BLOG PAJAK INDONESIA » Pajak Internasional

TP Course : Transfer Pricing Case Law

dudi — Sun, 18 Dec 2011 05:46:14 +0000

Dokumentasi transfer pricing jangan dianggap sebagai beban, tetapi merupakan kesempatan untuk mendemonstrasikan fakta kepada otoritas pajak.

Hari Kamis, tanggal 15 Desember 2011, saya berkesempatan untuk mengikuti lagi Transfer Pricing Course yang diselenggarakan oleh Danny Darussalam Tax Center. Materinya kali ini adalah tentang kasus-kasus transfer pricing di negara-negara lain yang disengketakan di pengadilan.

Ya, materi kali ini memang nampaknya dimaksudkan untuk mengajak peserta untuk mempelajari kasus-kasus hukum transfer pricing di negara lain sekaligus mengambil pelajaran dari kasus-kasus tersebut.

Yang membuat lebih menarik dari TP Course kali ini adalah terdapat sessi khusus yang narasumbernya dari Direktorat Jenderal Pajak. Mereka adalah Ahmad Komara dan Joko Galungan dari Kantor Pusat DJP yang mewakili otoritas pajak di bidang pemeriksaan untuk kasus-kasus khusus semacam transfer pricing ini. Di kalangan internal DJP, nama mereka berdua juga terkenal sebagai orang-orang yang memiliki kompetensi khusus di bidang transfer pricing.

Berdasarkan rundown acara yang saya terima, sessi Ahmad Komara dan Joko Galungan ini rencananya hanya sekitar1,5 jam saja (pukul 09.05 s.d 10.30 WIB) untuk menyampaikan materi tentang praktek terkini transfer pricing di Indonesia. Namun ternyata, antusias peserta yang tinggi dalam sessi tanya jawab membuat mereka berdua harus berada di tempat sampai menjelang pukul 12.00 WIB.

Beberapa hal yang saya tangkap dari penjelasan Ahmad Komara di antaranya adalah bahwa batas Rp10 Milyar dalam PER-32/PJ/2011 itu hanya batas tentang kewajiban dokumentasi transfer pricing dan bukan berarti transaksi di bawah Rp10 Milyar tidak perlu menerapkan prinsip arm’s length principle (ALP). Dokumentasi transfer pricing jangan dianggap sebagai beban, tetapi merupakan kesempatan untuk mendemonstrasikan fakta kepada otoritas pajak, begitu kata Ahmad Komara. Beliau juga menyampaikan bahwa yang berkepentingan terhadap penerapan ALP ini sebenarnya bukan hanya DJP saja, tapi juga serikat pekerja atau pihak lain. Danny Septriadi menambahkan bahwa di negara lain ada kasus transfer pricing yang diajukan oleh serikat pekerja dan minority interest.

Joko Galungan kemudian mendapatkan kesempatan berikutnya memberikan penjelasan yang lebih teknis, terutama terkait dengan kasus transfer pricing dan dan kebijakan pemeriksaan transfer pricing.

Beberapa hal yang saya tangkap dari penjelasan beliau di antaranya adalah bahwa kasus-kasus transfer pricing di Indonesia bersifat spesifik dan berbeda dengan kasus-kasus di negara-negara maju. Sementara itu OECD TP Guidelines sendiri lebih bernuansa negara-negara maju yang menjadi anggota OECD.

Joko Galungan juga menyampaikan bahwa DJP sedang menyusun panduan pemeriksaan transfer pricing yang mungkin akan terbit pada bulan Januari 2012.

ooo00ooo

Selepas istirahat siang, Danny Septriadi memberikan pengantar sebelum masuk pada materi utama yaitu pembahasan kasus-kasus hukum transfer pricing. Beliau menyampaikan materi interpretasi hukum pajak internasional.

Pada sessi ini, materinya cukup berat bagi saya, karena yang disampaikan adalah masalah hukum. Yang jelas, beliau menyampaikan bahwa penting sekali untuk mempelajari kasus-kasus hukum transfer pricing di negara lain.

Danny Septriadi kemudian menjelaskan argumentasi hukum tentang pentingnya kasus-kasus transfer pricing di negara lain dengan mengutip beberapa sumber di antaranya Statute of the International Court of Justice (Art. 38 par.1), R Soeroso yang menyatakan bahwa Indonesia menganut aliran penemuan hukum, Sudikno Mertokusumo, dan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dijelaskan pula oleh Danny tentang metode-metode penafsiran yaitu gramatical interpretation, systematic interpretation, teleological interpretation, historical interpretation, futuristic intepretation dan comparative interpretation.

Pentingnya kasus-kasus hukum di negara lain untuk dipelajari juga karena di tempat lain, kasus-kasus penyelesaian sengketa transfer pricing sering mengacu kepada putusan-putusan hukum transfer pricing lainnya. Danny bahkan menjelaskan, ada forum khusus para hakim pajak dari berbagai negara untuk saling bertukar pendapat dan berdiskusi.

Nah, setelah Danny Septriadi memberikan materi pengantar, barulah disampaikan kasus-kasus hukum transfer pricing. Bagian pertama TP case law ini disampaikan oleh Romi Irawan dan Bawono Kristiaji. Kasus-kasus yang dibedah dalam bagian ini adalah tentang pentingnya fakta-fakta dan kondisi, sengketa tentang metode dan analisis komparabilitas, dan sengketa tentang Intra Group Financing.

Bagian berikutnya tentang materi TP Case Law ini disampaikan oleh Untoro Sejati. Kasus yang dibedah dalam bagian ini adalah tentang Intra Group Services. Terakhir, dijelaskan juga kasus-kasus transfer pricing masalah Intangible Asset oleh Yusuf Wangko Ngantung. Ada hal menarik di bagian ini, yaitu tentang munculnya konsep legal ownership dan economic ownership dengan kasus sengketa Suzuki Maruti India dengan otoritas pajak India.

Tak terasa akhirnya acara selesai sampai lebih dari jam 5 sore. Banyak ilmu dan wawasan baru yang saya peroleh, baik dari Ahmad Komara dan Joko Galungan dari DJP, maupun dari team Danny Darussalam Tax Center yang menyajikan kasus-kasus hukum transfer pricing di manca negara.

Hmm…Nampaknya saya harus masih banyak belajar tentang transfer pricing ini. Pemahaman saya tentang ini rasanya memang masih kurang, dan hal ini terasa ketika mencoba untuk memahami kasus-kasus transfer pricing yang disampaikan. Semoga masih ada kesempatan-kesempatan berikutnya.

Incoming search terms:

Transfer Pricing menurut DJP (4)
masalah transfer pricing indonesia (4)
akuntansi pajak pada harga transfer (4)
kasus jasa transfer pricing indonesia (3)
peraturan pajak tentang transfer pricing (3)
permasalahan grup dalam transfer pricing (2)
panduan pemeriksaan transfer pricing (2)
praktek transfer pricing di indonesia (2)
reason kenapa ada transfer pricing (2)
perbedaab oecd dan per 32/pj/2011 (2)

Pemotongan Pajak Penghasilan Untuk Expatriat

dudi — Mon, 28 Nov 2011 06:31:42 +0000

Expatriat adalah seseorang yang tinggal sementara maupun menetap di luar negara di mana dia dilahirkan dan dibesarkan, atau dengan kata lain, orang yang berkewarganegaraan asing yang tinggal di Indonesia, biasanya oleh karena suatu tugas negara atau profesional. Diambil dari bahasa Latin ex = luar, patria = negara atau ibu pertiwi (Wikipedia). Dalam tulisan ini, expatriat adalah orang asing yang bekerja di Indonesia sehingga mendapatkan penghasilan sehubungan pekerjaan di Indonesia.

PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26?

Gaji, tunjangan, bonus dan imbalan lainnya yang diterima expatriat merupakan objek pemotongan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26. Pengenaan PPh Pasal 21 dilakukanapabila expatriat tersebut menjadi Wajib Pajak dalam negeri. Sementara itu, PPh Pasal 26 dikenakan atas penghasilan tersebut apabila si expatriat tersebut termasuk Wajib Pajak luar negeri.

Batas antara Wajib Pajak dalam negeri dan luar negeri ditentukan oleh keberadaannya di Indonesia. Jika ia berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, maka ia adalah Wajib Pajak luar negeri. Sebaliknya, jika keberadaannya di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, maka ia menjadi Wajib Pajak dalam negeri.

Besarnya PPh yang dipotong berbeda antara PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26. PPh Pasal 21 menggunakan tarif umum Pasal 17 atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) di mana PKP merupakan penghasilan bruto setelah dikurangi biaya jabatan, iuran pensiun dan PTKP. Di sisi lain, PPh Pasal 26 dihitung dengan cara mengenakan tarif tunggal 20% atas penghasilan bruto, tanpa ada pengurang.

Bagaimana Kalau Ada P3B?

Bagaimana jika expatriat adalah Wajib Pajak dari negara yang mengadakan perjanjian perpajakan dengan Indonesia? Ya, tentu saja ketentuan dalam perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) yang harus diterapkan. Nah, pertanyaannya menjadi bagaimana ketentuan tentang hal ini dalam P3B?

Apabila kita merujuk kepada model P3B dari OECD, maka ketentuan yang berlaku dalam masalah ini adalah Pasal 15 P3B yang mengatur penghasilan dari pekerjaan (income from employment). Berdasarkan Pasal 15 paragraf 1, gaji, upah, dan imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan ini yang diterima oleh Wajib Pajak dari suatu negara, maka hanya dikenakan pajak di negara tersebut.

Misalnya jika John Barry seorang warga negara Inggris, maka negara yang berhak mengenakan pajak atas gaji, upah dan imbalan lainnnya yang diterima John Barry adalah negara Inggris. Namun demikian, jika pekerjaan dilakukan di negara lain, misalnya di Indonesia, maka negara Indonesia punya hak mengenakan pajak. Nah, artinya sepanjang expatriat melakukan pekerjaannya di Indonesia, maka Indonesia bisa mengenakan pajak atas gaji, upah, atau imbalan lain yang diterima expatriat. Pengenaan pajaknya dilakukan sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia.

Namun demikian, Paragraf 2 Pasal 15 juga memberi kemungkinan penghasilan yang dikerjakan di negara sumber dapat dikenakan pajak di negara domisili apabila memenuhi semua syarat berikut ini.

Penerima penghasilan berada di negara sumber tidak melebihi 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan;
Penghasilan tersebut dibayarkan oleh atau atas nama pemberi kerja yang bukan Wajib Pajak negara sumber; dan
Penghasilan tersebut tidak menjadi beban BUT yang dimiliki pemberi kerja di negara sumber.

Apabila salah satu saja dari ketiga syarat tersebut tidak dipenuhi, maka negara sumber berhak mengenakan pajak.

Nah, di P3B sebenarnya, ketiga syarat tersebut berbeda-beda tergantung kepada hasil negosiasi antara Indonesia dengan negara lain. Variasi biasanya menyangkut keberadaan di Indonesia, ada yang 183 hari, ada yang 120 hari, ada juga yang 90 hari. Untuk jangka waktunya biasanya adalah 12 bulan, namun ada juga yang suatu tahun pajak atau suatu tahun takwim.

Pekerjaan di Atas Kapal Atau Pesawat Udara

Khusus untuk pekerjaan yang dilakukan di atas kapal atau pesawat udara dalam jalur lalu lintas internasional, penghasilan dari pekerjaan dapat dikenakan pajak di negara di mana efektif manajemen dari perusahaan kapal atau pesawat udara tersebut berada (negara domisili). Hal sama berlaku juga untuk pekerjaan yang dilakukan di kapal pengangkutan sungai.

Ketentuan di atas tidak berlaku untuk karyawan yang di darat seperti petugas penjualan tiket dan lainnya yang ketentuannya tunduk pada ketentuan umum, yaitu negara sumber berhak mengenakan pajak.

Incoming search terms:

expatriat adalah (11)
expatriat (11)
pengertian diskonto menurut sisi pajak (11)
soal pph pasal 26 (8)
contoh soal pph pasal 26 tentang royalti (7)
pajak expatriat (7)
isi pasal pph 21 (5)
pajak penghasilan expatriat (5)
kasus pajak pasal 21 terbaru (4)
pengertian pajak expatriat (4)

PER-32/PJ/2011 : The Most Appropriate Method

dudi — Sat, 26 Nov 2011 16:47:07 +0000

Beberapa bagian dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 mengalami perubahan dan penambahan serta penghapusan. Tetapi perubahan mendasar yang dilakukan oleh PER-32/PJ/2011 adalah digunakannya The Most Appropriate Method dalam menerapkan prinsip Arm’s Lenght Principle dalam transaksi hubungan istimewa.

Pasal 11 ayat (3) Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 memberikan arahan dalam menerapkan metode penentuan harga transfer. Dalam menentukan metode harga transfer yang tepat, Wajib Pajak harus melakukannya secara hirarkis (hierarchy of method).

Dengan cara hirarki seperti ini Wajib Pajak harus mencoba satu persatu metode transfer pricing untuk menemukan metode yang tepat. Metode yang harus pertama dicoba adalah metode Comparable Uncontrolled Price (CUP). Apabila metode ini tidak cocok karena kondisinya ternyata tidak tepat, maka Cost Plus Method (CPM) atau Resale Price Method (RPM) harus dicoba berikutnya. Dalam hal kedua metode tersebut tidak tepat untuk diterapkan, maka metode yang dapat digunakan adalah Profit Split Method (PSM) atau Transactional Net Margin Method (TNMM).

Nah, PER-32/PJ/2011 meralat pemakaian hierarchy of method ini dan menggantinya menjadi the most appropriate method. Dengan demikian, Wajib Pajak tidak perlu mencoba setiap metode transfer pricing secara hirarkis tetapi langsung menggunakan metode yang tepat sesuai kondisi yang sesuai.

Perubahan ini sebenarnya sejalan dengan perubahan dalam Transfer Pricing Guidelines dari OECD. Ya, OECD melalui OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administration July 2010 memang telah meninggalkan hierarchy of method dan beralih menggunakan the most appropriate method. Perubahan ini bisa kita lihat di Paragraf 2.2 :

The selection of a transfer pricing method always aims at finding the most appropriate method for a particular case. For this purpose, the selection process should take account of the respective strengths and weaknesses of the OECD recognised methods; the appropriateness of the method considered in view of the nature of the controlled transaction, determined in particular through a functional analysis; the availability of reliable information (in particular on uncontrolled comparables) needed to apply the selected method and/or other methods; and the degree of comparability between controlled and uncontrolled transactions, including the reliability of comparability adjustments that may be needed to eliminate material differences between them. No one method is suitable in every possible situation, nor is it necessary to prove that a particular method is not suitable under the circumstances.

Perubahan dari penentuan metode transfer pricing secara hirarkis menjadi penentuan metode yang paling sesuai ini dilakukan oleh OECD pasti dengan alasan yang kuat. Mungkin saja penerapan secara hirarkis sulit dilaksanakan dan pada umumnya penggunaan metode CUP, CPM, RPM cukup sulit dilakukan karena memuntut kesebandingan yang tinggi sehingga dalam banyak kasus, metode transfer pricing yang tepat biasanya adalah TNMM. Nah, apabila Wajib Pajak harus menerapkan dulu metode-metode tradisional tersebut, tentunya hal ini memakan waktu dan biaya yang tinggi.

Incoming search terms:

PER-32/PJ/2011 (87)
per 32 pj 2011 (48)
PER 32/PJ/2011 (27)
PER 32 2011 (25)
per-32 pj 2011 (17)
per 32/2011 (10)
per 32 (7)
per-32 (7)
per 32 transfer pricing (5)
per-32 2011 (5)

TP Course : Transfer Pricing and Business Restructuring

dudi — Sat, 26 Nov 2011 04:42:25 +0000

Indonesia sampai saat ini belum memiliki peraturan tentang aspek transfer pricing pada restrukturisasi bisnis. Inilah hal menarik dari kursus ini : mempelajari sesuatu yang belum ada ketentuannya dalam hukum positif perpajakan Indonesia.

Ya, minggu lalu saya memiliki kesempatan untuk mengikuti kursus transfer pricing yang diadakan oleh Danny Darussalam Tax Center. Kursus ini sangat menarik bagi saya karena saya membayangkan akan mendapatkan sesuatu yang baru. Dan memang benar saja, materi Transfer Pricing Course ini merupakan sesuatu yang baru dan bahkan Indonesia belum mengaturnya.

Materinya pun disampaikan oleh orang-orang yang sangat kompeten di bidang transfer pricing dari Danny Darussalam Tax Center di antaranya adalah David Hamzah Damian, Yusuf W. Ngantung, Untoro Sejati dan Romi Irawan. Sesekali Danny Septriady, yang juga Direktur dan pakar transfer pricing dari Danny Darussalam Tax Center, memberikan penegasan tentang materi yang disampaikan oleh masing-masing pembicara.

Merekapun bergantian memberikan materi yang lumayan cukup berat bagi saya di sebuah ruangan yang cukup nyaman di Hotel Bidakara, Pancoran Jakarta. Namun demikian, karena disampaikan dengan fasih oleh orang yang kompeten di bidangnya, saya pun menikmati dan berusaha mencerna setiap kalimat yang disampaikan sehingga tak terasa acara satu hari itupun begitu cepat. Ya, tak terasa acara yang dimulai pukul 08.30 pagi itu pun selesai pukul 17.00 sore.

Sessi pertama dimulai dengan diberikannya materi tentang pengenalan Business Restructuring (BR) oleh David Hamzah Damian. Pada sesi ini disampaikan sebuah ilustrasi beberapa perusahaan tradisional dalam satu grup yang menyelenggaran hampir semua fungsi bisnis seperti produksi, sales dan marketing, litbang, manajemen, distribusi dan pengadaan. Perusahaan ini dikenal dengan istilah fully fledge company yang juga menanggung risiko bisnis yang besar.

Nah, dengan berbagai alasan bisnis (business reasons), fungsi fungsi ini kemudian dijalankan oleh perusahaan – perusahaan baru yang dibentuk di berbagai negara untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan ekonomis. Misalnya, intangible property dipusatkan di perusahaan yang berkedudukan di negara yang memberikan perlindungan hukum yang baik. Fungsi manufaktur misalnya dipusatkan di negara yang memberikan dampak cost yang paling rendah.

Akibat dari business restructuring ini maka fully fledge company direstrukturisasi menjadi low risk company. Perusahaan fully pledged manufacturer misalnya diubah menjadi contract manufacturer atau toll manufacturer (jasa maklon). Perusahaan full fledged distributor yang menanggung risiko yang besar diubah menjadi low risk distributor atau bahkan menjadi commisionaire yang berisiko rendah.

Akibat dari restrukturisasi ini adalah adanya pengalihan fungsi, asset dan risiko serta potential profit dari satu perusahaan di suatu negara ke perusahaan lain di negara lain. Di beberapa negara yang sudah mengatur hal ini, seperti Jerman, pengalihan seperti ini ke luar negeri dapat dikenakan pajak.

Nah, inilah isu utama yang dibahas sepanjang sessi kursus ini, yaitu bagaimana aspek pajak atas business restructuring ini. Sebagai rujukan tentu saja adalah OECD Transfer Pricing Guidelines, terutama Chapter IX of Transfer Pricing Guidelines yang berisikan isu alokasi dan transfer risiko di antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, bagaimana restrukturisasi bisnis memerlukan kompensasi atau ganti rugi yang wajar sesuai prinsip arm’s length, aplikasi dari ketentuan transfer pricing setelah restrukturisasi, dan kapan otoritas pajak dapat mengabaikan restrukturisasi bisnis.

Materi kursus ini juga diperkaya dengan praktek-praktek serta ketentuan di negara-negara yang sudah mengatur hal ini. Di akhir sessi bahkan disampaikan sebuah contoh kasus sengketa pajak tentang restrukturisasi bisnis di Norwegia.

Nah, itulah sebagian hal yang bisa saya tangkap dari kursus transfer pricing ini. Untuk lebih memahami dan mengingat lagi materi, nampaknya saya harus membaca-baca lagi 48 halaman handout yang dibagikan, plus membuka-buka juga Chapter IX of Transfer Pricing Guidelines dari OECD.

Overall, bagi yang menginginkan belajar transfer pricing, nampaknya Danny Darussalam Tax Center merupakan tempat yang tepat menurut saya. Alasan pertama karena Darussalam dan Danny Septriadi adalah orang yang tak asing lagi reputasinya di bidang perpajakan internasional plus transfer pricing dan yang kedua adalah kursus transfer pricing di lembaga ini sudah terjadwal dalam satu tahun serta materinya up to date. Untuk jadwal kursus tahun 2011 misalnya, bisa kita lihat di websitenya ini.

Bagi yang punya pengalaman mengikuti kursus, workshop, dan sebagainya tentang transfer pricing di tempat lain, saya tunggu sharingnya.

Incoming search terms:

kursus pajak (14)
transfer pricing kursus (5)
Perpajakan Internasional & Transfer Pricing (4)
kebijakan perpajakan terkait transfer pricing australia (4)
toll manufacturer dalam transfer pricing (2)
tranfer pricing pajak (2)
transfer pricing perpajakan (2)
transfer pricing dalam internasional (2)
kebijakan perpajakan terkait transfer pricing di negara jerman (2)
manufactur transfer pricing (2)

Kewenangan Otoritas Pajak dan Hak Wajib Pajak Dalam Masalah Transfer Pricing

dudi — Thu, 12 May 2011 09:19:08 +0000

Kewenangan Otoritas Pajak

Kewenangan Direktur Jenderal Pajak sebagai otoritas pajak di Indonesia atas masalah-masalah transfer pricing diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 PER-43/PJ/2010. Kewenangan ini menjabarkan kewenangan yang diberikan Undang-undang Pajak Penghasilan di Pasal 18 ayat (3) terkait masalah transfer pricing. Bahkan, di Pasal 20 ayat (1) PER-43/PJ/2010, kewenangan Pasal 18 ayat (3) UU PPh ini ditegaskan kembali bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak pada transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa.

Penghitungan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan metode dan dokumen penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yang diterapkan oleh Wajib Pajak. Jika Wajib Pajak tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai dan/atau menunjukkan dokumen pendukung penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha, maka Direktur Jenderal Pajak berwenang menetapkan Harga Wajar atau Laba Wajar berdasarkan data atau dokumen lain dan metode penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yang dinilai tepat sesuai dengan kewenangan berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang KUP.

Kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak terkait transfer pricing ini tidak dilakukan apabila Wajib Pajak telah memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak yang memiliki Hubungan Istimewa.

Kewenangan lain yang dimiliki oleh pihak otoritas pajak adalah wewenang untuk melakukan penyidikan pajak berdasarkan Pasal 44 UU KUP apabila Wajib Pajak melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki Hubungan Istimewa yang terindikasi sebagai tindak pidana di bidang perpajakan.

Apabila, lawan transaksi dari Wajib Pajak dalam negeri yang berada di luar negeri dilakukan koreksi oleh otoritas negara lain (primary adjustment), maka Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk melakukan penyesuaian atau koreksi kembali terhadap Wajib Pajak dalam negeri (correlative adjustment). Dalam kasus seperti ini, Wajib Pajak tidak diperkenankan untuk melakukan koreksi sendiri.

Begitu pula jika Wajib Pajak yang melakukan transaksi dua-duanya adalah Wajib Pajak dalam negeri dan terhadap salah satu dilakukan koreksi, maka Dirjen Pajak bisa melakukan koreksi atas Wajib Pajak dalam negeri yang lain. Dengan dengan demikian, jika salah satu WP dalam negeri dikoreksi positif, mawa WP dalam negeri lainnya dapat dikoreksi negatif.

Hak Wajib Pajak

Terkait dengan masalah transfer pricing, Wajib Pajak memiliki hak-hak sebagai berikut.

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement Procedure/MAP) kepada Direktur Jenderal Pajak sesuai ketentuan dalam P3B untuk menyelesaikan sengketa perpajakan yang menyangkut penerapan ketentuan dalam P3B sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui penyesuaian yang dilakukan oleh otoritas pajak di negara mitra P3B terhadap Wajib Pajak yang menjadi lawan transaksinya. Proses pengajuan permohonan MAP ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-48/PJ/2010 tentang Tatacara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement Procedure) Berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement/APA) kepada Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai upaya menghindari permasalahan yang mungkin timbul dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa. Yang dimaksud dengan APA adalah perjanjian tertulis antara Direktur Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak atau antara Direktur Jenderal Pajak dengan otoritas perpajakan negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3a) Undang-Undang PPh. Ketentuan tentang hal ini diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-69/PJ/2010 tentang Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement).

Incoming search terms:

contoh kasus transfer pricing (34)
kasus transfer pricing di indonesia (25)
kewenangan pajak (12)
hak wajib pajak (12)
kasus transfer pricing (9)
wajib pajak dalam negeri (8)
penghindaran pajak berganda transfer pricing (8)
masalah transfer pricing (6)
masalah transfer pricing di indonesia (6)
masalah wajib pajak (6)

Dokumentasi dan Pelaporan Transfer Pricing

dudi — Wed, 11 May 2011 13:36:36 +0000

Ketentuan umum tentang kewajiban pembukuan dan penyimpanan dokumen perpajakan diatur dalam Pasal 28 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan. Hal ini dipertegas lagi di Pasal 16 ayat (1) PP Nomor 80 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan.

Khusus tentang dokumentasi atas transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa, PP 80 Tahun 2007 mengaturnya dalam Pasal 16 ayat (2), yaitu bahwa Dalam hal Wajib Pajak melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak, kewajiban menyimpan dokumen lain meliputi dokumen dan/atau informasi tambahan untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

Sebagai ketentuan pelaksanaan, PP Nomor 80 Tahun 2007 mendelegasikan pengaturannya kepada Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (3). Namun demikian, sepengetahuan penulis, belum terbit Peraturan Menteri Keuangan tentang hal ini. Namun demikian, ketentuan teknis tentang hal ini telah diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

Dokumentasi Transfer Pricing

Analisis Kesebandingan yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa wajib didokumentasikan oleh Wajib Pajak. Dokumentasi ini meliputi langkah-langkah, kajian, dan hasil kajian dalam melakukan Analisis Kesebandingan dan penentuan pembanding, penggunaan Data Pembanding Internal dan/atau Data Pembanding Eksternal serta menyimpan buku, dasar catatan, atau dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Wajib Pajak juga wajib mendokumentasikan langkah-langkah, kajian, dan hasil kajian atas faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesebandingan dan menyimpan buku, dasar catatan, atau dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam menentukan metode penentuan harga transfer (transfer pricing), Wajib Pajak juga harus mendokumentasikan setiap kajian dan langkah-langkahnya.

Pasal 18 PER-43/PJ/2010 menegaskan bahwa dokumen penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yang harus disediakan oleh Wajib Pajak minimal mencakup :

gambaran perusahaan secara rinci seperti struktur kelompok usaha, struktur kepemilikan, struktur organisasi, aspek-aspek operasional kegiatan usaha, daftar pesaing usaha, dan gambaran lingkungan usaha;
kebijakan penetapan harga dan/atau penetapan alokasi biaya;
hasil Analisis Kesebandingan atas karakteristik produk yang diperjualbelikan, hasil analisis fungsional, kondisi ekonomi, ketentuan-ketentuan dalam kontrak/perjanjian, dan strategi usaha;
pembanding yang terpilih; dan catatan mengenai penerapan metode penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yang dipilih oleh Wajib Pajak.

Adapun bentuk dan jenis dokumen tidak diatur khusus oleh ketentuan perpajakan. Wajib Pajak dapat menentukan sendiri jenis dan bentuk dokumen di atas yang harus diselenggarakan disesuaikan dengan bidang usahanya sepanjang dokumen tersebut mendukung penggunaan metode penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yang dipilih.

Pelaporan Transfer Pricing

Berdasarkan Pasal 19 PER-43/PJ/2010, Wajib Pajak wajib melaporkan transaksi yang dilakukannya dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dalam SPT Tahunan PPh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Dalam SPT Tahunan PPh Badan tahun 2010, Wajib Pajak yang memiliki transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, harus membuat lampiran khusus, yaitu :

Lampiran khusus 3A. Dalam lampiran ini Wajib Pajak menginformasikan pihak-pihak mana saja yang memiliki hubungan istimewa dengan Wajib Pajak, dan rincian transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.
Lampiran khusus 3A-1. Lampiran ini berisi informasi dalam bentuk cheklist, dokumentasi apa saja yang telah dibuat Wajib Pajak terkait transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.
Lampiran khusus 3A-2. Lampiran ini adalah pernyataan transaksi dengan pihak yang berkedudukan di negara Tax Haven Country.

Incoming search terms:

transfer pricing pajak (115)
transfer pricing indonesia (38)
dokumen transfer pricing (35)
transfer pricing di indonesia (35)
contoh dokumen transfer pricing (21)
dokumentasi transfer pricing (17)
pajak transfer pricing (11)
contoh transfer pricing (10)
transfer pricing dokumen (8)
transfer pricing dokumentasi (6)

Transfer Pricing Harta Tak Berwujud

dudi — Wed, 11 May 2011 12:45:58 +0000

Sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-43/PJ/2010, penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm’s lenght price) juga harus diterapkan atas transaksi pemanfaatan atau pengalihan harta tak berwujud dari atau kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Untuk transaksi pemanfaatan harta tidak berwujud yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa, Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dianggap dipenuhi sepanjang memenuhi semua ketentuan di bawah ini :

transaksi pemanfaatan harta tidak berwujud benar-benar terjadi;
terdapat manfaat ekonomis atau komersial; dan
transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai mempunyai Hubungan Istimewa mempunyai nilai yang sama dengan transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang mempunyai kondisi yang sebanding dengan menerapkan Analisis Kesebandingan dan menerapkan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat ke dalam transaksi.

Sementara itu, untuk transaksi pengalihan harta tidak berwujud yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa, Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dianggap dipenuhi sepanjang memenuhi dua ketentuan di bawah ini:

transaksi pengalihan harta tidak berwujud benar-benar terjadi; dan
nilai pengalihan harta tidak berwujud antara pihak-pihak yang mempunyai mempunyai Hubungan Istimewa sama dengan nilai pengalihan harta tidak berwujud yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang mempunyai kondisi yang sebanding

Dalam melakukan analisis kesebandingan (comparability analysis) transaksi pemanfaatan dan pengalihan harta tak berwujud, harus dipertimbangkan hal-hal antara lain sebagai berikut :

keterbatasan geografis dalam pemanfaatan hak atas harta tidak berwujud;
eksklusifitas hak yang dialihkan; dan
keberadaan hak pihak yang memperoleh harta tak berwujud untuk turut serta dalam pengembangan harta tak berwujud tersebut.

Incoming search terms:

harta tidak berwujud (12)
harta tak berwujud (8)
indonesia transfer pricing (3)
secara komersial 5 dasar transfer pricing (2)
ppn untuk transfer prising di indonesia (2)
secara komersial terdapat 5 dasar dalam penentuan transfer pricing (2)
tax treaty penjualan harta tidak berwujud (2)
pph 26 harta tidak berwujud (2)
5 dasar penentuan transfer pricing (2)
5 dasar dalam penentuan transfer pricing (1)

Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Jasa

dudi — Wed, 11 May 2011 12:05:30 +0000

Seperti juga dengan transaksi penjualan barang, Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (arm’s lenght pricce/ALP) wajib diterapkan atas transaksi jasa yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa. Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dianggap dipenuhi dalam transaksi jasa antara pihak yang memiliki hubungan istimewa apabila tiga ketentuan di bawah ini dipenuhi :

penyerahan atau perolehan jasa benar-benar terjadi;
terdapat manfaat ekonomis atau komersial dari perolehan jasa; dan
nilai transaksi jasa antara pihak-pihak yang mempunyai mempunyai Hubungan Istimewa sama dengan nilai transaksi jasa yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang mempunyai kondisi yang sebanding, atau yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak untuk keperluannya.

Transaksi Jasa Tidak Memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

Jika salah satu ketentuan di atas tidak dipenuhi, maka Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dianggap tidak dipenuhi.

Selain itu, transaksi jasa antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dianggap tidak memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam hal transaksi jasa terjadi hanya karena terdapat kepemilikan perusahaan induk pada salah satu atau beberapa perusahaan yang berada dalam satu kelompok usaha. Termasuk dalam pengertian transaksi jasa seperti ini adalah pengeluaran atau biaya sehubungan dengan :

kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan induk, seperti rapat pemegang saham perusahaan induk, penerbitan saham oleh perusahaan induk, dan biaya pengurus perusahaan induk;
kewajiban pelaporan perusahaan induk, termasuk laporan keuangan konsolidasi perusahaan induk, kecuali terdapat bukti mengenai adanya manfaat yang terukur yang dinikmati oleh Wajib Pajak; dan
perolehan dana/modal yang dipergunakan untuk pengambilalihan kepemilikan perusahaan dalam kelompok usaha, kecuali pengambilalihan tersebut dilakukan oleh Wajib Pajak dan manfaatnya dinikmati oleh Wajib Pajak

Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

Dalam hal transaksi jasa yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dapat dilakukan identifikasi jenis transaksinya secara spesifik, maka langkah-langkah penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha berikut ini wajib diterapkan untuk setiap jenis transaksi jasa :

melakukan Analisis Kesebandingan dan menentukan pembanding;
menentukan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat;
menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha berdasarkan hasil Analisis Kesebandingan dan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat ke dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa.

Dalam hal transaksi jasa dilakukan bersama-sama antara Wajib Pajak dan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dan tidak dapat dilakukan identifikasi atas transaksi jasa yang diserahkan kepada masing-masing pihak, maka beban jasa harus dialokasikan berdasarkan manfaat yang diterima oleh masing-masing pihak.

Kriteria yang digunakan untuk mengalokasikan beban jasa di atas dianggap memadai jika menerapkan kriteria yang terukur dan dapat diandalkan berdasarkan sifat jasa, kondisi pada saat jasa diserahkan, manfaat yang diperoleh, atau kriteria lain yang berkaitan dengan transaksi yang tidak dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa.

Incoming search terms:

transaksi jasa (6)
penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (5)
penerapan usaha (4)
kelaziman usaha (4)
prinsip prinsip pajak (2)
prinsip kelazimas usaha (2)
prisip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan (2)
langkah-langkah dalam penerapan-penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (2)
prinsip perpajakan indonesia (2)
implementasi prinsip pajak (2)

Metode Penentuan Harga Transfer (Transfer Pricing)

dudi — Sun, 08 May 2011 18:07:34 +0000

Dalam menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha terkait dengan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, maka setelah dilakukan analisis kesebandingan, Wajib Pajak harus mementukan metode penentuan harga transfer yang tepat. Penentuan metode transfer pricing ini wajib didukung dengan kajian mendalam serta kajian tersebut wajib didokumentasikan.

Jenis-jenis Metode Transfer Pricing

Terdapat beberapa jenis metode penentuan harga transfer yang dapat dilakukan, yaitu :

metode perbandingan harga antara pihak yang independen (comparable uncontrolled price/CUP);
metode harga penjualan kembali (resale price method/RPM) atau metode biaya-plus (cost plus method/CPM);
metode pembagian laba (profit split method/PSM) atau metode laba bersih transaksional (transactional net margin method/TNMM).

Penerapan metode-metode di atas tidak bebas dilakukan tetapi harus dilakukan secara hirarkis. Pertama dimulai dengan menerapkan metode perbandingan harga antar pihak yang independen (CUP) sesuai dengan kondisi yang tepat. Jika metode perbandingan harga antar pihak yang independen (CUP) tidak tepat untuk diterapkan, wajib diterapkan metode penjualan kembali (resale price method/RPM) atau metode biaya-plus (cost plus method/CPM) sesuai dengan kondisi yang tepat.

Dalam hal metode penjualan kembali (resale price method/RPM) atau metode biaya-plus (cost plus method/CPM) tidak tepat untuk diterapkan, dapat diterapkan metode pembagian laba (profit split method/PSM) atau metode laba bersih transaksional (transactional net margin method/TNMM).

Metode Perbandingan Harga Antar Pihak Yang Independen (CUP)

Metode perbandingan harga antara pihak yang independen (comparable uncontrolled price) atau disingkat metode CUP adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding.

Contoh penggunaan metode CUP ini misalnya PT. A memiliki 25% saham PT. B. Atas penyerahan barang PT. A ke PT. B, PT. A membebankan harga jual Rp. 1.600,- per unit, berbeda dengan harga yang diperhitungkan atas penyerahan barang yang sama kepada PT. X (tidak ada hubungan istimewa) yaitu Rp. 2.000,- per unit.

Pada contoh tersebut harga pasar sebanding (comparable uncontrolled price) atas barang yang sama adalah yang dijual kepada PT. X yang tidak ada hubungan istimewa. Dengan demikian harga yang wajar adalah Rp. 2.000,- per unit. Harga ini dipakai sebagai dasar perhitungan penghasilan dan/atau pengenaan pajak.

Kondisi yang tepat untuk menggunakan metode CUP ini adalah :

barang atau jasa yang ditransaksikan memiliki karakteristik yang identik dalam kondisi yang sebanding; atau
kondisi transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan pihak-pihak yang tidak memiliki Hubungan Istimewa identik atau memiliki tingkat kesebandingan yang tinggi atau dapat dilakukan penyesuaian yang akurat untuk menghilangkan pengaruh dari perbedaan kondisi yang timbul.

Apabila tak ada kondisi di atas yang sesuai, maka metode CUP tidak dapat digunakan dan Wajib Pajak harus menggunakan metode lainnya yang sesuai.

Metode Penjualan Kembali (RPM)

Metode harga penjualan kembali (resale price method) atau disingkat metode RPM adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi suatu produk yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan harga jual kembali produk tersebut setelah dikurangi laba kotor wajar, yang mencerminkan fungsi, aset dan risiko, atas penjualan kembali produk tersebut kepada pihak lain yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau penjualan kembali produk yang dilakukan dalam kondisi wajar.

Misalkan PT. A memiliki 25% saham PT. B. Atas penyerahan barang ke PT. B, PT. A membebankan harga jual Rp. 1.600,- per unit. PT. A tidak melakukan penjualan kepada pihak ketiga yang tidak ada hubungan istimewa. PT. B menjual kembali barang yang dibeli dari PT. A ke pihak yang tidak ada hubungan istimewa dengan harga Rp. 2.500,- per unit. Laba kotor sebanding untuk penjualan barang tersebut adalah 20% dari harga jualnya.

Dalam menguji kewajaran harga penjualan dari PT. A ke PT. B, dapat diterapkan metode RPM. Dengan menerapkan metode tersebut maka harga penjualan barang PT. A ke PT. B yang wajar untuk perhitungan pajak penghasilan/dasar pengenaan pajak adalah Rp. 2.000,- {Rp. 2.500,- – (20% x Rp. 2.500,-)}.

Kondisi yang tepat untuk menggunakan metode ini adalah :

tingkat kesebandingan yang tinggi antara transaksi antara Wajib Pajak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan transaksi antara Wajib Pajak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa, khususnya tingkat kesebandingan berdasarkan hasil analisis fungsi, meskipun barang atau jasa yang diperjualbelikan berbeda; dan
pihak penjual kembali (reseller) tidak memberikan nilai tambah yang signifikan atas barang atau jasa yang diperjualbelikan.

Metode Biaya Plus (CPM)

Metode biaya-plus (cost plus method) atau metode CPM adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa pada harga pokok penjualan yang telah sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.

Contoh misalnya PT. A memiliki 25% saham PT. B. Atas penyerahan barang ke PT. B, PT. A membebankan harga jual Rp. 1.600,- per unit. PT. A tidak melakukan penjualan kepada pihak ketiga yang tidak ada hubungan istimewa.

Dalam contoh di atas, maka harga yang wajar adalah harga pasar atas barang yang sama (dengan barang yang diserahkan PT. A) yang terjadi antar pihak-pihak yang tidak ada hubungan istimewa. Apabila ditemui kesulitan untuk mendapatkan harga pasar sebanding untuk barang yang sama (terutama karena PT. A tidak menjual kepada pihak yang tidak ada hubungan istimewa), maka dapat ditanggulangi dengan menerapkan harga pasar wajar dari barang yang sejenis atau serupa, yang terjadi antar pihak-pihak yang tidak ada hubungan istimewa.

Dalam hal terdapat kesulitan untuk mendapatkan harga pasar sebanding untuk barang yang sejenis atau serupa, karena barang tersebut mempunyai spesifikasi khusus, misalnya semi finished products, maka pendekatan harga pokok plus (cost plus method) dapat digunakan untuk menentukan kewajaran harga penjualan PT. A.

Misalnya diketahui bahwa PT. A memperoleh bahan baku dan bahan pembantu produksinya dari para pemasok yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Harga pokok barang yang diproduksi per unit adalah Rp. 1.500,- dan laba kotor yang pada umumnya diperoleh dari penjualan barang yang sama antar pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa (comparable mark up) adalah 40% dari harga pokok.

Dengan menerapkan metode harga pokok plus maka harga jual yang wajar atas barang tersebut dari PT. A kepada PT. B untuk tujuan penghitungan penghasilan kena pajak/dasar pengenaan pajak adalah Rp. 2.100 {Rp. 1.500 + (40% x Rp. 1.500)}.

Kondisi yang tepat apabila akan menggunakan metode CPM ini adalah

barang setengah jadi dijual kepada pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa;
terdapat kontrak/perjanjian penggunaan fasilitas bersama (joint facility agreement) atau kontrak jual-beli jangka panjang (long term buy and supply agreement) antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa; atau
bentuk transaksi adalah penyediaan jasa.

Metode Pembagian Laba (PSM)

Metode pembagian laba (profit split method) atau metode PSM adalah metode Penentuan Harga Transfer berbasis laba transaksional (transactional profit method) yang dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antar pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa.

Metode PSM hanya dapat digunakan dalam kondisi sebagai berikut :

transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa sangat terkait satu sama lain sehingga tidak dimungkinkan untuk dilakukan kajian secara terpisah; atau
terdapat barang tidak berwujud yang unik antara pihak-pihak yang bertransaksi yang menyebabkan kesulitan dalam menemukan data pembanding yang tepat.

Metode Laba Bersih Transaksional (TNMM)

Metode laba bersih transaksional (transactional net margin method) atau disingkat TNMM adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa lainnya.

Metode TNMM ini digunakan jika tidak ada kondisi yang cocok yang dapat diterapkan untuk menggunakan metode CUP, RPM, CPM dan PSM. Dengan kata lain, metode ini adalah metode terakhir yang bisa digunakan jika metode yang lainnya tidak dapat digunakan.

Sumber : PER-43/PJ/2010 dan SE-04/PJ.7/1993

Incoming search terms:

transfer pricing (970)
penentuan harga transfer (272)
harga transfer (202)
metode transfer pricing (159)
metode penentuan harga transfer (141)
transfer pricing adalah (74)
metode penetapan harga transfer (66)
penetapan harga transfer (44)
metode harga transfer (44)
penentuan harga (36)

Analisis Kesebandingan Dalam Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

dudi — Sun, 08 May 2011 02:16:05 +0000

Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, wajib menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Langkah pertama dalam menerapkan prinsip ini adalah melakukan analisis kesebandingan (comparability analysis) sebelum Wajib Pajak menentukan metode penentuan harga transfer (transfer pricing) yang tepat.

Analisis Kesebandingan adalah analisis yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau Direktorat Jenderal Pajak atas kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa untuk diperbandingkan dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa, dan melakukan identifikasi atas perbedaan kondisi dalam kedua jenis transaksi dimaksud.

Transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dianggap sebanding dengan transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa dalam hal :

tidak terdapat perbedaan kondisi yang material atau signifikan yang dapat mempengaruhi harga atau laba dari transaksi yang diperbandingkan; atau
terdapat perbedaan kondisi, namun dapat dilakukan penyesuaian untuk menghilangkan pengaruh yang material atau signifikan dari perbedaan kondisi tersebut terhadap harga atau laba;

Data Pembanding Internal dan Eksternal

Terdapat dua jenis data pembanding dalam melakukan analisis kesebandingan ini, yaitu data pembanding internal dan data pembanding eksternal. Data Pembanding Internal adalah data Harga Wajar atau Laba Wajar dalam transaksi sebanding yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa. Sementara itu, Data Pembanding Eksternal adalah data Harga Wajar atau Laba Wajar dalam transaksi sebanding yang dilakukan oleh Wajib Pajak lain dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa.

Nah, dalam hal tersedia Data Pembanding Internal dan Data Pembanding Eksternal dengan tingkat kesebandingan yang sama, maka Wajib Pajak wajib menggunakan Data Pembanding Internal untuk penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kesebandingan

Dalam melaksanakan Analisis Kesebandingan harus dilakukan analisis atas faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kesebandingan antara lain:

a. karakteristik barang/jasa yang diperjualbelikan

Dalam menilai dan menganalisis karakteristik barang, baik berwujud maupun tidak berwujud, dan jasa, harus dilakukan analisis terhadap jenis barang atau jasa yang diperjualbelikan, dialihkan, atau diserahkan, baik oleh pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa maupun oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa.

Untuk harta berwujud, penilaian dan analisis karakteristik barang harus mempertimbangkan ciri-ciri fisik barang, kualitas barang, daya tahan barang, tingkat ketersediaan barang dan jumlah penawaran barang. Sementara itu penilaian dan analisis karakteristik barang/harta tidak berwujud, harus mempertimbangkan antara lain jenis transaksi, jenis barang tak berwujud yang diserahkan, jangka waktu dan tingkat perlindungan yang diberikan, dan potensi manfaat yang akan diperoleh dari penggunaan barang tidak berwujud tersebut. Untuk jasa, yang harus dipertimbangkan adalah sifat dan jenis jasa serta cakupan pemberian jasa.

b. fungsi masing-masing pihak yang melakukan transaksi

Dalam melakukan penilaian dan analisis fungsi (functional analysis) ini, harus dilakukan analisis dengan mengidentifikasi dan membandingkan kegiatan ekonomi yang signifikan dan tanggung jawab utama yang diambil atau akan diambil oleh pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa. Kegiatan ekonomi dianggap signifikan dalam hal kegiatan tersebut berpengaruh secara material pada harga yang ditetapkan dan/atau laba yang diperoleh dari transaksi yang dilakukan.

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan penilaian dan analisis fungsi ini adalah :

struktur organisasi;
fungsi-fungsi utama yang dijalankan oleh suatu perusahaan seperti desain, pengolahan, perakitan, penelitian, pengembangan, pelayanan, pembelian, distribusi, pemasaran, promosi, transportasi, keuangan, dan manajemen;
jenis aktiva yang digunakan atau akan digunakan seperti tanah, bangunan, peralatan, dan harta tidak berwujud, serta sifat dari aktiva tersebut seperti umur, harga pasar, dan lokasi;
risiko yang mungkin timbul dan harus ditanggung oleh masing-masing pihak yang melakukan transaksi seperti risiko pasar, risiko kerugian investasi, dan risiko keuangan.

c. ketentuan-ketentuan dalam kontrak/perjanjian

Dalam melakukan penilaian dan analisis atas ketentuan-ketentuan dalam kontrak/perjanjian, harus dilakukan analisis terhadap tingkat tanggung jawab, risiko, dan keuntungan yang dibagi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa untuk dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan dalam kontrak/perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa, yang meliputi ketentuan tertulis dan tidak tertulis.

d. keadaan ekonomi

Dalam melakukan penilaian dan analisis keadaan ekonomi, harus diidentifikasi kondisi ekonomi yang relevan, seperti keadaan geografis, luas pasar, tingkat persaingan, tingkat permintaan dan penawaran, serta tingkat ketersediaan barang atau jasa pengganti pada transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa.

e. strategi usaha

Penilaian dan analisis atas strategi usaha, harus dilakukan antara lain dengan mengidentifikasi inovasi dan pengembangan produk baru, tingkat diversifikasi barang/jasa, tingkat penetrasi pasar, dan kebijakan-kebijakan usaha lainnya, yang terjadi pada pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dan pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa.

Ringkasan

Analisis kesebandingan adalah hal yang menentukan dalam menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Analisis ini akan menentukan metode penentuan harga transfer yang cocok yang harus diterapkan dalam menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atas transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kesebandingan. Semua faktor ini harus dianalisis untuk menentukan tingkat kesebandingan antara transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dengan transaksi yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa. Faktor-faktor tersebut adalah karakteristik barang atau jasa yang diperjualbelikan, fungsi-fungsi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bertransaksi, ketentuan dalam kontrak atau perjanjian, keadaan ekonomi, dan strategi usaha.

Incoming search terms:

hubungan istimewa (17)
pengertian hubungan istimewa (14)
analisis kesebandingan (12)
definisi hubungan istimewa (9)
contoh analisis kesebandingan (8)
hubungan istimewa dalam pajak (5)
analisis harga transfer untuk perencanaan pajak (5)
penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi hubungan istimewa (5)
arti hubungan istimewa dalam pajak (5)
prinsip kelaziman dan kewajaran dalam pajak internasional (5)