Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan 20 Badan/Lembaga sebagai penerima zakat atau sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib. Nantinya, zakat atau sumbangan keagamaan ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

“Hal tersebut diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2011 yang berlaku sejak tanggal 11 November 2011,” ujar Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Dedi Rudaedi dalam siaran pers yang dikutip detikFinance, Jumat (16/12/2011)

Badan/Lembaga yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan meliputi satu Badan Amil Zakat Nasional, 15 Lembaga Amil Zakat (LAZ), 3 Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shaaqah (LAZIS) dan 1 Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia.

Ke-20 Badan/Lembaga penerima zakat atau sumbangan itu adalah sebagai berikut:

1. Badan Amil Zakat Nasional
2. LAZ Dompet Dhuafa Republika
3. LAZ Yayasan Amanah Takaful
4. LAZ Pos Keadilan Peduli Umat
5. LAZ Yayasan Baitulmaal Muamalat
6. LAZ Yayasan Dana Sosial Al Falah
7. LAZ Baitul Maal Hidayatullah
8. LAZ Persatuan Islam
9. LAZ Yayasan Baitul Mal Umat Islam PT Bank Negara Indonesia
10. LAZ Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat
11. LAZ Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia
12. LAZ Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia
13. LAZ Yayasan Baitul Maal wat Tamwil
14. LAZ Baituzzakah Pertamina
15. LAZ Dompet Peduli Umat Daarut Tauhiid (DUDT)
16. LAZ Yayasan Rumah Zakat Indonesia
17. LAZIS Muhammadiyah
18. LAZIS Nahdlatul Ulama (LAZIS NU)
19. LAZIS Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (LAZIS IPHI)
20. Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia (LEMSAKTI)

Seperti diketahui, pemerintah sebelumnya telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat dan Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 telah diatur bahwa Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi, zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/ atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

Selain itu, sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama selain agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain agama Islam, yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

“Dengan penetapan Badan/Lembaga penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan ini, Direktorat Jenderal Pajak berharap Wajib Pajak dapat dengan mudah menjalankan kewajiban perpajakannya,” pungkas Dedi.

Sumber : Detik Finance

Demikian disampaikan oleh Dirjen Pajak Fuad Rahmany saat ditemui di Hotel Nikko, Jakarta, Rabu (10/8/2011).

“Sangat ironis karena banyak wajib pajak yang belum membayar pajak di Indonesia. Karena itu kami Ditjen Pajak sepakat untuk melakukan sensus pajak nasional,” tegas Fuad.

Fuad memaparkan alasan sensus ini. Menurutnya, Ditjen Pajak di tahun ini ditargetkan untuk mendapatkan setoran Rp 698 triliun atau yang tertinggi pertumbuhannya sepanjang sejarah.

“Namun kita lihat, ternyata yang menyerahkan SPT Badan di April 2011 lalu hanya 466 ribu. Padahal menurut BPS (Badan Pusat Statistik), jumlah perusahaan di Indonesia ada 22,3 juta. Kalau kita hitung setidaknya ada 12,9 juta yang berpotensi untuk pemasukkan pajak,” tutur Fuad.

Dari 12,9 juta wajib pajak badan atau perusahaan yang dianggap potensial itu, Fuad mengambil skenario jeleknya, harusnya 6 juta perusahaan taat membayar pajak. “Tapi ini ternyata hanya 466 ribu perusahan saja,” imbuhnya.

Kemudian untuk wajib pajak oran pribadi juga demikian. Fuad mencatat, di Maret 2011 lalu hanya 8,5 juta orang yang menyerahkan SPT pajaknya. Padahal jumlah pekerja di Indonesia berdasarkan data BPS mencapai 110 juta orang.

“Dari 110 juta pekerja tersebut kalau kita perhitungkan PTKP (pendapatan tidak kena pajak) taruhlah yang potensial untuk pajak ada 50 juta, tapi ternyata yang membayar pajak baru 8,5 juta pekerja,” katanya.

Jadi, lanjut Fuad, di Indonesia yang besar jumlah penduduknya, ternyata penerimaan negaranya hanya didukung oleh 486 ribu perusahaan dan 8,5 juta orang.

“Karena itu kami pro aktif untuk mengimbau masyarakat membayar pajak lewat program sensus pajak. Dan ini merupakan salah satu bentuk ekstensifikasi kami,” katanya.

Sumber : Detik Finance

Berikut ini adalah tudingan Gayus sebagaimana ditulis dalam Tempo Interaktif :

TEMPO Interaktif, Jakarta -  Gayus Halomoan Tambunan memilih blak-blakan tentang sengkarut kasus yang dihadapinya usai putusan Majelis Hakim yang menghukumnya tujuh tahun penjara. Apa isi curhat Gayus, terpidana kasus mafia hukum ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Berikut curahan hatinya, di depan wartawan:

Awalnya saya sampaikan apresiasi saya yang setinggi-tingginya kepada majelis hakim yang dipimpin oleh Ibu Albertina serta beranggotakan Bapak Tahsin dan Bapak Sunardi, dimana dalam memutus mempertimbangkan berbagai aspek dan fakta persidangan, termasuk tadi disebutkan ada hal-hal memberatkan dan meringankan.

Apa yang diputuskan Majelis Hakim tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam tuntutannya. Dimana Jaksa Penuntut menuntut secara membabi buta berdasarkan balas dendam. Adapun Majelis Hakim juga dalam memutus perkara dalam sidang kali ini murni berdasarkan apa yang ada di dalam surat dakwaan. Tidak seperti pihak-pihak tertentu yang menseting-seting suatu perkara, mencicil-cicil perkara, sehingga menimbulkan kesan saya adalah penjahat nomor satu di negara Indonesia.

Padahal awalnya saya sangat berkomitmen untuk membantu Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH), khususnya Denny Indrayana dan Mas Ahmad Santosa. Untuk membongkar apa-apa yang tidak beres di negara ini agar supaya Indonesia bisa menjadi lebih baik.

Kawan-kawan media juga terus terang memperburuk keadaan, terutama seperti ini dijadikan alat politik. Disebutkan bahwa ada Godfather, ada backing, saya jalan-jalan  ke Bali ketemu Ical (Aburizal Bakrie, red), atau saya jalan ke luar negeri mengamankan aset. Itu semua tidak benar. Saya siap mempertanggungjawabkan apa yang disangkakan kepada saya jika saya memang saya dianggap pidana. Tapi tolong jangan dijadikan alat politik.

Di kesempatan ini saya juga ingin menyatakan kekecewaan saya yang sangat besar terhadap Satgas PMH, khususnya Denny Indrayana, Mas Ahmad Santosa, termasuk juga Yunus Husein. Ada beberapa poin yang selama ini saya keep rapat-rapat dalam rangka saya ingin membantu. Tapi rupanya perbuatan-perbuatan  mereka justru memperkeruh suasana dan justru menyudutkan saya seolah-olah saya ini penjahat nomor satu.

Beberapa poin itu saya bacakan sebagai berikut :

01. Saya tiga kali ketemu Denny Indrayana, 18 Maret, 22 Maret, dan 24 Maret. Selama pertemuan itu berulang kali Denny bilang kalau bisa kasus mafia hukum dipegang KPK. karena Denny Indrayana tidak percaya dengan Mabes Polri.

02. Keberangkatan saya ke Singapura pada tanggal 24 Maret 2010, langsung ke bandara setelah bertemu Satgas (PMH) karena disuruh Denny Indrayana. Agar saya tidak dijadikan korban bersama Andi Kosasih, menunggu sampai Haposan ditangkap terlebih dahulu. Jika Haposan sudah ditangkap maka Denny akan menjemput saya di Singapura dan membawa kembali ke Indonesia.

03. Pada saat bertemu di Singapura, saya memberitahu Denny dan Ota (panggilan Mas Ahmad Santosa, red) tentang uang lebih dari Rp 50 miliar yang ada di safe deposit box. Namun saya tidak pernah beritahu uang itu darimana.. Di beberapa kesempatan Denny dan Ota bilang itu dari Bakrie Group. Saya tidak pernah menyatakan seperti itu.

04. Satgas yang mengarahkan dan mengalihkan isu dari mafia pajak yang kemungkinan melibatkan direktur dan Dirjen Pajak, atau mafia hukum yang kemungkinan melibatkan Cirus Sinaga namun ditakutkan membongkar kasus Antasari.

Juga kasus kepergian ke Bali, diduga bertemu Ical;  ke Makau dan Singapura untuk amankan aset dan dibeking orang kuat. Dengan cara sengaja meng-upload gambar paspor ke twitter-nya (Denny, red). Sehingga perhatian orang tidak ke pejabat pajak, yaitu  Direktur dan Dirjen ataupun Sirus Sinaga.

05. Denny tidak hanya berkomunikasi ke istri saya untuk berkata jujur. Tetapi memang ingin mengintimidasi istri saya. Denny bukan berempati terhadap wanita yang sedang sedih dan tertekan, suami yang dipenjara, dan mengurus anak yang masih kecil seorang diri, malah memaksa istri jujur apakah bertemu Ical di Bali. — (Gayus terisak,red) — Padahal istri sudah jujur tidak bertemu Ical di Bali. Kalau memang tidak ketemu apa harus bilang ketemu ?

06. Pada waktu bertemu di Singapura, Denny menjanjikan kepada saya apabila saya mau bongkar mafia hukum maka saya akan dibantu sebagai whistle blower karena Denny dekat dengan media. Dia akan ngomong tiap hari sehingga hukuman saya diringankan.

Kenyataannya justru Denny memojokkan saya terus menerus dan menjadikan kasus saya sebagai alat politik. Khususnya (terkait) tiga perusahaan Grup Bakrie yang disuruhnya untuk diungkap. Denny juga yang menjanjikan bahwa dia akan memastikan saya aman dan nyaman selama proses hukum berlangsung terhadap saya, jika saya mau balik ke Indonesia dan kooperatif.

07. Denny yang menyarankan saya memakai pengacara dari Adnan Buyung Nasution dan partner. Dan mengantar istri serta ibu mertua saya menemui Bang Buyung. Namun justru Denny bermanuver sendiri yang merugikan luar biasa saya dan Bang Buyung, dengan selalu menembak Ical. Bukannya membongkar mafia pajak yang kemungkinan melibatkan direktur dan Dirjen Pajak atau membongkar peran Cirus Sinaga yang kemungkinan membongkar kasus Antasari.

08. Satu hal lagi, berdasarkan cerita John Grice kepada saya, John Grice adalah agen CIA. Dan semua kegiaatannya diketahui dan direstui oleh salah seorang anggota Satgas.

Nah, kalau ini adalah transkrip rekaman BBM Denny dan Gayus sebagai bukti yang disampaikan Denny Indrayana untuk membantah pernyataan Gayus (masih dari Tempo Interaktif).

TEMPO Interaktif, Jakarta – Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana membantah pernyataan Gayus Tambunan yang menudingnya telah mempolitisir kasus yang membelitnya. Dalam siaran pers Rabu (19/1/2011) sore, Denny menyebut tudingan Gayus itu tak punya dasar.

Salah satu tudingannya adalah, Gayus menyebut pelariannya ke Singapura atas saran Satgas. Denny menangkis tudingan itu dengan menunjukkan transkrip percakapannya lewat blackberry messenger (BBM) dengan Gayus Tambunan, dalam periode 24 Maret sampai 29 Maret 2010.

24 Maret 2010

Denny I. : Test
Gayus : Sip
Denny I. : Aman!
Gayus : Ok

25 Maret 2010

Denny I. : Saya sedang dengan kapolri…
Denny I. : Bisa saya telp bicara dengan beliau?
Denny I. : Menjelaskan posisinya…
Denny I. : PING!!!
Denny I. : Gayus perlu segera ketemu. Please dijawab
Denny I. : Proteksi ada.
Denny I. : Gayus kau dimana?
Denny I. : Jangan libatkan temanmu. Kasihan. Dia bisa dianggap menyembunyikan

29 Maret 2010

Gayus : Mas… saya minta maaf sebelumnya.. Saya benar2 kaget waktu tanggal 24 saya baca.. AK sdh di tetapkan tersangka pemberian keterangan palsu.. Pasti saya juga sama.. Jd daripada saya di amankan polri makanya saya pergi.. Sdh itu ditjen pajak juga sewenang wenang sama saya.. Saya makin ga ada pegangan.. Jaringan saya di DJP : maruli manurung, bambang heru ismiarso,
Denny I. : Anda dimana. Kalau anda kooperatif, tentunya lebih baik.
Denny I. : Sebaiknya anda datang dan menyerahkan diri. Tidak akan pernah selesai dan tenang kalau lari. Justru lebih sulit.
Denny I. : Saya jemput anda dimanapun. Kita selesaikan dengan baik.
Denny I. : Kalau anda kooperatif, bisa ada keringanan.
Denny I. : Kita ketemu dimana?
Gayus : Saya blum siapp mas
Denny I. : Lebih baik sekarang mas. Daripada ditangkap, justru tidak ada keringanan. Saya saran kerjasama saja, insyaallah ada keringanan. Berbuat baik pasti ada manfaatnya.
Denny I. : Kami, insyaallah akan bantu kawal terus, jika anda kooperatif.
Gayus : Saya juga sedang timbang2 itu mas.. Apakah memungkinkan saya bantu dari jarak jauh mas..?
Denny I. : Akan lbh baik, jika kita bisa komunikasi scr langsung..saya kuatir, tdk akan efektif kalo komunikasi dari jarak jauh..informasi langsung dr mas, akan sangat membantu pengungkapan kasus ini.. jika setuju, kita akan jemput
Denny I. : Mas, bagaimana?
Gayus : Saya pikir2 betul2 mas.. Saya langsung ditahan yah mas?
Denny I. : Itu kita lihat, mas, intinya makin kerjasama, makin mudah dan ringan buat anda
Gayus : Iya nanti kalo udah ada keputusan saya kabari mas
Denny I. : Mas, untuk info saja. Saya khawatir waktu pikir anda agak sempit. Semua sedang bergerak. Saya saran segera kerjasama. Maaf, saya siap jemput.
Denny I. : Pergerakan penyidik sangat cepat mas. Kalau tertangkap, maka ruang keringanan akan tertutup. Sedangkan kalau menyerahkan diri, karena kooperatif, ruang mendapat keringanan akan jauh lebih besar pak.
Denny I. : Bagaimana mas?
Denny I. : Anda di singapurkah? Atau dimana? Kita ketemu. Akan saya jelaskan kondisi dan opsinya.
Denny I. : Mas, bagaimana? Waktu sampeyan untuk kooperatif untuk kooperatif benar2 sempit. Keputusan mesti segera diambil.
Denny I. : Mas, bagaimana? Kok malah diam aja? :-d
Denny I. : Mas, baik. Untuk sementara. Coba ungkap dari jauh. Bagaimana yg di pajak. Dua nama tadi bagaimana perannya?
Denny I. : Mas, bagaimana perkembangannya.

Ia mengatakan, mafia pajak sudah lama beroperasi di Indonesia dan diduga masih melakukan praktik hingga kini, meski beberapa kasus pajak telah terungkap. Keberanian mafia pajak untuk tetap beroperasi menunjukkan kuatnya jaringan mafia tersebut.

Karena itu, untuk memberantasnya harus dilakukan secara komprehensif. Dalam kaitan ini pula, Komisi Hukum DPR RI akan membentuk pantia khusus. Selama ini, kata Bambang, di DPR telah terbentuk panitia kerja (panja) mengenai perpajakan di Komisi XI DPR. Panja itu akan ditingkatkan menjadi pansus.

Terkait adanya instruksi presiden dalam kasus pajak dengan terdakwa Gayus Tambunan, pihaknya masih menunggu kinerja lembaga-lembaga penegak hukum untuk mewujudkan harapan publik.

sumber :

http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/hukum/11/01/18/159317-negara-sudah-dirugikan-rp300-triliun-oleh-mafia-pajak

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pajak, M Tjiptardjo mengaku dapat memutuskan usulan dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) untuk membebaskan pajak pertambahan nilai bagi pelaku usaha kecil menengah dengan omzet hingga Rp 2,5 miliar.

Karena Ditjen Pajak itu bagian Kementerian Keuangan. Ini kan faktor kebijakan policy, jadi serahkan saja ke BKF Badan Kebijakan Fiskal untuk mengkaji.

– Direktur Jenderal Pajak, M Tjiptardjo

“Karena Ditjen Pajak itu bagian Kementerian Keuangan. Ini kan faktor kebijakan (policy), jadi serahkan saja ke BKF (Badan Kebijakan Fiskal) untuk mengkaji. Kami dari pajak akan mengikuti perkembangannya seperti apa, kewenangannya di Kemenkeu,”  kata M Tjiptardjo saat ditemui di Jakarta, Jumat (8/10/2010).

Menurut dia, usulan tersebut membutuhkan kajian mendalam untuk mencari manfaat apa yang dapat diperoleh serta dibutuhkan menyelaraskan aturan.

“Itu tentunya, kami berpendapat harus melalui kajian, kebijakan itu selalu ditinjau dari plus minusnya,” ujarnya.

Ia mengatakan, tidak tertutup kemungkinan apabila usulan tersebut diberlakukan, dapat mempengaruhi penerimaan perpajakan.

Namun, ia menambahkan, diharapkan ada keuntungan lain bagi pemerintah yang bisa didapat seperti kemungkinan adanya penambahan lapangan pekerjaan serta memajukan sektor riil.

“Kalau dikatakan efek ke penerimaan tentunya ada dong. Suatu policy yang diambil kebijakan pemerintah pasti ada pengorbanannya, tapi di samping itu ada gain yang bisa didapat dan itu tidak ternilai,” ujar Tjiptardjo.

Selain mendesak pemerintah membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk pelaku usaha kecil menengah (UKM) dengan omzet hingga Rp 2,5 miliar, HIPMI juga meminta pemerintah memberikan insentif fiskal berupa penurunan pajak penghasilan (PPh).

“Kami kan minta sebelumnya agar UKM (omzet) dinaikkan dari Rp 600 juta ke Rp 1,8 miliar, nah sekarang dinaikkan menjadi Rp 2,5 miliar,” kata Ketua Umum HIPMI Erwin Aksa usai menyampaikan usulan insentif fiskal kepada pemerintah.

Menurut dia, dengan batas hingga Rp 2,5 miliar, nantinya para pengusaha UKM bisa serius untuk menjadi wajib pajak yang patuh.

“Kami lakukan ini agar kesadaran para pelaku UKM menjadi wajib pajak bisa meningkat. Kan jumlah kesadaran wajib pajak UKM masih sangat rendah karena mereka masih kurang disiplin,” katanya.

http://bisniskeuangan.kompas.com/

1. Objek PPN
2. Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak
3. Pengusaha Kena Pajak
4. Cara Menghitung PPN
5. Faktur Pajak
6. Pengkreditan Pajak Masukan
7. PPN Atas Impor BKP Tidak Berwujud dan JKP Dari Luar Daerah Pabean
8. PPN Atas Kegiatan Membangun Sendiri
9. Pemungut PPN
10. Fasilitas PPN
11. Restitusi PPN
12. PKP Berisiko Rendah
13. PKP Gagal Berproduksi
14. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Pengamat perpajakan internasional dari Tax Center UI Danny Septriadi mengatakan berdasarkan conventional wisdom yang telah diterima umum akademisi dan organisasi internasional yang aktif memberikan saran mengenai perpajakan internasional, pemberian insentif pajak mempunyai dampak yang buruk baik secara teori maupun praktik.

“Secara teori insentif pajak menimbulkan distorsi karena keputusan untuk melakukan investasi adalah tergantung dari adanya insentif pajak,” katanya di Jakarta hari ini.

Secara praktis, lanjutnya, insentif pajak akan menimbulkan ketidakefektifan dan ketidakefisienan. “Tidak efektif karena pertimbangan pajak jarang sekali dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam melakukan foreign direct investment,” jelasnya.

Ketidakefisienan terjadi karena hilangnya penerimaan pajak bagi negara yang memberikan insentif pajak yang seringkali melebihi dari harapan adanya keuntungan jangka menengah atau jangka panjang dengan adanya foreign direct investment.

“Oleh karena itu, World Bank dan IMF pada umumnya tidak menyarankan negara berkembang untuk memberikan insentif pajak untuk investor asing. Sementara OECD dan G20 mencegah kompetisi tidak sehat [harmful tax competition] bagi negara-negara yang memberikan tax incentive,” tuturnya. (tw)

Sumber : Bisnis.com 8/12/2009

Demikian disampaikan oleh Direktur Humas Direktorat Jenderal Pajak Djoko Slamet saat dihubungi detikFinance di Jakarta, Senin (27/7/2009).

“Yah Pak Tjiptardjo menggantikan Pak Darmin, Kepres sudah tadi keluar, kita menyambut gembira ini,” ujarnya singkat.

Sementara Tjipardjo menambahkan, dirinya masih menunggu pemberitahuan formal soal penunjukan dirinya sebagai Dirjen Pajak.

“Sampai saat ini saya masih menunggu surat formalnya. Kalau pemberitahuan biasanya nanti malam jam 7. Sudah ada beberapa karangan bunga yang datang, termasuk dari pak Djoko tapi belum ada kepastian,” pungkasnya saat dihubungi secara terpisah.

Posisi Dirjen Pajak kini kosong menyusul dilantiknya Darmin Nasution sebagai Deputi Gubernur Senior BI pada hari ini. Darmin sebelumnya mengungkapkan, ada 3 calon yang diusulkan untuk menjadi Dirjen Pajak. (dnl/qom)

Sumber : Detikfinance

Nah, sampai saat ini saya belum mendapatkan slide utuh Undang-undang PPh ini sehingga kita bisa mempelajari Pajak Penghasilan dengan mudah. Untuk itu saya coba untuk merevisi slide Undang-undang PPh yang lama dengan ketentuan-ketentuan baru dalam UU Nomor 36 Tahun 2008. Mungkin masih ada yang kurang benar atau belum lengkap, untuk itu silahkan kontak saya via email atau via comment di bawah agar saya revisi lagi slide ini.

Bagi yang  ingin mendownload silahkan klik link di bawah ini. Slide sudah saya update tanggal 9 Oktober 2010.

Slide Undang-undang Pajak Penghasilan