Sekedar mengingatkan, bahwa UU Nomor 28 Tahun 2007 sudah mulai berlaku dan salah satu perubahan yang dibuat adalah sanksi atas keterlambatan atau tidak mepelaporkan SPT sebagaimana diatur dalam UU KUP. Nah, sanksi Pasal 7 yang baru ini adalah sebagai berikut :

  1. Atas keterlambatan atau tidak melaporkan SPT Masa PPN dikenakan sanksi Rp500.000,-

  2. Atas keterlambatan atau tidak melaporkan SPT Masa lainnya dikenakan sanksi Rp100.000,-

  3. Atas keterlambatan atau tidak melaporkan SPT Tahunan PPh Badan dikenakan sanksi Rp1.000.000,-

  4. Atas keterlambatan atau tidak melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dikenakan sanksi Rp100.000,-

Kalau kita cermati di Pasal II angka 1 UU Nomor 28 Tahun 2007, kita akan mendapatkan penjelasan mengenai aturan peralihan di mana Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2001 sampai dengan Tahun Pajak 2007 yang belum diselesaikan, diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000.

Dengan demikian, sanksi Pasal 7 ini nampaknya diberlakukan mulai tahun dan/atau masa pajak 2008 sehingga penerapannya dimulai masa pajak Januari 2008. Untuk SPT Tahunan, penerapannya semestinya untuk tahun pajak 2008 atau baru akan dirasakan tahun depan ketika pelaporan tahun pajak 2008.

Jadi, yang mungkin terasa sekali perubahannya sekarang ini adalah sanksi Pasal 7 untuk PPN di mana yang dulu hanya Rp50.000,- sekarang menjadi Rp500.000,- atau naik sepuluh kali lipat. Ketentuan ini nampaknya untuk memaksa PKP agar melaporkan SPT Masa PPN tepat waktu agar proses konfirmasi faktur pajak berjalan lancar. Selama ini, PKP yang terlambat atau menunda melaporkan SPT Masa PPN akan menghambat proses konfirmasi PPN. Yang dirugikan adalah pembelinya karena faktur pajaknya bisa dianggap tidak ada sehingga tidak bida dijadikan pajak masukan.