Baru-baru ini telah terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Professor. Tulisan ini akan mencoba memperjelas pemotongan PPh Pasal 21 atas tunjangan profesi guru berdasarkan ketentuan di atas dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Tunjangan profesi guru adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya. Guru sendiri adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan di atas, tunjangan profesi guru diberikan baik kepada guru PNS maupun guru non PNS. Besarnya tunjangan profesi guru PNS adalah sebesar satu kali gaji pokok yang bersangkutan. Jadi, misalnya gaji pokok seorang guru PNS adalah Rp2.500.000,-, maka besarnya tunjangan profesi yang diberikan adalah sebesar Rp2.500.00,- juga. Sedangkan bagi guru non PNS, besarnya tunjangan profesi disesuaikan dengan kesetaraan tingkat, masa kerja dan kualifikasi akademik yang berlaku bagi guru PNS

PPh Pasal 21 Tunjangan Profesi Guru PNS

Bagaimana dengan pemotongan PPh Pasal 21? Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan tersebut menyatakan bahwa tunjangan profesi bagi guru dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan tarif sesuai peraturan perundang-undangan dan bersifat final.

Nah, bagi PNS yang menerima penghasilan yang berasal dari APBN/APBD, pengenaan PPh Pasal 21nya berdasarkan PP 45 Tahun 1994. Berdasarkan ketentuan ini, hanya ada dua kemungkinan pengenaan PPh Pasal 21 bagi PNS, Pertama, penghasilan yang terkait dengan gaji setiap bulan dikenakan PPh Pasal 21 dengan tarif umum dan ditanggung pemerintah. Kedua, penghasilan selain itu dikenakan PPh Pasal 21 final sebesar 15% dari jumlah penghasilan, kecuali untuk golongan IId ke bawah tidak dipotong. Mengenai pengenaan PPh Pasal 21 bagi PNS ini saya pernah menuliskannya di http://dudiwahyudi.com/pajak/pajak-penghasilan/pph-pasal-21-pegawai-negeri-pns.html.

Kalau saya membaca Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 di atas dan ketentuan PP 45 Tahun 1994, maka saya menyimpulkan bahwa terhadap tunjangan profesi guru PNS dikenakan PPh Pasal 21 sebesar 15% final. Kecuali yang golongannya IId ke bawah tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 21.

PPh Pasal 21 Tunjangan Profesi Guru Non PNS

PPh Pasal 21 tunjangan profesi guru tidak masuk dalam lingkup PP 45 Tahun 1994 karena penerima penghasilan bukan PNS walaupun penghasilan tersebut berasal dari keuangan negara. Dengan demikian, maka pengenaan PPh Pasal 21 harusnya berpedoman kepada ketentuan umum tentang pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-57/PJ/2009.

Jika mengacu kepada ketentuan tersebut, PPh Pasal 21 yang dipotong tidak bersifat final. Hal ini bertentangan dengan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 yang menyatakan bahwa tunjangan profesi bagi guru dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan tarif sesuai peraturan perundang-undangan dan bersifat final. Perhatikan kata yang ditebalkan. Bagi guru non PNS seharusnya tidak final.

Apabila kita mengacu kepada Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-57/PJ/2009, maka terdapat beberapa kemungkinan pemotongan PPh Pasal 21 yaitu dianggap sebagai pegawai tetap, dianggap sebagai pegawai tidak tetap, dianggap sebagai bukan pegawai atau dianggap sebagai peserta kegiatan. Masing-masing berbeda cara menghitung PPh Pasal 21 nya.

Kalau dianggap pegawai tetap, rasanya tidak tepat karena perhitungannya akan melibatkan PTKP dan biaya jabatan lagi. Padahal PTKP dan biaya jabatan sudah diberikan ketika dipotong PPh Pasal 21 atas penghasilan bulanan non PNS tersebut (bukan tunjangan profesi). Supaya tidak dobel PTKP dan biaya jabatan baiknya penghasilan bulanan ini digabung dulu dengan tunjangan profesi. Tapi secara teknis cara ini sulit dilakukan karena yang membayar kedua jenis penghasilan ini berbeda. Belum lagi, dalam prakteknya tunjangan profesi tidak dibayarkan tiap bulan.

Demikian juga kalau non PNS yang menerima tunjangan profesi ini dianggap sebagai pegawai tidak tetap, maka masalahnya sama yaitu ada pemberian PTKP dua kali. Jadi dengan cara inipun rasanya kurang tepat, apalagi guru non PNS ini tidak cocok masuk definisi pegawai tidak tetap.

Kemungkinan ketiga, guru non PNS yang menerima tunjangan profesi dianggap bukan pegawai. Dari kata “bukan pegawai” saja rasanya sudah tidak tepat. Apalagi sebelum dikenakan tarif Pasal 17 diberikan pengurangan dulu 50%, padahal tunjangan profesi guru ini adalah tambahan penghasilan guru yang hampir tidak mengeluarkan biaya lagi. Belum lagi masalah berkesinambungannya akan menyebabkan penerima penghasilan berhak atas PTKP. Maslah dobel PTKP akan muncul lagi.

Alternatif keempat adalah dengan menganggapnya sebagai peserta kegiatan.  Sebenarnya definisi peserta kegiatan sendiri adalah orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya (workshop), pendidikan, pertunjukan, olahraga, atau kegiatan lainnya dan menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut.

Kalau dari definisinya sendiri sebenarnya sangat tidak cocok, tapi kita lihat bagaimana cara menghitung PPh Pasal 21 nya. Honorarium yang diterima peserta kegiatan dikenakan PPh Pasal 21 dengan cara menerapkan tarif Pasal 17 langsung terhadap honorarium. Apabila tunjangan profesi guru non PNS dikenakan PPh Pasal 21 dengan cara ini, maka ini adalah cara yang paling tepat karena pengenaan PPh Pasal 21nya akan mencerminkan PPh Pasal 21 yang akan terutang di akhir tahun. Tidak ada dobel PTKP dan biaya jabatan yang terjadi dengan asumsi bahwa guru non PNS ini memiliki penghasilan bulanan yang tetap dari sekolah tempat mengajarnya dan dikenakan PPh Pasal 21 sebagai pegawai tetap.

Kesimpulan

PPh Pasal 21 tunjangan profesi guru PNS mengacu kepada PP Nomor 45 Tahun 1994 dengan menerapkan tarif 15% dan bersifat final, kecuali untuk golongan IId ke bawah. Ketentuan PPh Pasal 21 tidak bisa memberikan penegasan atas pemotongan PPh Pasal 21 tunjangan profesi guru Non PNS. Cara yang paling tepat adalah dengan menerapkan tarif Pasal 17 atas tunjangan profesi guru. Konsekuensinya, perbedaan pengenaan PPh Pasal 21 antara guru PNS dan non PNS menyebabkan adanya ketidak adilan. Untuk itu, sebaiknya perlu ada aturan khusus yang mengatur PPh Pasal 21 atas tunjangan profesi guru dengan cara mengamandemen lagi Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 dan/atau PP 45 Tahun 1994.