Comments on: Tidak Dikenakan Denda Pasal 7

By: Ridwan

Ridwan — Mon, 12 Mar 2012 15:07:43 +0000

Salam..
Mau nanya nich..
Saya WP OP Agen Asuransi menurut Surat Edaran DIRJEN PAJAK SE-100/PJ 2009, angka 2.a Wajib pajak orang pribadi dengan profesi petugas dinas luar (agen asuransi)saya boleh menggunakan Penggunaan norma penghitungan penghasilan neto, tapi untuk tahun pajak 2010 saya ada pajak lebih bayar dan akhirnya tgl 12 Juli 2011 dapat surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan setelah melalui proses yang panjang akhirnya dinyatakan oleh pemeriksa tidak boleh menggunakan norma penghitungan neto dan dinyatakan kurang bayar,
Oleh karena saya masih tetap keberatan dengan ketetapan pajak kurang bayar dari KPP Pratama Semarang Barat akhirnya saya disarankan untuk banding ke Kanwil Pajak Jateng I, Tgl 9 Februari 2012 saya banding ke Tim Quality Assurance Pemeriksaan Kanwil pajak Jateng I, dengan hasil pemeriksaan saya ditetapkan boleh menggunakan penghitungan norma dan ada koreksi pajak lebih bayar.
Tgl 29 Februari 2012 Saya mendapatkan surat ketetapan lebih bayar untuk tahun pajak 2010 namun bersamaan dengan itu saya jugamendapat srat tagihan pajak penghasilan dengan keterangan Sanksi Administrasi “Denda Pasal 7 KUP (denda keterlambatan SPT) yang besarnya Rp.1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah)
Yang jadi pertanyaan kenapa ada denda tersebut ? karena lamanya proses pemeriksaan kan bukan kehendak WP OP dan apa yang harus saya lakukan ?

By: yudie.oth

yudie.oth — Wed, 29 Feb 2012 03:15:55 +0000

ada tidak dasar hukum yang menyatakan bahwa kewajiban lapor spt masa pph pasal 23 hanya dilaporkan pada bulan-bulan tertentu ketika ada pemotongan?

apakah hanya asumsi saja?
karena sesuai dengan penjelasan di atas, tidak ada kata2 bahwa pph pasal 23 tidak wajib dilaporkan tiap bulan..

mohon pencerahannya..

By: susan

susan — Wed, 01 Feb 2012 09:05:01 +0000

Siang mas, saya mau tanya..
Masalah denda keterlambatan bayar PPh Pasal 23 itu kan 2% yah. 2% dari DPP apa dari pajak nya?
Dan denda itu qta bayar pada waktu kapan? ( misalnya denda karna keterlambatan setor dan lapor)

Terima kasih…

By: dayathardi

dayathardi — Tue, 22 Nov 2011 15:03:51 +0000

mas, kalau sema yang isinya bahwa kalau sudah bayar pajak tidak perlu lapor ke kpp SEMA nomer berapa ya?… boleh minta di email ke ddyt_elims@yahoo.com ga mas… tq sebelumnya mas

By: nana

nana — Sat, 27 Feb 2010 15:03:39 +0000

Mas, mau nanyak, berlakunya pph tu sebenarnya mulai th berapa? misalnya th ini baru tau…, gimana mas solusinya

sejak terpenuhinya syarat subjektif dan objektif. secara sederhana sih sejak penghasilan di atas PTKP. atau kalau mau praktis sejak memiliki NPWP

By: Imelda

Imelda — Wed, 09 Sep 2009 02:42:02 +0000

Mau tanya…
apa saja yang dilampirkan untuk lapor denda pasal 7 pph 21 masa selain SSP???

By: ENY

ENY — Wed, 06 May 2009 08:24:39 +0000

MAS, TOLONG DONG KASUS SAYA SAMA DENGAN ALEX, SAYA TUNGGU JAWABANNYA, KALAU BISA SEGERA YA MAS

By: Alex

Alex — Tue, 03 Mar 2009 02:22:01 +0000

Mas, tolong tanya mengenai aturan denda untuk PPh Pasal 23 yang tidak pernah dilaporkan dari tahun 2005 sampai dengan 2008. Bagaimana perhitungannya ? Terima kasih.

Kewajiban PPh Pasal 23 itu tidak mesti ada tiap bulannya. Jadi kewajiban lapor itu tergantung apakah dalam satu bulan ada objek PPh Pasal 23 atau tidak. Nah, tinggal dihitung saja ada berapa kali kewajiban lapor pph pasal 23 dalam tahun 2005 sampai dengan 2007. Denda untuk setiap kewajiban lapor SPT masa pph pasal 23 adalah Rp50.000,- sedangkan untuk tahun 2008 adalah Rp100.000 untuk satu kewajiban lapor SPT masa pph pasal 23

By: Indra

Indra — Fri, 20 Feb 2009 07:35:51 +0000

Pada artikel tidak dikenakan denda pasal 7 itu ada tulisan yang menyatakan,apabila SPT Tahunan OP tidak disampaikan atau pun terlambat, maka akan dikenakan denda sebesar 250 rb..Kalau kita membaca UU KUP No. 28 tahun 2007 pada pasal 7 menegaskan untuk SPT Tahunan OP dikenakan denda sebesar 100rb bukan 250rb,,Makasih

O, ya. Seharusnya memang Rp100.000,-. Terima kasih atas ralatnya.

By: ZULFIKAR

ZULFIKAR — Tue, 09 Dec 2008 03:48:18 +0000

Menurut website mas, misalnya 2% x 1 bulan x Rp. 100.000 = Rp. 2000, bagaimana dengan usaha saya yang tidak melaporkan pajak sampai desember 200x.
Pertanyaan saya :
1. Apakah saya perlu membuat SPP dari bulan ke bulan ?
2. Apakah 1 bulan tersebut di ganti menjadi 12 bulan (2% x 12 Bulan x Rp. 100.000) ?

mohon penjelasannya mas. Trims.