Berikut ini adalah beberapa peraturan pelaksanaan Undang-undang pajak Penghasilan berupa Peraturan Pemerintah yang baru diterbitkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009
PP ini mengatur Pajak Penghasilan atas bunga simpanan koperasi yang dibayarkan koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. PP ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan. PP ini tertanggal 9 Pebruari 2009 namun mulai berlaku surut tanggal 1 Januari 2009.
Ketentuan pokok yang dikandung dalam PP ini adalah :

  1. Penghasikan berupa bunga simpanan koperasi yang dibayarkan kepada anggota koperasi orang pribadi dikenakan PPh final.
  2. Tarif 0% dikenakan atas bunga simpanan koperasi sampai dengan Rp240.000,- per bulan.
  3. Tarif 10% dari jumlah bruto dikenakan atas bunga simpanan koperasi yang melebihi Rp240.000,- per bulan.

Sebelumnya bunga simpanan koperasi ini diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang PPh. Adapaun batasan jumlah bunga simpanan koperasi yang tidak dipotong PPh Pasal 23 diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 522/KMK.04/1998 yaitu sejumlah Rp240.000,- sebulan. Dengan berlakunya UU Nomor 36 Tahun 2008 dan PP ini tentunya pemotongan PPh Pasal 23 atas bunga simpanan koperasi ini menjadi tidak berlaku lagi.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009
PP ini mengatur tentang pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi. Dasar penerbitan PP ini adalah Pasal 4 ayat (2) UU PPh. PP ini diterbitkan untuk menggantikan PP Nomor 6 Tahun 2002. PP ini juga berlaku surut mulai 1 Januari 2009 walaupun diterbitkan tanggal 9 Pebruari 2009.
Pokok-pokok ketentuan yang terkandung dalam PP ini adalah :

  1. Atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak berupa bunga/diskonto obligasi dikenakan PPh Final
  2. Tarifnya adalah 15% untuk Wajib Pajak Dalam Negeri dan BUT dan 20% atau tarif P3B untuk Wajib Pajak Luar Negeri.
  3. Pengenaan PPh Final ini tidak berlaku bagi Dana Pensiun dan Bank
  4. Tarif khusus untuk reksadana yaitu 0%, 5% dan 15%.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009
PP ini mengatur pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa. Dasar hukum penerbitan PP ini adalah Pasal 4 ayat (2) UU PPh. Mulai berlaku sejak 1 Januari 2009.
Besarnya Pajak Penghasilan yang dikenakan adalah sebesar 2,5% dari margin awal. Sebagai pemungutnya ditunjuk lembaga kliring dan penjamin.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009
PP ini mengatur tentang bantuan atau sumbangan termasuk zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.
PP ini tertanggal 9 Pebruari 2009 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009. Kandungan PP ini pada intinya adalah bahwa bantuan dan sumbangan, termasuk zakat dan sumbangan wajib keagamaan, bukan merupakan objek pajak jika tidak ada hubungan usaha, kepemilikan, penguasaan dan pekerjaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009
PP ini mengatur pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 2c dan 2d Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.
Kandungan pokok PP yang diterbitkan tanggal 9 Pebruari 2009 ini adalah dikenakannya PPh Final atas penghasilan berupa dividen yang diterima/atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dengan tarif 10%.