Comments on: Bantuan dan Sumbangan : Objek dan Non Objek

By: pajak

pajak — Tue, 18 Jan 2011 07:26:55 +0000

blog bagus
tp ko prtanyaan nya ga direspon?

By: ukky

ukky — Thu, 18 Jun 2009 11:39:13 +0000

mas, kalo sumbangan dan bantuan yg diterima parpol itu kan biasanya ada hubungan penguasaan. misal anggota parpol x ngasi sumbangan ke parpol x supaya kurang lebih dia keputusannya bisa didengar atau dituruti oleh parpol.. disini bisa diliat sebagai hubungan penguasaan bukan?

selain itu sumbangan dari perushaan kepada parpol x, dimana pemilik perusahaan tersebut juga anggota parpol x, maka tentunya ada kepentingan disini yg bisa dikateforikan sbg hubungan penguasaan

kemudian sumbangan dari perseorangan bukan anggota parpol yang memiliki usaha (wiraswasta). bisa saja dia menyumbang ke parpol x agar parpol x menggunakan jasa usaha nya. nah ini bisa dikateforikan sbg hubungan pekerjaan atau hubungan usaha.

sumbangan kpd parpol ini nampaknya perlu pengaturan khusus, tidak bisa hanya diatur melalui pasal 4(3) yg sekarang karna itu lebih ke sumbangan keagamaan yg tujuannya utk kesadaran beragama,

bagaimana menurut mas?

By: yulie

yulie — Mon, 02 Feb 2009 05:07:04 +0000

Mas Dudi,
Saya juga membaca bahwa sumbangan atau harta hibahan juga dikecualikan dari objek PPh bila diterima oleh orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil. Yang jadi pertanyaan adalah apakah sumbangan yang diterima oleh Perseroan terbatas yang merupakan usaha menengah juga dikecualikan dari objek pajak atau tidak? Trims.

Menurut saya sepanjang bantuan atau sumbangan tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, kepemilikan, penguasaan atau pekerjaan, maka bantuan sumbangan tersebut bukan objek pajak bagi penerimanya. Pendapat saya ini saya sandarkan pada Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1 UU PPh.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.03/2008 tentang badan-badan dan orang pribadi yang menjalankan usaha mikro, kecil dan menengah yang menerima harta hibahan, bantuan, atau sumbangan yang tidak termasuk objek pajak penghasilan, sebenarnya peraturan pelaksanaan dari Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2.

By: cb100

cb100 — Thu, 22 Jan 2009 01:32:02 +0000

Mas, kalo peraturan pelaksana yang mengatur zakat ini sudah keluar belum? Atau peraturan pelaksana yang lama kalau ada nomor berapa? Thanks

Untuk ketentuan baru beradasarkan UU No. 36/2008, peraturan pelaksanaannya belum terbit. Untuk ketentuan lama, peraturan pelaksanaannya adalah Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-163/PJ/2003 tentang perlakuan zakat atas penghasilan dalam penghitungan penghasilan kena pajak Pajak Penghasilan.