Comments on: Masa Transisi PPh Final Jasa Konstruksi

By: maria

maria — Mon, 03 Oct 2011 06:33:06 +0000

Pak bagaimana kriteria jasa usaha konstruksi untuk klasifikasi usaha kecil, nilai kontrak berapa sampai berapa. trima kasih

By: yuanta

yuanta — Tue, 16 Jun 2009 01:39:46 +0000

pak saya bertanya seperti icha pak,,
terima ksih bantuanya…

By: Ratna Rusmiati

Ratna Rusmiati — Thu, 04 Jun 2009 04:57:22 +0000

Numpang tanya Pak,

1. Menurut PP 51/2008 yang seharusnya melakukan pemindah bukuan atas PPh yang sudah dipotong itu siapa? Pemotong PPh atau WP itu sendiri?

2. Bolehkah membayar kekurangan pajak terlebih dahulu sebelum dilakukan pemindah bukuan?

3. Apabila melakukan pembayaran kekurangan pajak (1%) pada bulan Maret 09 dan disetor sendiri, apakah sudah benar? dan adakah denda atas keterlambatan tsb?

Terima kasih Pak atas bantuannya.

By: ari

ari — Fri, 17 Apr 2009 11:56:58 +0000

Tolong minta bantuan untuk PPH pengadaan barang proyek APBN dikenakan PPH yang mana? dan besarnya berapa? terima kasih. (misal pengadaan barang di Departemen Perhubungan). dan nilai taifnya serta kode jenis pajak dan kode jenis setorannya.

PPh Pasal 22 1,5%, kode MAP 411122 100

By: agus arifin

agus arifin — Mon, 13 Apr 2009 02:51:32 +0000

memang pada dasarnya kita harus mengikuti aturan yang baru, yang harus kita terapkan karena dengan persetujuan para pejabat negara yang mentargetkan penerimaan kas negara dari perpajakan, tetapi dalam hal ini pejabat pemerintah yang merumuskan dan mensepakati aturan tersebut hanya mementingkan untuk penerimaan yang lebih besar untuk mencapai target yang mereka tetapkan sendiri. Disini pemerintah (Perumus kebijakan) tidak memikirkan aturan yang lama itu mau diapakan????? sementara sampai saat ini kita sebagi pelaku saja tidak difikirkan pemerintah aturan yang mana harus kita terapkan secara tepat dan benar sesuai yang mereka mau.

By: icha

icha — Mon, 23 Mar 2009 17:03:48 +0000

slamat pagi pak, saya sedang mengerjakan skripsi mengenai perubahan pp 51. saya ingin meminta pak dudi menolong saya dlm membahas soal ini. pertanyaan saya adl
1.Bagaimana pelaksanaan pemotongan dan penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) final pada prsh konstruksi ditinjau dari konsep penghasilan?
2.Apakah keuntungan dan kerugian penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 bagi Wajib Pajak ditinjau dari segi jumlah pembayaran dan pemenuhan kewajiban administrasi?
3.Permasalahan-permasalahan apakah yang timbul pada prsh konstruksi ketika terjadi perubahan PP Nomor 140 Tahun 2000 menjadi PP Nomor 51 Tahun 2008dan bagaimana cara mengatasinya?
terima kasih atas bantuannya pak..

By: ian siregar

ian siregar — Wed, 18 Mar 2009 09:04:26 +0000

aku juga bingung seperti rian

By: rian

rian — Wed, 04 Mar 2009 15:47:04 +0000

mas, aku bingung…
untuk thn 209 sebenernya gmn sih utk jasa konstruksi:
1. apa tetap berdasarkan 187/PMK.03/2008 terbit 20 Nopember 2008??

2. bgmn dengan pengertian jasa konstruksi yg diatur di pasal 23 ayat 1 hrf c angka 2 UU PPh 2008 “imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, JASA KONSTRUKSI, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21″ yg brarti kena 2% tanpa syarat apapun?

3. bgmn dng yag diatur dlm pasal 4 ayat (2)hrf d UU PPh 2008 “penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha JASA KONSTRUKSI, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan” ?

Gmn nih mas mn yg berlaku dr 3 aturan diatas?

note: dlm 187/PMK.03/2008 nopember 2008 kenapa pada bagian “mengingat” blm ada mencantumkan UU PPh 2008 yg mn telah diundangkan tgl 23 september 2008?

mohon tanggapannya mas, biar ilang bingungku ini..
makasih banyak

By: Susan

Susan — Fri, 09 Jan 2009 05:12:04 +0000

Pak, numpang tanya

Pak, Jika saya sudah membayar selisih 1%nya bagaimana kelanjutan untuk pelaporan ke kantor Pajak SSP lembar ke 3 nya, apakah saya perlu buat Bukti Potong yg 1%nya itu? tapi bukti potong kan harus diterbitkan dari pengguna jasa bukan pemberi jasa.

mohon petunjuknya,
Terima Kasih banyak

By: Rudi

Rudi — Wed, 03 Dec 2008 18:26:21 +0000

Numpang tanya pak,
Seandainya PPh 23 nya kena di 2% lalu setelah menjadi final kena di 4%, maka kurang bayarnya adalah selisih dari 4%-2% = 2%.
Apakah betul begitu pak ?

Lalu jika ada setoran sendiri PPh 25 bulanan (yang didapat dari pajak terutang tahun sebelumnya dibagi 12) , apakah PPh 25 ini bisa diperhitungan ke kurang bayar di atas ?
Jadi kurang bayarnya adalah = (4%-2%) – PPh 25 ?

terima kasih pak …