Terimakasih.

Saya mau bertanya…ini perusahaan tempat saya bekerja mendapat surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama diarea perusah saya berdomisili, isinya Surat Permintaan Pertanggungjawaban Faktur Pajak Keluaran.
Disitu disebutkan bahwa berdasarkan klarifikasi data Pajak keluaran KPP badan Usaha Milik negara bahwa setelah dilakukan penelitian terhdp SPT Masa PPN 1107 tidak ditemukan data beberapa faktur pajak.
Dan disebutkan bhwa kami belum melaporkan sebagai pajak keluaran SPT masa yg bersangkutan dan dalam 14 hari kami diminta memberikan penjelasan perihal tersebut. dan apabila stlh batas waktu tersebut kami tdk memberikan penjelasan maka akan diterbitkan surat ketetapan sesuai UU No. 28 Th 2007 , kmdian kami diminta menghubungi Seksi pelayanan atau AR masing2.
Yg ingin saya tanyakan karena perusahaan kami belum meiliki konsultan pajak mk kami pd SPT masa tersebut belum melaporkan SPT PPN slm 2 tahun..tp tahun berikutnya kami sdh melaporkan. Kami mau menanyakan kira2 sanksi apa yg bisa kami terima…besarnya denda berapa… terima kasih

contohnya,
invoice tagihan tanggal 2 Oct 2011 dan bukti potongnya baru kami terima tanggal 19 maret 2012, tapi tanggal yang tertera pada bukti potong tersebut 6 jan 2012.

apabila orangnya memotong lebih besar dari invoice tagihannya gimana perlakuannya pak?
misal, pph berdasarkan invoice tagihan 2.000 dan pph yang tertera di bukti potong 3.000. pembayaran jumlah tagihan setelah dipotong pph dan plus ppn sudah pas, tapi jumlah yang dipotong berdasarkan bukti lebih besar dari yang sebenarnya, berarti itu menguntungkan kami ya pak?
apakah harus disesuaikan dengan bukti potong yang kami terima?
tapi bagaimana cara menjurnalnya pak?

terima kasih sebelumnya.