Comments on: Contoh Perhitungan Sanksi Bunga dan Denda

By: sispiato

sispiato — Wed, 23 Nov 2011 05:04:25 +0000

saya mau tanya pak, PPh 23 masa February 2007 sebesar Rp 20 juta, baru di bayar & dilapor 20 Nov 20011, bagaimana perhitungan bunganya ?

terima kasih sebelumnya.

By: albert

albert — Thu, 27 Oct 2011 05:38:29 +0000

menurut hemat saya lebih baik anda mendirikan perusahaan baru saja, karena perusahaan anda yang lama masih memiliki hutang pajak yg harus diselesaikan, dari pada ribet2…

By: david

david — Mon, 10 Oct 2011 07:38:44 +0000

mau tanya pak… saya buat C.V tahun 2002. tapi usahanya bangkrut. dari tahun 2002 sampai sekarang blm pernah bayar pajak karena usahanya sudah tutup thn 2002. sekarang saya mau usaha lagi dengan C.V yang ini. berapa pajak yang saya harus bayar? terima kasih sebelunnya….

By: nita

nita — Wed, 07 Sep 2011 06:43:05 +0000

mau tanya,jika sudah tau terlambat dalam pemabyaran kemudian bisa langsung membayar bunganya atau menunggu surat dari kantor pajak?

By: kiki

kiki — Sun, 28 Aug 2011 10:01:48 +0000

saya mau tanya dong,,
da yang tau gak rumus perhitungan pajak BBN-KB,, beserta denda ny..???
tolong ya,,,

By: iik

iik — Wed, 22 Jun 2011 07:59:45 +0000

Berarti jawaban Pak Dudy mengenai sangsi keterlambatan lapor PPh Pasal 25 seharusnya tidak kena sangsi dikarenakan sesuai contoh kasus tanggal 21 Mei 2008 merupakan hari libur nasional.

By: iik

iik — Wed, 22 Jun 2011 07:59:15 +0000

Berarti jawaban Pak Dudy mengenai sangsi keterlambatan lapor seharusnya tidak kena sangsi dikarenakan sesuai contoh kasus tanggal 21 Mei 2008 merupakan hari libur nasional.

By: yosep

yosep — Tue, 14 Jun 2011 02:37:14 +0000

Untuk mengomentari pernyataan saudara bondetino ada baiknya kita merunut apa kewajiban dari pemberi penghasilan dan karyawan sebagai wajib pajak. Pada dasarnya kewajiban subjek pajak yg telah memenuhi persyaratan formal dan material adalah menghitung, membayar, dan melapor. Media untuk menghitung adalah laporan keuangan atau Rekapitulasi peredaran bruto untuk yang menggunakan pencatatan. Atas penghitungan tersebut didapatlah jumlah pajak yg harus disetor, yang kemudian dilaporkan melalui SPT ke kantor Pajak.

Kewajiban perusahaan sebagai pemotong yg terkait dengan kewajiban Pasal 21 adalah menghitung besarnya pajak karyawan, memotong dan menyetorkan pajak karyawan tersebut dan melaporkannya dalam SPT Masa Pasal 21. Kemudian di akhir tahun menyiapkan Bukti Potong 1721 A1, yg oleh karyawan kemudian dilaporkan di dalam SPT karyawan yg bersangkutan.

Kewajiban karyawan sebagai Wajib Pajak orang pribadi adalah menghitung pajak tahun yang bersangkutan, dengan menggabungkan semua penghasilan baik dari pekerjaan, usaha, maupun penghasilan lainnya. Apabila berdasarkan penghitungan tersebut terdapat kekurangan pembayaran maka Wajib Pajak membayar pajak Pasal 29 tersebut ke bank. Baru setelah itu karyawan tersebut dapat melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

Berkenaan dengan statement saudara bondetino di atas, kewajiban pelaporan melekat dengan status karyawan sebagai wajib pajak. SPT bukan hanya melaporkan penghasilan yang merupakan objek pajak tetapi juga melaporkan penghasilan bukan objek pajak, harta kekayaaan dan kewajiban wajib pajak. Selain itu penghasilan yg dilaporkan tidak hanya penghasilan yg berasal dari pekerjaan saja. Banyak karyawan maupun anggota keluarga yg merupakan tangggungan, yang juga mempunyai usaha sampingan. Semua penghasilan tersebut merupakan objek PPh yang harus dihitung, dibayar, dan dilaporkan dalam SPT Tahunan.

Jadi karyawan wajib melaporkan SPT pribadinya sendiri karena berkaitan dengan kewajiban karyawan tersebut sebagai Wajib Pajak yang harus melaporkan seluruh penghasilan, baik penghasilan yg merupakan objek maupun bukan objek, jumlah kekayaan dan kewajiban akhir tahun yang bersangkutan.

By: Desy

Desy — Mon, 28 Mar 2011 12:55:09 +0000

saya mau tanya pak, saya dari tahun kmrn lom lapor SPT. n kalo pajak yang udah dibayar perusahaan, qt di spt tulis nihil ato pake perincian juga? trus kalo lapor tahun ini saya kena denda?

By: bondetino

bondetino — Fri, 25 Mar 2011 06:25:13 +0000

saya nggak habis pikir, dijaman yang sudah maju ini, kantor pajak masih menggunakan cara kuno (cara jaman pra kemerdekaan). Masak pajak karyawan (karyawan didaerah) yang sudah disetor oleh perusahaannya (kantor pusat) harus dilaporkan lagi oleh si karyawan di kantor pajak didaerah? Kan, seharusnya kantor pajak di daerah tinggal akses ke sentral kantor pajak di jakarta dengan memakai kode lokasi NPWP-nya si karyawan, betul nggak? Lha di Indonesia ini kok kaum birokrat suka sekali mempersulit hal yang mudah. apa memang petugas pajak nggak ada kerjaan lain dan suka lihat orang harus ngantri??? malu lah, bebek aja sudah pakai handphone.