Update PPh Pasal 22 Tahun 2013
Posted by Dudi Wahyudi on January 19th, 2013 09:55 AM | 4 Comments
Pada tanggal 26 Desember 2012 diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.011/2012 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010. Peraturan ini adalah ketentuan teknis pemungutan PPh Pasal 22 yang mengatur siapa saja yang menjadi pemungut PPh Pasal 22, besarnya ...
Slide Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010
Posted by Dudi Wahyudi on March 24th, 2012 12:22 AM | 2 Comments
Baru selesai memindahkan PP 94 Tahun 2010 ke dalam bentuk slide. Langsung saya upload di Box.Net. Hasilnya di bawah ini. Silahkan kalau mau baca-baca atau mau download.
Subjek Pajak vs Wajib Pajak
Posted by Dudi Wahyudi on January 4th, 2012 07:55 AM | 1 Comment
Akhir tahun 2011, Dirjen Pajak mengeluarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-43/PJ/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Penentuan Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri. Peraturan Dirjen ini menurut saya memang sangat perlu untuk memberikan penegasan tentang Subjek Pajak ...
Seharusnya Tidak Dipotong Pajak? Segera Ajukan Restitusi
Posted by Dudi Wahyudi on April 10th, 2011 09:10 AM | No Comment
Ketentuan tentang pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang relatif sulit untuk difahami berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pelaksanaannya. Ada dua kemungkinan akibat dari kesalahan ini yaitu PPh yang dipotong masih kurang dari seharusnya dan PPh yang dipotong melebihi dari seharusnya. Nah, ...
Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pemotongan Pemungutan
Posted by Dudi Wahyudi on March 4th, 2011 09:57 AM | 3 Comments
Pendahuluan
Sistem Pajak Penghasilan di Indonesia mengenal sistem pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan (withholding tax). Pemotongan atau pemungutan PPh ini sebagai bagian dari pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan. Sifatnya biasanya merupakan pembayaran di muka atas PPh yang akan terutang serta ...
Ditjen Pajak: Dana BOS tak Terkena Pajak
Posted by Dudi Wahyudi on October 6th, 2010 04:53 PM | 5 Comments
INILAH.COM, Jakarta - Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak terkena Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.
Pjs Direktur Peraturan Perpajakan II Ditjen Pajak, Suryo Utomo mengungkapkan Kementerian Keuangan mengeluarkan peraturan yang mengecualikan pemungutan PPh Pasal 22 atas pembayaran untuk pembelian barang ...
Ketentuan Baru PPh Pasal 22
Posted by Dudi Wahyudi on September 26th, 2010 08:57 AM | 1 Comment
Pada tanggal 31 Agustus 2010, telah terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain. Peraturan Menteri Keuangan ini terbit ...
Jangka Waktu Penyelesaian Layanan Unggulan Bidang Perpajakan
Posted by Dudi Wahyudi on August 15th, 2010 11:11 AM | No Comment
Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-79/PJ/2010 tanggal 15 Juli 2010 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Layanan Unggulan Bidang Perpajakan, terdapat 16 layanan unggulan di bidang perpajakan. Keenambelas layanan unggulan beserta jangka waktu penyelesaiannya adalah sebagai berikut :
1. Layanan ...
Aspek Perpajakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Posted by Dudi Wahyudi on January 3rd, 2010 05:57 PM | 21 Comments
Tulisan ini mencoba menjelaskan aspek perpajakan dalam program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Aspek perpajakan di sini adalah aspek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas pembelian barang, aspek Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pembayaran imbalan jasa, aspek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal ...
Inilah Peraturan Pelaksanaan PPh Tahun 2009
Posted by Dudi Wahyudi on August 9th, 2009 05:21 PM | 1 Comment
Peraturan Pemerintah
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi
Peraturan Pemerintah - 40 Tahun 2009, 4 Juni 2009
Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah
Peraturan Pemerintah - 25 Tahun 2009, 3 Maret 2009
Pajak Penghasilan ...
