Pada tanggal 8 Oktober 2007, Dirjen Pajak mengeluarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-01/PJ.07/2007 tentang Prosedur Pengajuan  dan Penyelesaian Permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak, Keberatan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, dan Pengurangan atau Pembetulan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Peraturan ini dikeluarkan sebagai peraturan pelaksanaan beberapa Pasal sekaligus dalam Undang-undang KUP (UU No. 6 Tahun 1983 Jo. UU No. 16 Tahun 2000).

Pasal-pasal tersebut adalah Pasal 16 mengenai pembetulan ketetapan pajak, Pasal 25 mengenai Keberatan, dan Pasal 36 mengenai penghapusan sanksi administrasi dan pembatalan atau pembatalan ketetapan pajak.Ada hal yang saya belum saya fahami dari dikeluarkannya aturan ini. Saya fikir aturan ini dikeluarkan sebagai peraturan pelaksanaan daru Undang-undang KUP yang baru (UU No. 28 Tahun 2007), namun ternyata perkiraan saya salah karena dibagian mengingat tidak disebut Undang-undang baru ini. Jadi aturan ini murni peraturan pelaksanaan UU KUP yang lama.

Pertanyaan saya adalah mengapa tidak dikeluarkan aturan pelaksanaan untuk UU yang baru. Toh mulai 1 Januari 2008 sudah berlaku UU KUP yang baru.Dalam tulisan ini saya hanya menguraikan tentang prosedur penyelesaian pembetulan ketetapan pajak. Prosedur penyelesaian keberatan dan pengurangan sanksi serta pembatalan ketetapan pajak akan diuraikan kemudian.

Adapun prosedur penyelesaian permohonan pembetulan ketetapan pajak adalah sebagai berikut :

  1. Penyelesaian pembetulan bisa dilakukan baik secara jabatan maupun berdasarkan permohonan Wajib Pajak.

  2. Dokumen yang bisa dibetulkan adalah SKP, STP, SK Keberatan, SK Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar, SKPPKP yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan Undang-undang.

  3. Kesalahan yang perlu dibetulkan sifatnya manusiawi dan tidak mengandung persengketaan antara fiskus dengan Wajib Pajak.

  4. Surat permohonan pembetulan ketetapan pajak dapat disampaikan langsung atau melalui pos tercatat ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau ke KP4/KP2KP dalam wilayah KPP yang bersangkutan.

  5. Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar dalam memproses surat permohonan pembetulan adalah tanggal terima dari petugas TPT atau tanggal stempel pso jika disampaikan secara pos tercatat.

  6. Jangka waktu penyelesaian surat permohonan pembetulan ketetapan pajak adalah 12 bulan sejak permohonan diterima.