Tulisan ini adalah salah satu kelanjutan dari tulisan saya tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 yang sudah saya posting sebelumnya.

Objek PPh Pasal 21

1.      penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, upah, honorarium, premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transpot, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun;

2.      penghasilan yang diterima secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap

Dengan demikian, objek pemotongan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap pada intinya terbagi menjadi dua jenis yaitu penghasilan teratur yang rutin diterima setiap bulan dan penghasilan tidak teratur yang biasanya hanya diterima sekali setahun seperti THR atau bonus.

Namun demikian, patut diperhatikan ada beberapa jenis penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21 yaitu :

1.      pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa

2.      penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak selain Pemerintah atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit)

3.      iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja

4.      zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

Penghasilan Neto

Untuk menghitung penghasilan neto, penghasilan bruto berupa penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur selama satu tahun di atas dikurangi dengan dua jenis pengurangan, yaitu :

1.      biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp 1.296.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) setahun atau Rp 108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) sebulan,

2.      iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Dalam bahasa sehari-hari iuran ini biasanya disebut iuran pensiun atau iuran THT/JHT.

Penghasilan Kena Pajak

Besarnya Penghasilan Kena Pajak dalam satu tahun ditentukan sebagai berikut : Penghasilan neto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Untuk lebih jelasnya tentang PTKP ini, silahkan baca juga postingan saya tentang PTKP di sini.

PPh Pasal 21 Terutang

PPh Pasal 21 terutang adalah sebesar tarif Pasal 17 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dikalikan Penghasilan Kena Pajak. Silahkan baca lagi postingan tentang tarif Pasal 17 ini di blog ini juga dengan mengklik link ini.

Formula Matematis

Jika penghasilan bruto saya singkat dengan PB, biaya jabatan disingkat BJ, iuran pensiun disingkat IP dan penghasilan neto disingkat PN, maka rumus penghasilan neto adalah :

PN = PB – (BJ + IP)  atau PN = PB – BJ – IP

Jika penghasilan tidak kena pajak disingkat PTKP dan penghasilan kena pajak disingkat PKP, maka rumus penghasilan kena pajak adalah :

PKP = PN – PTKP

Jika Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang untuk satu pegawai tetap kita singkat PPh21 dan tarif PPh Pasal 17 kita singkat TR17, maka formula PPh Pasal 21 terutang untuk satu pegawai tetap selama setahun adalah :

PPh21 = TR17 x PKP