INILAH.COM, Jakarta – Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak terkena Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.

Pjs Direktur Peraturan Perpajakan II Ditjen Pajak, Suryo Utomo mengungkapkan Kementerian Keuangan mengeluarkan peraturan yang mengecualikan pemungutan PPh Pasal 22 atas pembayaran untuk pembelian barang terkait dengan penggunaan dana BOS. “Harapan diterbitkan peraturan ini akan mengakomodir perkembangan dinamika perubahan yang terjadi di lapangan. Selain itu, juga akan memudahkan Wajib Pajak dalam menghitung dan melaporkan PPh Pasal 22,” ungkapnya dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (6/10).

Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 154/PMK.03/2010 yang sudah mulai berlaku efektif sejak 31 Agustus lalu.

Pengecualian pemungutan PPh pasal 22 juga dikenakan pada barang hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Selain itu, PMK terkait juga menaikkan batasan (threshold) yang dapat dikenakan PPh Pasal 22 bagi bendahara yang sebelumnya sebesar Rp1 juta menjadi Rp2 juta. [cms]

http://www.inilah.com