Pembukuan yang dilakukan oleh Wajib Pajak sebenarnya diharuskan menggunakan Bahasa Indonesia dan satuan mata uang Rupiah. Namun demikian, Pasal 28 ayat (8) Undang-undang KUP memberikan ruang kepada Wajib Pajak tertentu untuk menggunakan Bahasa Asing dan satuan mata uang selain Rupiah setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan.

Ketentuan pelaksanaan tentang tatacara penggunaan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dalam pembukuan diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 196/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan Dengan Menggunakan Bahasa Asing Dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah Serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.11/2012.

Ketentuan lebih teknis lagi diatur oleh Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 11/PJ/2010 Tentang Tata Cara Permohonan, Pemberitahuan, Pemberian, Dan Pembatalan Izin Menyelenggarakan Pembukuan Dengan Menggunakan Bahasa Inggris Dan Satuan Mata Uang Dollar Amerika Serikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 10/PJ/2012.

Wajib Pajak Yang Dapat Menyelenggarakan Pembukuan Dengan Bahasa Asing dan Mata Uang Selain Rupiah

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan di atas, Wajib Pajak yang dapat menyelenggarakan pembukuan dengan  menggunakan Bahasa Asing dan mata uang selain Rupiah, adalah:

  1. Wajib Pajak dalam rangka Penanaman Modal Asing yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Penanaman Modal Asing;
  2. Wajib Pajak dalam rangka Kontrak Karya yang beroperasi berdasarkan kontrak dengan Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan selain pertambangan minyak dan gas bumi;
  3. Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan minyak dan gas bumi;
  4. Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang PPh atausebagaimana diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) terkait;
  5. Wajib Pajak yang mendaftarkan emisi sahamnya baik sebagian maupun seluruhnya di bursaefek luar negeri;
  6. Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang menerbitkan reksadana dalam denominasi satuan mata uang Dollar Amerika Serikat dan telah memperoleh Surat Pemberitahuan Efektif Pernyataan Pendaftaran dari Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan pasar modal;
  7. Wajib Pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri, yaitu perusahaan anak (subsidiary company) yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perusahaan induk (parent company) di luar negeri yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a dan huruf b Undang-Undang PPh;
  8. Wajib Pajak yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang fungsionalnya menggunakan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian, tidak semua Wajib Pajak dapat menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang selain Rupiah dalam menyelenggarakan pembukuannya. Terbatas pada Wajib Pajak di atas yang memang memerlukan pembukuan seperti itu.

Jenis Bahasa Asing dan Mata Uang Selain Rupiah

Jenis bahasa asing dan mata uang selain Rupiah yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak di atas adalah Bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat. Dengan demikian, bahasa asing selain Bahasa Inggris serta mata uang asing selain Dollar Amerika Serikat  sama sekali tidak diperkenankan sebagai bahasa pembukuan dan mata uang pembukuan menurut ketentuan perpajakan Indonesia.

Prosedur Permohonan Izin

Untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat, Wajib Pajak berikut ini harus mendapatkan izin tertulis dari Menteri Keuangan:

  1. Wajib Pajak dalam rangka Penanaman Modal Asing yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Penanaman Modal Asing;
  2. Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang PPh atau sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) terkait;
  3. Wajib Pajak yang mendaftarkan emisi sahamnya baik sebagian maupun seluruhnya di bursa efek luar negeri;
  4. Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang menerbitkan reksadana dalam denominasi satuan matauang Dollar Amerika Serikat dan telah memperoleh Surat Pemberitahuan Efektif Pernyataan Pendaftaran dari Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan pasar modal;
  5. Wajib Pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri, yaitu perusahaan anak (subsidiary company) yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perusahaan induk (parent company) di luar negeri yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a dan huruf b Undang-Undang PPh;
  6. Wajib Pajak yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang fungsionalnya menggunakan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlakudi Indonesia.

Izin tertulis dapat diperoleh Wajib Pajak dengan mengajukan  surat permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah, paling lambat 3 (tiga) bulan :

  • sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satua mata uang Dollar Amerika Serikat tersebut dimulai;atau
  • sejak tanggal pendirian bagi Wajib Pajak baru untuk Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajakpertama.

Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan memberikan keputusan atas permohonan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan dari Wajib Pajak diterima secara lengkap.      Apabila   jangka waktu tersebut telah lewat dan Kepala Kantor Wilayah belum memberikan keputusan maka permohonan Wajib Pajak dianggap diterima dan Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan pemberian izin untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang  Dollar Amerika Serikat.

Wajib Pajak yang telah memperoleh izin untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat, harus menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat tersebut dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun pajak sejak diterbitkan izin atau penyampaian pemberitahuan.

Prosedur Pemberitahuan

Wajib Pajak berikut ini cukup menyampaikan pemberitahuan tertulis untuk dapat menyelenggarakan pembukuan dengan Bahasa Inggris dan mata uang selain Rupiah:

  1. Wajib Pajak dalam rangka Kontrak Karya yang beroperasi berdasarkan kontrak dengan Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan selain pertambangan minyak dan gas bumi;
  2. Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan minyak dan gas bumi.

Pemberitahuan secara tertulis disampaikan ke Kantor Pelayanan  Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal pendirian untuk Wajib Pajak dalam rangka Kontrak Karya atau Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang sejak pendiriannya menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat.

Sementara itu, Wajib Pajak dalam rangka Kontrak Karya atau Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang akan menyelenggarakan pembukuan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat, wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat tersebut dimulai.