Pengembalian pajak (restitusi pajak) diatur dalam Pasal 11 UU KUP. Secara umum Pasal 11 ini mengatur mengenai dasar pengembalian pajak, jangka waktu pengembalian, dan imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian. Perbedaan ketentuan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 dapat diikhtisarkan sebagai berikut :   

Dasar Pengembalian

Dalam ketentuan lama, dasar pengembalian adalah Pasal 17 KUP, Pasal 17B KUP dan Pasal 17C KUP. Dalam ketentuan baru dasar pengembalian ini ditambah dengan Pasal 17D KUP yaitu Pasal baru pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang pengembalian pendahuluan bagi : 

  1. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

  2. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu;

  3. Wajib Pajak badan dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu; atau

  4. Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan jumlah penyerahan dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu.

Di ketentuan yang baru juga diatur dasar pengembalian lain akibat proses sengketa pajak yaitu Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, dan Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, serta Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga .

Jangka Waktu Penyelesaian

Dalam ketentuan lama, jangka waktu penyelsaian yang diatur adalah 1 bulan sejak diterimanya permohonan (SKPLB eks Pasal 17) atau sejak diterbitkan (SKPLB Pasal 17B dan SKPPKP Pasal 17C).

Di ketentuan baru batas waktu pengembalian ini dipertegas dan diperluas cakupannya meliputi 1 bulan sejak diterimanya permohonan (SKPLB eks Pasal  17 ayat (1)), sejak diterbitkan (SKPLB eks Pasal 17 ayat (2), SKPLB eks Pasal 17B, SKPPKP eks Pasal 17C dan Pasal 17D, SK Keberatan, SK Pembetulan, SK Pengurangan Sanksi, SK Penghapusan Sanksi, SK Pengurangan Ketetapan Pajak, SK Pembatalan Ketetapan Pajak, dan SK Pemberian Imbalan Bunga), serta sejak diterimanya (Putusan Banding dan Putusan PK).

Ketentuan ini jelas-jelas akan membuat pelayanan pengembalian lepada Wajib Pajak menjadi lebih baik. 

Peraturan Pelaksanaan

Dasar hukum  berupa atura  pelaksanaan  dalam UU KU P yang lam a diatur oleh Keputusan Menteri Keuangan sedangkan dalam UU KUP yang baru diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan tersebut sudah dikelauarkan pada tanggal 28 Desember 2007 yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-188/PMK.03/2007. 

Kesimpulan

Bila kita lihat isi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, terutama mengenai pengembalian pajak ini, maka terdapat dasar pengembalian pajak baru yaitu yang diatur dalam Pasal 17 ayat (2), Pasal 17D, dan Pasal 17E.

Pengembalian Pasal 17 ayat (2) dilakukan dalam hal ada pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Apabila seseorang atau badan menghadapi kasus seperti ini, maka dia cukup membuat permohonan. Proses penyelesaiannya tidak melalui pemeriksaan tetapi cukup dengan penelitian. Ketentuan lebih lanjut nantinya akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 17D memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dengan syarat tertentu untuk mendapatkan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Mereka yang mendapat kemudahan ini adalah WP Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, WP Orang Pribadi Pengusaha dengan jumlah omzet sampai dengan batas tertentu, WP Badan dengan omzet dan lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu, dan PKP dengan penyerahan dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu.

Pasal 17E, dan Peraturan Menteri Keuangan yang akan dikeluarkan nanti, mengatur mengenai pengembalian PPN atas pembelian barang atau jasa di daerah pabean oleh orang yang bukan subjek pajak dan dikonsumsi di luar daerah pabean. Namun demikian, pengembalian jenis ini tidak tercakup dalam ketentuan tatacara pengembalian Pasal 11 UU KUP tetapi diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri Keuangan