Pertanyaan di atas sepertinya mudah untuk dijawab. Namun tidak demikian kalau sudah sampai pada prakteknya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang timbul ketika peraturan bertemu dengan kondisi di lapangan. Untuk memperjelas masalah ini, saya mencoba membuat tulisan ini. Sebagai referensi tentu saja adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (selanjutnya disebut UU KUP) beserta peraturan pelaksaannya.

Penandatangan SPT

Berdasarkan Pasal 3 Ayat 1 UU KUP, yang harus menandatangai Surat Pembertitahuan adalah Wajib Pajak. Selengkapnya bunyi Pasal tersebut adalah :

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Dari ketentuan di atas kita bisa membuat kesimpulan bahwa Wajib Pajak lah yang harus menandatangani SPT dan tidak ada pembedaan antara SPT Tahunan dan SPT Masa karena yang disebut adalah Surat Pemberitahuan secara umum. Dengan demikian, Wajib Pajak lah yang harus menandatangani SPT, baik SPT Masa maupun SPT Tahunan.

Pengertian Wajib Pajak

Pertanyaan berikutnya, siapakah Wajib Pajak tersebut? Pengertian Wajib Pajak bisa kita temui di Pasal 1 Angka 2 UU KUP di mana disebitkan bahwa :

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dari ketentuan di atas, terdapat tiga jenis Wajib Pajak yaitu Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Pemotong/Pemungut Pajak. Wajib Pajak Orang Pribadi dengan mudah dapat kita identifikasi yaitu orang per orang yang merupakan satu individu unik yang memiliki nama yang unik pula. Wajib Pajak Badan biasanya terdiri dari Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Yayasan, BUMN, BUMD, Lembaga dan lain-lain. Nah, jika Wajib Pajaknya adalah jenis Orang Pribadi maka jelas yang mendatangani SPTnya adalah dia sendiri, baik untuk kewajiban pajak sendiri maupun sebagai pemotong pajak. Bagaimana dengan Wajib Pajak Badan?

Pengurus Sebagai Wakil Wajib Pajak Badan

Untuk menjawab pertanyaan di atas, kita harus melihat Pasal 32 UU KUP yang mengatur tentang Wakil Wajib Pajak. Ketentuan tersebut mengatur bahwa dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak Badan diwakili oleh pengurus. Salah satu hak dan kewajiban Wajib Pajak adalah menandatangani SPT. Dengan demikian, tentu saja yang harus mendatangani SPT dalam hal Wajib Pajak Badan adalah pengurus. Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 4 Ayat (2) UU KUP di mana yang menandatangani SPT Wajib Pajak Badan adalah pengurus atau Direksi.

Siapakah Pengurus?

Tidak ada definisi jelas tentang pengurus ini. Namun demikian, setidaknya Pasal 32 Ayat (4) bisa memberikan gambaran siapa pengurus itu. Perhatikan bunyi Pasal tersebut :

Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.

dan penjelasannya

Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali.

Ketentuan di atas memberikan petunjuk bahwa pengurus adalah orang yang namanya tercantum dalam susunan pengurus dalam akte pendirian atau akte perubahan. Orang-orang tersebut tentu saja adalah komisaris dan jajaran direksi. Mereka inilah sebenarnya yang seharusnya menadatangani SPT, baik SPT Masa maupun SPT Tahunan.

Berdasarkan ketentuan di atas, orang di luar komisaris dan direksi bisa juga masuk dalam pengertian pengurus apabila orang tersebut nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Namun orang ini tentu saja tidak bisa menandatangani SPT karena secara formal dia tidak termasuk jajaran komisaris ataupun direksi. Perluasan pengertian ini nampaknya untuk memperluas tanggung jawab atas pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (2) UU KUP sehngga menutup celah kepada orang yang ternyata pengendali perusahaan namun tidak mencantumkan namanya  secara formal dalam jajaran dewan direksi atau komisaris.

Kuasa Wajib Pajak

Wakil Wajib Pajak dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban bisa memberikan kuasa kepada seorang kuasa berdasarkan Pasal 32 Ayat (3).  Untuk lebih jelasnya silahkan baca juga tulisan saya tentang kuasa Wajib Pajak ini di  sini.