Boleh saya bertanya 1 hal lagi ya pak?
kalau tenaga honorer pemda, atas penghasilan mereka yang bersifat teratur (gaji dan insentif) dan yang tidak teratur (seperti honor dalam kegiatan-kegiatan atau dalam kepanitiaan yang berasal dari APBD) dikenakan PPh pasal 21 dengan tarif pasal 17 (5%) atau tidak kena pajak sama sekali pak?

tenaga honorer bertarti bukan PNS ya? kalau ya, maka penghasilan teraturnya dikenakan pph pasal 21 dengan tarif pasal 17 (5%) terhadap penghasilan setelah dikurangi PTKP. untuk penghasilan yang sifatnya honor dikenakan pph pasal 21 sebesar tarif pasal 17 kali penghasilan bruto atau tarif pasal 17 kali 50% kali penghasilan bruto sesuai dengan jenis penghasilannya.

terima kasih sekali lagi atas jawaban bapak

“Pengenaan PPh Pasal 21 bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta para pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diatur berdasarkan KETENTUAN YANG DITETAPKAN KHUSUS MENGENAI HAL DIMAKSUD”.
(slide bapak pada hal 35)

Yang mau saya tanyakan, ketentuan khusus yang saya garis bawahi di atas tersebut yang mana pak? Saya sudah coba cari-cari tapi pertaturan yang terbaru tentang itu belum ketemu. Peraturan yang lama tarifnya 15%, sekarang ini tarifnya masih sama atau berubah pak?

Mohon jawabannya ya pak, terima kasih sebelumnya atas jawaban bapak

Ketentuan khusus tersebut memang belum terbit sehingga masih berlaku ketentuan lama yaitu PP Nomor 45 Tahun 1994 di mana untuk honor PNS yang berasal dari APBN/D dikenakan PPh final 15% kecuali golongan IID ke bawah.

dalam konteks pph pasal 21 karyawan, pph pasal 21 akan dikenakan terhadap penghasilan neto yang melebihi PTKP. Jumlahnya PTKP tergantung kepada status marital dan jumlah tanggungan. Silahkan baca tulisan saya tentang PTKP untuk mengetahui jumlahnya.