Istilah “Verifikasi” muncul akhir tahun lalu dalam PP Nomor 74 Tahun 2011. Verifikasi ini diperkenalkan sebagai prosedur baru yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya seperti menerbitkan NPWP secara jabatan ataupun menerbitkan surat ketetapan pajak dalam rangka mengawasi kepatuhan material dan juga dalam rangka memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak. Tentang verifikasi dalam PP 74 Tahun 2011 ini sudah saya buatkan artikelnya di link berikut ini. Verifikasi.

Pada tanggal 10 September 2012, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.03/2012 tentang Tatacara Verifikasi. Peraturan Menteri Keuangan ini menjadi landasan operasional pelaksanaan verifikasi di lapangan oleh DJP dan berlaku sejak 15 hari setelah diundangkan. Artinya, pada saat tulisan ini dibuat, tatacara verifikasi sebenarnya sudah berlaku.

Nah, untuk apa sih verifikasi itu? Seperti sudah saya jelaskan dalam tulisan sebelumnya, verifikasi ini sebenarnya mengambil sebagian hal yang sebelumnya dilakukan melalui pemeriksaan seperti menerbitkan surat ketetapan pajak namun dengan prosedur yang lebih sederhana dan mungkin tidak perlu dilakukan oleh tenaga fungsional pemeriksa pajak.

Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.03/2012 ini menegaskan bahwa terdapat beberapa tujuan dilakukannya verifikasi. Tujuan-tujuan verifikasi tersebut adalah:

  1. dalam rangka menerbitkan NPWP secara jabatan,
  2. dalam rangka menghapuskan NPWP, baik secara jabatan maupun atas dasar permohonan Wajib Pajak,
  3. dalam rangka mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara jabatan,
  4. dalam rangka mengukuhkan PKP berdasarkan permohonan Wajib Pajak
  5. dalam rangka mencabut pengukuhan PKP, baik secara jabatan maupun atas permohonan PKP, dan/atau
  6. dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak