Apabila Pemotong PPh Pasal 21 membayarkan imbalan kepada tenaga ahli, maka atas penghasilan yang diterima tenaga ahli tersebut harus dipotong PPh Pasal 21. Yang dimaksud tenaga ahli adalah orang pribadi yang yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.

Tarif yang dikenakan adalah 15% dari perkiraan penghasilan neto yang besarnya adalah 50% (lima puluh persen) dari penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian, tarif efektifnya adalah 15% x 50% atau 7,5% dari penghasilan bruto.

Misalnya, dalam tahun 2008 PT Bangun Jaya membayarkan imbalan jasa arsitek kepada seorang arsitek bernama Ahmad sebesar Rp100.000.000. PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah 15% x 50% x Rp100.000.000 atau 7,5% x Rp100.000.000 sama dengan Rp7.500.000,-. PT Bangun Jaya memberikan uang sebesar Rp92.500.000 dan bukti potong PPh Pasal 21 senilai Rp7.500.000,-.

Atas pemotongan PPh Pasal 21 ini PT Bangun Jaya akan melaporkannya dalam SPT Masa PPh Pasal 21 pada bulan dilakukannya pemotongan PPh Pasal 21. Uang yang dipotong dari Tuan Ahmad disetorkan ke kas negara digabungkan dengan pemotongan PPh Pasal 21 lainnya.

Bagi Tuan Ahmad, bukti potong PPh Pasal 21 yang diterima dari PT Bangun Jaya merupakan bukti bahwa dia telah melakukan pelunasan sebagian pajak melalui pemotongan pajak oleh fihak lain. Pada akhir tahun 2008, bukti potong ini akan dijadikan sebagai kredit pajak di SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

Sumber :
KEP-545/PJ/2000 Jo PER-15/PJ/2006 (Download)

Tulisan terkait :

Sistem Pemotongan dan Pemungutan PPh 
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 
PPh Atas Penghasilan Dokter