Hari raya idul fitri tinggal sekitar seminggu. Dua kata yang teringat oleh sebagian besar orang bila disebut hari raya idul fitri atau lebaram itu kemungkinan ada dua : mudik dan THR (Tunjangan Hari Raya). Masalah mudik tak akan menjadi perhatian saya karena blog ini terfokus pada masalah pajak walaupun kalau dikait-kaitkan sih pasti ada kaitannya. He..he..he..

Kata kedualah yang akan menjadi bahan tulisan kali ini. Ya, karena THR merupakan jenis penghasilan yang biasanya diterima oleh karyawan atau pegawai setiap menjelang hari raya. Nah, kalau dikaitkan dengan pajak, pastilah ada kaitannya karena yang namanya penghasilan, apapun nama dan jenisnya, merupakan objek Pajak Penghasilan.

Seperti apa sih kaitannya antara THR dan pajak? Barangkali pertanyaan-pertanyaan berikut ini bisa menjadi petunjuknya. “Berapa sih besarnya pajak atas THR?”, “Berapa tarif pajak atas THR”, atau “Bagaimana perlakuan perpajakan atas THR?”.

Baiklah. Mari kita sekarang masuk ke masalah teknis. Tunjangan Hari Raya atau biasa disebut THR adalah penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 21. Dasar hukum pemotongan PPh Pasal 21 atas THR ini adalah Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan dan petunjuk pemotongan PPh Pasal 21 yang diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-545/PJ/2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-15/PJ/2006.

Dalam buku petunjuk pemotongan PPh Pasal 21, THR dikelompokkan sebagai penghasilan tidak teratur di mana teman-temannya adalah bonus, jasa produksi, gratifikasi, tantiem. Penghasilan-penghasilan ini disebut tidak teratur karena tidak diberikan tiap bulan tetapi biasanya setahun sekali.

Bagaimana teknis pemotongan PPh Pasal 21 atas THR ini? Baiklah saya kutipkan saja bagian yang mengatur PPh Pasal 21 atas THR dan kawan-kawannya ini :

Apabila kepada pegawai tetap diberikan jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, premi, tunjangan hari raya, dan penghasilan lain semacam itu yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali setahun, maka PPh Pasal 21 dihitung dan dipotong dengan cara sebagai berikut :

  1. dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.

  2. dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya

  3. selisih antara PPh Pasal 21 menurut penghitungan huruf a dan huruf b adalah PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebaga.

Yang dimaksud dengan penghasilan teratur adalah penghasilan yang biasanya diterima tiap bulan seperti gaji, tunjangan, uang lembur dll. Dengan rumus sedrhana bisa saya tuliskan sebagai berikut :

PPh Pasal 21 atas THR = (PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan teratur dan THR) – (PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur saja)

Baiklah, untuk memperjelas masalah saya coba berikan contoh sederhana :

Robinho (status bujangan tanpa tanggungan), seorang pegawai pada PT Citizen, dalam bulan September 2008 ini mendapatkan penghasilan berupa gaji dan tunjangan sebesar Rp3.000.000,-. Di samping itu Robinho juga diberikan tunjangan hari raya sebesar Rp5.000.000,-. Iuran pensiun setahun yang dipotong dari gaji adalah Rp100.000,-.

A. PPh Pasal 21 Setahun Atas Penghasilan Teratur dan THR :

Penghasilan teratur setahun Rp3.000.000,- x 12 bulan = Rp36.000.000,-

Penghasilan THR = Rp5.000.000,-

Jumlah Penghasilan Bruto Setahun Rp36.000.000,- + Rp5.000.000,- = Rp 41.000.000,-

Biaya Jabatan 5% x Rp41.000.000,- = Rp2.050.000,- tapi maksimum diperbolehkan = Rp1.296.000

Iuran Pensiun 12 x Rp100.000,- = Rp1.200.000,-

Jumlah Pengurang Rp1.296.000,- + Rp1.200.000,- = Rp2.496.000,-

Penghasilan Neto Rp41.000.000 – Rp2.496.000 = Rp38.504.000,-

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) = Rp13.200.000,-

Penghasilan Kena Pajak Rp38.504.000 – Rp13.200.000 = Rp25.304.000,-

PPh Pasal 21 (5% x Rp25.000.000) + (10% x Rp304.000) = Rp1.280.400,- <—– Nilai A

B. PPh Pasal 21 Setahun Atas Penghasilan Teratur Saja :

Penghasilan teratur setahun Rp3.000.000,- x 12 bulan = Rp36.000.000,-

Biaya Jabatan 5% x Rp36.000.000,- = Rp1.800.000,- tapi maksimum diperbolehkan = Rp1.296.000

Iuran Pensiun 12 x Rp100.000,- = Rp1.200.000,-

Jumlah Pengurang Rp1.296.000,- + Rp1.200.000,- = Rp2.496.000,-

Penghasilan Neto Rp36.000.000 – Rp2.496.000 = Rp33.504.000,-

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) = Rp13.200.000,-

Penghasilan Kena Pajak Rp33.504.000 – Rp13.200.000 = Rp20.304.000,-

PPh Pasal 21 5% x Rp20.304.000 = Rp1.015.200,- <—– Nilai B

C. PPh Pasal 21 Atas THR :

Nilai A – Nilai B = 1.280.400 – 1.015.200 = Rp264.800,- <—— Nilai C

Jadi, PPh Pasal 21 atas THR dalam kasus di atas adalah Rp264.800,-. Perhatikan bawha perhitungan di atas menggunakan huruf berwarna merah, sementara hasilnya menggunakan huruf berwarna biru. Nilai akhirnya saya bold untuk memudahkan membacanya.

Baca juga tulisan-tulisan terkait :

Download : Petunjuk Pemotongan PPh Pasal 21/26

Update 2009 :

Perhitungan di atas belum disesuaikan dengan ketentuan baru tahun 2009. Silahkan klik postingan terbaru tentang THR 2009 :

PPh Pasal 21 Atas THR Tahun 2009