Ketentuan Pasal 26 ayat (2a) merupakan ketentuan baru dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Ketentuan ini menyatakan bahwa Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c) dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto. Ketentuan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.03/2008 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Atas Penghasilan Dari Penjualan Atau Pengalihan Saham Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 18 Ayat (3c) Undang-Undang Pajak Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri.

PPh Pasal 26 ayat (2a) ini terkait langsung dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3c) Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 yang menyatakan bahwa Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (conduit company atau Special Purpose Company) yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (Tax Haven Country) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia.

Jadi, walaupun saham yang dijual adalah saham perusahaan yang berkedudukan di negara lain, Indonesia bisa mengenakan Pajak Penghasilan kepada pemilik saham yang menjualnya. Hal ini dimungkinkan karena saham perusahaan yang dijual adalah saham perusahaan antara, yang pada dasarnya adalah saham perusahaan di Indonesia. Pendirian perusahaan antara ini dimaksudkan hanya untuk menghindari pengenaan pajak (tax avoidance) supaya tidak terkena Pajak Penghasilan di Indonesia.

Pemotong PPh Pasal 26

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (2a)  berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.03/2008 adalah pembeli apabila pembelinya Wajib Pajak dalam negeri. Apabila pembelinya adalah Wajib Pajak luar negeri, pemotong pajaknya adalah badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia yang sahamnya diperjualbelikan oleh pemegang saham Wajib Pajak Luar Negeri di luar Bursa Efek.

Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 26

Penghasilan yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 26 ayat (2a) ini adalah penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (conduit company atau Special Purpose Company) yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (Tax Haven Country) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia. Penjualan atau pengalihan saham ini dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia.

Tarif dan Dasar Pengenaan

Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (conduit company atau Special Purpose Company) yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (Tax Haven Country) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia. PPh Pasal 26 yang dipotong atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham ini adalah 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.

Besarnya perkiraan penghasilan neto adalah 25% (dua puluh lima persen) dari harga jual sesuai Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.03/2008 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Atas Penghasilan Dari Penjualan Atau Pengalihan Saham Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 18 Ayat (3c) Undang-Undang Pajak Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri. Dengan demikian, tarif efektifnya adalah 20% x 25% x harga jual atau sama dengan 5% dari harga jual.

Tatacara Penyetoran dan Pelaporan

  • Dalam Hal Pembelinya Wajib Pajak Dalam Negeri

Penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara oleh Wajib Pajak luar negeri kepada Wajib Pajak Dalam Negeri, dipotong pajak oleh pembeli Wajib Pajak Dalam Negeri dan kepada Wajib Pajak Luar Negeri tersebut diberikan bukti pemotongan PPh Pasal 26.

Pajak yang telah dipotong wajib disetorkan ke Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan oleh pemotong Pajak Penghasilan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah terjadinya transaksi pengalihan. Pemotong Pajak Penghasilan wajib melaporkan pajak yang telah dipotong dalam Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

  • Dalam Hal Pembelinya Wajib Pajak Luar Negeri

Dalam hal saham dibeli oleh Wajib Pajak Luar Negeri, maka pihak yang dtunjuk sebagai pemungut pajak adalah badan yang didirikan atau berkedudukan  di Indonesia yang sahamnya diperjualbelikan oleh pemegang saham Wajib Pajak Luar Negeri di luar Bursa Efek; dan badan tersebut harus mencatat akta pemindahan hak atas saham yang dijual.

Pajak yang telah dipungut wajib disetorkan ke Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan oleh pemungut Pajak Penghasilan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah terjadinya transaksi pengalihan. Pemungut Pajak Penghasilan wajib melaporkan pajak yang telah dipungut dalam Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.