisian
Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dan Surat Pemberitahuan (SPT)
Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2008 dan seterusnya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Juni 2008
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

DARMIN NASUTION
NIP 130605098

pa saya mau nanya nih
apa betul untuk masa pajak tahun 2009 tidak ada spt tahunan nya ? jadi spm 21 bulan desember dianggap sebagai spt 21 tahunan ? terima kasih

Pak ikutan nanya nich…, pajak pph ps 21 masa desember 2009 atau sebagai pengganti SPT tahunan)
1. Formulir 1721-I pada kolom(1) apakah standar hanya perbolehkan sd no 20 saja, (bagaimana jika diketik lebih dari 20 namun kertasnya standar A4/folio)
2. Formulir 1721 pada kolom(5) apakah akumulasi dari pph ditaggung pemerintah dan juga termasuk yang disetor pada kas negara.
3. Apabila formulir 1721-I terdiri lebih dari 500 halaman, apakah setiap halaman pada huruf A1,B,C harus diisi, atau cukup pada halaman akhir saja sebagai jumlah.
4. Formulir 1721 no urut 20 pada kolom (4)&(5) apakah hasil akumulasi dari bulan Jan – Des, dan pada kolom (5) apakah termasuk pph ditanggung pemerintah.
5. Form 1721 no urut 25a apakah masih diisi jumlah pajak ditanggung pemerintah bulan pebruari – Nopemper.
6. Begitu juga pada formulir 1721-A1 no urut 22a apakah sama dengan pertanyaan no 5 diatas.

tkasih buanyaaak.