Belum lama ini Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.03/2013. Pada dasarnya peraturan ini mengatur atau merupakan pelaksanaan pengembalian pendahuluan untuk Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 17D Undang-undang KUP. Peraturan ini sendiri mulai berlaku sejak 1 Januari 2014. Untuk memudahkan, dalam tulisan ini yang dimaksud dengan Wajib Pajak tertentu adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu yang dapat mengajukan pengembalian pendahuluan berdasarkan Pasal 17D Undang-undang KUP.

Peraturan pelaksanaan Pasal 17D Undang-undang KUP ini sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2007 dan perubahannya. Jadi peraturan ini merupakan pengganti dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2007 dan perubahannya. Tulisan ini hanya akan mendeskripsikan siapa Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu dan bagaimana tatacara permohonan dan penyelesaian pengembalian pendahuluannya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.03/2013 ini.

Wajib Pajak Yang Memenuhi Persyaratan

Untuk mendapatkan pengembalian pendahuluan berdasarkan Pasal 17D UU KUP, dua persyaratan harus dipenuhi, yaitu persyaratan Wajib Pajak dan persyaratan memenuhi analisis risiko. Nah, jenis Wajib Pajak yang bisa mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan ini adalah Wajib Pajak berikut ini.

  1. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan SPT  Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi;
  2. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan SPT  Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 10.000.000,00;
  3. Wajib Pajak badan yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 100.000.000,00; atau
  4. Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 100.000.000,00.

Di samping harus memenuhi persyaratan di atas, untuk mendapatkan pengembalian pendahuluan, Wajib Pajak juga harus memenuhi analisis risiko. Pedoman analisis risiko ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.  Analisis risiko harus mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak yang dapat berupa kepatuhan penyampaian SPT, kepatuhan dalam melunasi utang pajak, dan kebenaran SPT untuk masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sebelum-sebelumnya.

Permohonan Pengembalian Pendahuluan

Permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis. Permohonan secara tertulis tersebut dilakukan dengan cara memberi tanda pada SPT yang menyatakan lebih bayar restitusi atau dengan cara mengajukan surat tersendiri.

Wajib Pajak yang menyampaikan SPT  yang menyatakan lebih bayar tanpa ada permohonan kompensasi dan tanpa ada permohonan restitusi, dianggap mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Hal yang sama berlaku pula bagi Wajib Pajak yang menyampaikan SPT pembetulan yang menyatakan lebih bayar dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Dalam hal Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sesuai ketentuan Pasal 17B Undang-Undang KUP, permohonan tersebut diproses dengan mekanisme pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak berdasarkan ketentuan Pasal 17D Undang-Undang KUP. Direktur Jenderal Pajak memberitahukan kepada Wajib Pajak tentang hal ini.

Dalam hal permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah, pengembalian kelebihan pembayaran pajak diproses berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c) Undang Undang PPN. Artinya, Wajib Pajak diperlakukan sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah. Begitu juga, Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu yang juga memenuhi kriteria tertentu (Pasal 17C KUP), maka Wajib Pajak diperlakukan sebagai Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, atau Wajib Pajak Patuh sesuai Pasal 17C UU KUP.

Permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yang tidak memenuhi ketentuan analisis risiko, diproses berdasarkan ketentuan Pasal 17B Undang-Undang KUP. Atas hal ini  Direktur Jenderal Pajak memberitahukan kepada Wajib Pajak.

Proses Pengembalian Pendahuluan

Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak kepada Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan (persyaratan Wajib Pajak dan berdasarkan analisis risiko), dilakukan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian. Artinya proses pengembalian pendahuluan dilakukan melalui proses penelitan, bukan verifikasi ataupun pemeriksaan.

Penelitian tersebut dilakukan atas kelengkapan Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya, kebenaran penulisan dan penghitungan pajak, kebenaran kredit pajak atau Pajak Masukan berdasarkan sistem aplikasi Direktorat Jenderal Pajak, dan kebenaran pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Nah, apabila keempat faktor tersebut memenuhi, terhadap Wajib Pajak dapat diberikan pengembalian pendahuluan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) dengan jangka waktu paling lama:

  1. lima belas hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, untuk permohonan pengembalian pendahuluan PPh  orang pribadi;
  2. satu bulan sejak permohonan diterima secara lengkap, untuk permohonan pengembalian pendahuluan PPh badan; dan
  3. satu bulan sejak permohonan diterima secara lengkap, untuk permohonan pengembalian pendahuluan PPN.

Jika jangka waktu di atas tidak dipenuhi oleh Direktur Jenderal Pajak, maka permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan sehingga Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPPKP paling lama 7 hari kerja setelah jangka waktu di atas berakhir.

SKPPKP tidak diterbitkan dalam hal hasil penelitian menunjukkan:

  1. tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak;
  2. SPT beserta lampirannya tidak lengkap;
  3. penulisan dan penghitungan pajak tidak benar;
  4. kredit pajak atau Pajak Masukan berdasarkan sistem aplikasi Direktorat Jenderal Pajak tidak benar;
  5. pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak tidak benar; atau
  6. Wajib Pajak dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Jika SKPPKP tidak diterbitkan, Direktur Jenderal Pajak memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak dan SPT yang menyatakan lebih bayar tersebut ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang KUP.

Pemeriksaan Setelah Pengembalian Pendahuluan

Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak terhadap Wajib Pajak yang telah diterbitkan SKPPKP. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPKB, jumlah pajak yang kurang dibayar tersebut ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D ayat (5) Undang-Undang KUP.