Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
by dudi on May.21, 2009, under Pajak Bumi dan Bangunan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu jenis pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Meterai (BM) dan Bea Perolehan Hak Tas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB). PBB adalah termasuk jenis pajak objektif, di mana yang lebih ditekankan dalam pengenaan pajak ini adalah pada objeknya. Hal ini bisa kita lihat dari susunan pasal dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 dan perubahannya yang menempatkan pasal tentang objek pajak lebih dahulu daripada subjeknya.
Nah, sesuai dengan namanya, objek PBB ini adalah bumi dan/atau bangunan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang PBB. Sementara itu arti bumi dan bangunan dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-undang PBB.
Yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia.
Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. Yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah :
a. jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut
b. jalan tol
c. kolam renang
d. pagar mewah
e. tempat olah raga
f. galangan kapal, dermaga
g. taman mewah
h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak
i. fasilitas lain yang memberikan manfaat.
Objek Pajak Tidak Dikenakan PBB
Pasal 3 Undang-undang PBB memberikan pengecualian bumi dan/atau bangunan yang tidak dikenakan PBB, yaitu objek pajak yang :
a. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan
b. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu
c. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak
d. digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan perlakuan timbal balik
e. digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan
3 Comments for this entry
Leave a Reply
-
Salam
Selamat datang di Blog Pajak Indonesia. Di sini Anda bisa mendapatkan informasi tentang dunia perpajakan Indonesia. Semua materi ditulis oleh saya (Dudi Wahyudi) kecuali disebutkan lain. Materi atau konten blog ini dimaksudkan untuk memperkaya dan melengkapi khasanah materi perpajakan di dunia maya. Dengan demikian, belajar pajak bisa dilakukan oleh siapa saja dari mana saja. Semua tulisan saya hanya pendapat pribadi dan tidak mewakili institusi manapun, termasuk instansi tempat saya bekerja. Segala akibat dari digunakan atau tidaknya materi dalam blog ini tidak menjadi tanggung jawab pengelola blog ini.
Kanwil DJP Sumsel Babel- Komik Pak Jack
- (PRESS RELEASE) KINERJA TAHUN 2009 KANWIL DJP KANWIL SUMSEL & KEP. BABEL
- Tarif PPh Badan Baru (Pasal 17 dan Pasal 31 e UU Nomor 36 Tahun 2008)
- Aspek Perpajakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
- Realisasi Penerimaan Pajak 2009 Capai 97,99 Persen
- Lomba Mewarnai & Menggambar
- SPT Tahunan Tidak Dikirim Lagi ?
- Beberapa Perubahan dalam UU PPN Baru
- OUT BOUND
- PINDAHAN…
- SPT Pajak
- Contoh Pengisian SPT Tahunan 1770 SS
- Bagaimana Cara Menyampaikan SPT Tahunan?
- Pajak Penghasilan Atas Usaha Real Estate
- SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun 2009
- PPh Pasal 21 Atas Uang Pesangon
- Tidak Ada Lagi Pengiriman SPT Tahunan
- Pajak Penghasilan Bagi Petugas Dinas Luar Asuransi dan Distributor MLM / Direct Selling
- Pajak Penghasilan Atas Kegiatan Usaha Berbasis Syariah
- PPh Pasal 21 Atas Bukan Pegawai (Berdasarkan PER-57/PJ/2009)
- Pembetulan SPT
Update Gratis Via Email
September 2nd, 2009 on 10:03 am
salam kenal Bp. Dudi
Saya harits ingin menanyakan dan mengkonfirmasi berapa sebenarnya pajak pembeli dan penjual ketika terjadi pembelian tanah?
Adakah peraturannya mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporannya?
Saya membeli tanah seluas 922 M2 dengan NJOP Rp 243.000/M2 di kotamadya Bogor. Berapa dan bagaimanakah cara menghitung pajak penjual dan pembeli? dan bagaimana pula saya membayar dan melaporkannya ke KPP?
Terima kasih.
harits
July 14th, 2009 on 12:21 pm
Salam Bp. Dudi
Saya ada pertanyaan mengenai PBB rumah,yaitu:
Saya membeli rumah tahun 2007, dari pengembang perumahan. Tetapi sampai dengan 2009 ini di PBB hanya tercantum nilai tanah saja, nilai bangunan tidak ada dan nama pemilik masih nama pengembang. Bagaimana cara untuk membetulkannya?
Terima kasih.
Joko
Nama subjek pajak bisa diganti dengan mengajukan permohonan ke KPP Pratama. Begitu juga penambahan objek berupa bangunan bisa dilakukan dengan mengisi SPOP. Untuk lebih jelasnya silahkan ditanyakan ke KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi objek pajak tersebut.
July 3rd, 2009 on 1:34 pm
Salam kenal pak dudi
Saya butuh informasi, kapan seseorang yang membeli rumah dideveloper mulai bayar pbb. Masalahnya saya kredit in-house di developer tsb, dan belum melakukan balik nama maupun serah terima, sedangkan pembayaran bphtb dll diberi kelonggaran sampai batas kurang lebih 1 tahun dari pelunasan.Memang tahun ini merupakan tahun terakhir saya mencicil, dan saya sudah mendapat tagihan untuk bayar pbb. Sebenarnya masih tanggung jawab developer atau pembeli?
Mohon jawabannya dan terimakasih.