bagaimana penghitungan pph pribadi untuk masa kerja belum satu tahun.
thanx

Ketika saya mengisi form S, terjadi kekurangan bayar yang lumayan besar. Setelah saya periksa, ternyata karena PTKP masing-masing perusahaan tersebut disetahunkan. Sehingga kerugian saya paling besar pada perusahaan B dimana PTKP saya menjadi setahun dimana saya hanya 2 bulan bekerja.

So saya jadi merasa dirugikan, karena tiap bulan gaji saya sudah dipotong pajak. dan ternyata saya harus membayar kekurangan pajak. Padahal tiap bln sudah disetorkan perusahaan.
Dan saya sekarang sudah tidak bekerja di kedua perusahaan tersebut.

Mohon informasinya Pak, terima kasih sebelumnya.

Perhitungan PPh Pasal 21 tidak berhubungan dengan kondisi perusahaannya tapi berhubungan dengan kondisi pegawai yang dipotong pph pasal 21nya. Jadi disetahunkan atau tidak tergantung kondisi pegawainya.
Untuk SPT Tahunan PPh Badan, perhitungannya biasa saja. Tak ada istilah disetahunkan untuk perhitungan pph perusahaan (badan).

bagaimana ini mas?butuh pencerahan

Kalau memang penghasilan neto (bukan laba bruto) sebenarnya jauh di bawah tarif norma, gunakan saja pembukuan, jangan gunakan tarif norma. Risikonya Anda perlu menganggarkan biaya untuk melakukan pembukuan. Nah, silahkan bandingkan, mana yang terbaik, menggunakan tarif norma atau pembukuan.

@Susi
Terima kasih pertanyaannya. Maaf ya baru tahu sekarang. Memang karena keterbatasan waktu dan akses internet saya tidak bisa memantau semua komentar yang masuk. Jadi, terima kasih sudah diingatkan. Jangan bosan-bosan ya main di blog saya .
Mengenai norma, menurut saya sudah jelas ketentuannya. Jadi, jika Wajib Pajak memilih norma, ya baik WP maupun kantor pajak harus menerima konsekuensinya. Jadi, misalnya kalau merugikan WP, ya WP harus terima. Kalau menguntungkan WP, alhamdulillah.
Jika merugikan pajak, kantor pajakpun tidak bisa mengenakan pajak menggunakan cara pembukuan karena hal ini merupakan salah satu fasilitas bagi WP yang dijamin oleh peraturan.
Atau mbak Susi punya kasus mengenai hal ini? Mungkin bisa dishare untuk didiskusikan.
Salam

saya sadar bahwa norma ini sebenarnya untuk menyederhanakan (bagi yang tidak mampu pembukuan), dan mengesampingkan rasa keadilan sebenarnya (dan % norma tsb sepertinya memang sudah di’naik’an diatas rata2 maksimal per kapita nya juga kok, supaya dirjen selalu untung!).

Dgn demikian kalau wp dirugikan dari perhitungan norma, tentunya dirjen pajak tentunya tidak akan mempermasalahkan.

Nah masalahnya: Tapi kalo terjadi sebaliknya bagaimana? apakah dirjen akan bersikap fair’ ? karena kalau kebetulan wp yg lg untung, duitnya tentunya akan menumpuk di harta bukan?

Nah apakah dalam hal ini penambahan untung netto dari kejadian tsb dianggap ’sudah/belum’ dikenakan pajak?

(mengingat di salah satu pasal setiap penambahan netto yg belum dipajakin bisa dipajakin)

Menurut saya seharusnya ’sudah dikenakan’, kan norma hitungnya lgsg dari bruto keseluruhan, penambahan tsb ’sudah dihitung’ dalam peredaran bruto dari norma tsb loh..berarti ’sudah dikenakan pajak’ kan? bagaimana pendapat bapak?

Ifa