Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self assesment. Dengan sistem tersebut Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak. Namun demikian, ketika Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan,ada kalanya atas penghasilan tersebut dipotong pajak dulu. Contoh, seorang karyawan dipotong pajak atas gaji yang diterimanya tiap bulan yang dinamakan pemotongan PPh Pasal 21.

Apakah praktek ini menyalahi sistem self assesment ini? Jawabannya tidak. Pemotongan dan pemungutan pajak hanya merupakan mekanisme untuk melunasi pajak yang akan terutang dalam tahun tersebut. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) terutang sebenarnya dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Adapun pajak yang sudah dipotong atau dipungut tersebut akan diperhitungkan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Dalam bahasa teknisnya pajak yang sudah dipotong atau dipungut tersebut dinamakan kredit pajak.

Nah, pada tulisan ini saya akan menguraikan salah satu jenis Pemotongan Pajak Penghasilan yang disebut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Di tulisan berikutnya saya akan menguraikan bentuk lain dari pemotongan dan pemungutan Paajak Penghasilan lain yaitu PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26 dan PPh Pasal 4 Ayat (2).

Dasar Hukum PPh Pasal 21

Sandaran hukum PPh Pasal 21 adalah Pasal 21 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPh). Sebagai operasionalisasi Pasal 21 UU PPh ini adalah Keputusan Dirjen Pajak Nomor 545/PJ/2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-15/PJ./2006 (selanjutnya disebut juklak PPh Pasal 21)

Apa Itu PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang disingkat PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.

Lingkup pemotongan PPh Pasal 21 adalah berupa penghasilan sehubungan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain. Dengan demikian, PPh Pasal 21 hanya dikenakan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi dengan lingkup penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan. Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dari usaha dan modal seperti sewa, dividen, dan royalti bukan merupakan objek PPh Pasal 21.

Pemotong PPh Pasal 21

Pemotong Pajak PPh Pasal 21 yang selanjutnya disingkat Pemotong Pajak adalah:

  1.     pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, bentuk usaha tetap, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;

  2.     bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;

  3.     dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua;

  4.     perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan, jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya ;

  5.    yayasan (termasuk yayasan di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olahraga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik, dan organisasi lainnya dalam bentuk apapun dalam segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi;

  6.     perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;

  7.    penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

Dalam pengertian pemberi kerja sebagaimana dimaksud butir a di atas termasuk juga badan atau organisasi internasional yang tidak dikecualikan sebagai Pemotong Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) UU PPh. Keputusan Menteri Keuangan yang dimaksud adalah Keputusan Menteri Keungan Nomor 574/KMK.04/200 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.03/2007.

Begitu pula perusahaan dan badan sebagaimana dimaksud butir d dan f termasuk Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan badan atau organisasi internasional dalam bentuk apapun yang tidak dikecualikan sebagai Pemotong Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2)  UU PPh.

Nah, demikianlah bagian pertama tulisan saya tentang PPh Pasal 21. Di bagian berikutnya saya akan menjelaskan objek pajak atau penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 serta tarifnya. Untuk itu silahkan pantau terus Indonesian Taxblog.