Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan 1984, atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali penjualan harta yang telah diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh, yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.

Berdasarkan ketentuan ini, pemotongan PPh Pasal 26 bisa dikenakan terhadap Wajib Pajak luar negeri selain BUT yang mendapatkan penghasilan dari penjualan harta di Indonesia. Tarif yang dikenakan adalah 20% dari perkiraan penghasilan neto. Besarnya perkiraan penghasilan neto sendiri diatur dalam ketentuan pelaksanaannya yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 434/KMK.04/2009 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Atas Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri Selain Bentuk Usaha Tetap Atas Penghasilan Berupa Keuntungan Dari Penjualan Saham, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2009 tentang Pemotongan Pajak  Penghasilan Pasal 26 Atas Penghasilan Dari Penjualan Atau          Pengalihan Harta Di Indonesia, Kecuali Yang Diatur Dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri Selain Bentuk Usaha Tetap Di Indonesia.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 434/KMK.04/2009 merupakan ketentuan pelaksanaan PPh Pasal 26 atas keuntungan penjualan saham Perseroan Indonesia, sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2009 merupakan ketentuan pelaksanaan PPh Pasal 26  atas keuntungan penjualan dan pengalihan harta berupa perhiasan mewah, berlian, emas, intan, jam tangan mewah, barang antik, lukisan, mobil, motor, kapal pesiar, dan/atau pesawat terbang ringan. Tulisan ini mencoba untuk menjelaskan tentang PPh Pasal 26 atas keuntungan penjualan saham berdasarkan  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 434/KMK.04/2009.

Perseroan

Seperti sudah diuraikan di atas, Wajib Pajak luar negeri selain BUT, dikenakan PPh Pasal 26 bila menjual saham Perseroan Indonesia. Pengenaan PPh Pasal 26 ini nampaknya untuk menerapkan azas sumber dalam sistem perpajakan di Indonesia, sehingga penghasilan dari penjualan saham Perseroan di Indonesia akan dikenakan pajak di Indonesia.

Pengertian Perseroan sendiri adalah Perseroan Terbatas Dalam Negeri yang sahamnya diperjualbelikan oleh pemegang saham Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) dan tidak berstatus sebagai Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Di luar definisi ini maka PPh Pasal 26 ini tidak bisa diterapkan. Misal WP luar negeri menjual saham PT ABC yang sudah listing di BEI, maka atas penjualan saham ini tidak dikenakan PPh Pasal 26, tapi tunduk kepada PPh Final Pasal 4 ayat (2) Penjualan Saham di Bursa Efek.

Tarif dan Dasar Pengenaan

Tarif PPh Pasal 26 atas keuntungan penjualan saham Perseroan ini adalah 20% dengan dasar pengenaan pajaknya adalah perkiraan penghasilan neto. Besarnya perkiraan penghasilan neto adalah 25% dari harga jual. Dengan demikian, besarnya tarif efektif PPh Pasal 26 atas keuntungan penjualan saham ini adalah 5% dari harga jual dan bersifat final. Coba bandingkan dengan tarif PPh final penjualan saham di bursa efek yang tarifnya 0,1% dari nilai transaksi.

Terhadap WPLN berkedudukan di negara-negara yang telah mempunyai Persetujuan Penghindaran       Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, maka pemotongan PPh Pasal 26 hanya dilakukan apabilan berdasarkan P3B yang berlaku, hak pemajakannya ada pada pihak Indonesia. Jika hak pemajakannya ada di negara mitra, PPh Pasal 26 ini tidak bisa diterapkan.

Pemotong Pajak

Penghasilah dari penjualan saham di dalam negeri yang diperoleh atau diterima WPLN, dipotong pajak oleh pembeli yang ditunjuk sebagai pemotong pajak dan kepadanya diberikan bukti pemotongan PPh Pasal 26. Perseroan hanya mencatat akta pemindahan hak atas saham yang dijual apabila kepadanya dibuktikan oleh WPLN bahwa PPh Pasal 26 yang terutang sebagaimana  telah dibayar lunas dengan menyerahkan fotokopi bukti pemotongan PPh Pasal 26 dengan menunjukkan aslinya.

Apabila pembelinya ternyata Wajib Pajak luar negeri juga, maka yang ditunjuk sebagai pemungut pajak adalah Perseroan yang sahamnya diperjual belikan.

Tatacara Pemotongan,  Penyetoran dan Pelaporan

Pembeli selaku pemotong pajak wajib memotong dan menyetorkan PPh Pasal 26 yang terutang selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan takwin berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak di Bank Persepsi atau Kantor Pos, dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal Pajak selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

Pelaksanaan pemungutan dan penyetoran pajak yang dilakukan oleh Perseroan dilakukan dengan menggunakan nama WPLN pemegang saham (penjual saham) selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak di Bank Persepsi atau Kantor Pos, dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal Pajak selambat- lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.